Otoritas Ini Kawal Rp 13 Ribu Triliun Aset Keuangan RI

Penerapan tata kelola yang baik sangat dibutuhkan dalam mengelola aset. Inilah yang akan dilakukan OJK dalam mengawasi pengelolaan aset keuangan yang jumlahnya mencapai Rp 13.375 Triliun.

Dream - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat bahwa penegakan tata kelola yang baik (good governance) dalam sektor jasa keuangan menjadi modal utama dan terpenting dalam menunjang keberhasilan kemajuan perekonomian sebuah Negara.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengungkapkan, sebagai otoritas pengatur dan pengawas Lembaga Jasa Keuangan secara menyeluruh, OJK harus mengawasi pengelolaan aset keuangan yang begitu besar.

Sebagai gambaran, industri perbankan sampai dengan Semester I-2015 mengurusi aset bank umum hingga Rp 5.793 atau 55 persen dari PDB.

Di pasar modal, sampai dengan Juli 2015 nilai kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia telah mencapai Rp 4.522 trilliun atau sekitar 43 persen dari PDB, kapitalisasi obligasi telah mencapai Rp 1.657 trilliun atau 16 persen dari PDB.

Sementara di Industri keuangan non-bank sampai dengan semester I 2015, aset perusahaan asuransi mencapai Rp 777 trilliun, aset perusahaan pembiayaan sebesar Rp 435 triliun dan aset Dana Pensiun sebesar Rp 195 triliun. Sehingga secara keseluruhan, OJK akan mengawasi pengelolaan aset keuangan sebesar Rp 13.375 triliun.

“ Dalam mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembentukan OJK tersebut serta untuk mengelola dengan baik kewenangannya yang besar, penerapan good governance di OJK menjadi suatu keharusan,” kata Muliaman dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Dream, Kamis, 19 November 2015.

OJK bertekad untuk dapat menjadi role model dalam mengimplementasi governance bagi industri jasa keuangan di Indonesia. Untuk itu, program penerapan prinsip-prinsip governance telah diintegrasikan dengan program budaya di OJK. Selain itu, beberapa inisiatif strategis juga telah diambil untuk mengimplementasikan governance dan memperkuat integritas insan OJK.

Tahun 2015 bagi OJK merupakan tahapan menjadi Good Governed Organisation, yang berarti seluruh infrastruktur dan prasarana telah dimiliki dan enforcement dilakukan secara konsisten, termonitor, dan terukur.

“ Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung program OJK ini agar kita bersama dapat memastikan bahwa OJK terus memiliki kapasitas terbaik dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen,” kata Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ilya Avianti.