Resep Wapres Bikin Asuransi Syariah Indonesia Maju

Reporter : Alfi Salima Puteri
Kamis, 10 Maret 2022 19:12

Wapres RI KH Ma'ruf Amin Mendorong Kemajuan Industri Asuransi Syariah

Wapres meminta industri asuransi syariah turut mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang diharapkan terwujud pada 2024.

Dream - Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menegaskan komitmen pemerintah mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang lebih maju mulai 2024. Pelaku industri asuransi syariah sebagai salah satu bidang yang menjadi perhatian diharapkan turut bersinergi mewujudkan program tersebut.

Menurut Ma'ruf Amin, salah satu upaya yang bisa dilakukan industri asuransi syariah Indonesia adalah menjaga kepercayaan sebagai faktor kunci dalam perkembangannya. Kepercayaan ini berawal dari keterbukaan informasi dan kemudahan akses, akan mempermudah upaya peningkatan literasi masyarakat, khususnya terhadap produk dan manfaat asuransi.

“ Di sinilah letak peranan penting SDM profesional untuk memastikan bahwa kepercayaan menjadi fondasi dalam setiap proses bisnis perusahaan, utamanya agen-agen kompeten dan jujur dalam memberikan informasi asuransi syariah secara benar kepada masyarakat,” ujar Wapres saat membuka Rapat Kerja Tahunan AASI 2022 dikutip dari laman Wapresri.go.id.

Wapres mengungkapkan pelaku industri asuransi syariah akan menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

1 dari 2 halaman

Tantangan Industri Asuransi Syariah

Dari sisi internal, asuransi syariah menghadapi tantangan mulai dari minimnya diferensiasi dan keunikan produk asuransi, kurangnya promosi dan eksposur asuransi syariah menjangkau segmen pasar potensial, dan keterbatasan SDM profesional.

Tantangan lain berupa efisiensi tata kelola dan permodalan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban pemisahan unit usaha syariah (spin off) pada tahun 2024 sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, juga menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan.

Dari sisi eksternal, kinerja perusahaan asuransi syariah juga akan menghadapi tantangan dari rendahnya minat masyarakat, ketidakpastian akibat pandemi, serta keterbukaan pasar regional, melalui ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

Menghadapi kedua tantangan tersebut Wapres mengimbau kalangan industri asuransi syariah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin.

“ Saya berharap Rapat Kerja Tahunan akan semakin produktif, serta mampu menghasilkan berbagai terobosan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan industri asuransi syariah,” ujar Ma'ruf.

2 dari 2 halaman

Strategi Khusus Buat Asuransi Syariah

Sebagai industri yang mencatat pertumbuhan aset signifikan di tengah ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi, Wapres juga memberikan pesan agar perusahaan asuransi syariah menyiapkan strategi khusus menghadapi tantangan tersebut.

Strategi khusus yang dimaksud adalah memperkuat inovasi dan perluasan pangsa pasar, penguatan eksposur industri lewat kerja sama lintas sektor seperti Fintech, perbaikan tata kelola dengan mengadopsi praktik di negara maju, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

Sejalan dengan pesan Wapres mengenai kewajiban melakukan spin off, Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch. Ihsanudin mengingatkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk infrastruktur, business process, IT, SDM dan lain-lain.

“ Tentunya persiapan ini apa yang perlu dilakukan tentunya rencana kerja pemisahan unit syariah atau yang biasa disebut RKPUS ini harus segera mendapat persetujuan OJK," ujar Ihsanudin.

Ditambahkannya, OJK kemungkinan melakukan proses amandemen Peraturan OJK Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. " Moga-moga ini juga bisa in line dengan niat baik, kalau bahasanya Pak Wapres maqashid,” jelasnya.