Tak Ada Label Halal, Produk Indonesia Ditolak Pakistan

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 10 Juli 2019 09:12
Tak Ada Label Halal, Produk Indonesia Ditolak Pakistan
Begini ceritanya.

Dream – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Peraturan tersebut bakal mendorong kepastian usaha dan meningkatkan aktivitas perdagangan Indonesia.

Dikutip dari Merdeka.com, Rabu 10 Juli 2019, Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kadin Indonesia, Fachry Thaib, mengatakan, sejauh ini yang menjadi target pasar produk halal Indonesia adalah Timur Tengah. Dengan adanya sertifikat halal, tentu produk Indonesia bakal lebih terjamin mutunya untuk memasuki pasar Timur Tengah.

" Dengan hasil sertifikasi diharapkan di Timur Tengah itu naik," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta.

Menurut Fachry, eksportir Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit di Timur Tengah. Hal ini disebabkan oleh tak ada label halal pada produk yang dijual ke Pakistan dan Uni Emirat Arab (UEA).

" Contoh yang penting saya sampaikan, dua tahun lalu produk yang sama selalu ekspor ke Pakistan. Suatu saat ekspor yang sama itu ditolak oleh Pakistan karena tidak ada label halal. Padahal mereka sudah bertahun-tahun. Pada saat itu Kemenlu turun tangan, dibebaskan. Tapi berikutnya harus ada (label halal)," kata dia.

1 dari 5 halaman

Produk Ditahan di Uni Emirat Arab

Yang ke dua, tambah Fachry, Uni Emirat Arab. Produk yang diekspor dari Indonesia tiba-tiba ditahan. “ Itu sebenarnya warning. Jadi buat rekan-rekan eksportir makanan dan minuman itu wajib sertifikasi halal," kata dia.

Dia menjelaskan, jika eksportir Indonesia belum mengantongi sertifikat halal, pembeli dari Timur Tengah bakal mencari dari pasar lain, seperti Thailand dan Malaysia yang merupakan pemain dalam produk halal.

" Begitu sukses dari negara lain, dia impor dari Thailand atau dari Malaysia dia tidak akan balik ke Indonesia. Jadi kita jangan sepelekan karena sangat penting untuk negara ICCI atau negara OKI. 58 negara. Beberapa bulan yang lalu kita buat suatu konferensi dengan ICCI yang menyatakan pada suatu saat sertifikat halal itu harus diterapkan," kata dia.

2 dari 5 halaman

Peluang Kembangkan Produk

Sementara Ketua Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia (ISMI), Ilham Habibie, menyampaikan, penerapan sertifikasi halal merupakan peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk mengembangkan produknya.

" Karena ada banyak ruang untuk inovasi yang membuat suatu produk atau jasa lebih atraktif bagi pengguna atau costumer. Saya kira apapun yang kita lakukan dalam konteks bisnis memang yang utama adalah kita menyediakan sesuatu yang diinginkan dan memang produk halal ini adalah lifestyle," urai Ilham.

Penerapan sertifikat halal diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dengan demikian dapat menguasai pasar dalam negeri maupun internasional.

" Insyaallah kita bisa meningkatkan daya saing terutama untuk pasar kita sendiri sehingga kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Tapi selain itu saya yakin kalau kita sudah buat di Indonesia maka bisa sangat atraktif dan berpeluang besar juga untuk menang kompetisi di luar Indonesia," kata dia.

3 dari 5 halaman

Ada Potensi Rp39.527 T, Pebisnis Sedunia Berebut Masuk Pasar Halal

Dream – Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kadin Indonesia, Fachry Thaib mengimbau pengusaha tak takut takut dengan rencana kewajiban sertifikat halal. Sebaliknya, Kadin mendesak agar pelaku usaha segera mensertifikasi halal produknya sebelum disalip negara lain.

“ Persaingan ekspor produk halal dunia meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan pertumbuhan konsumen,” kata Fachry di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.

Mengutip data dari Sidang Tahunan Islamic Chamber of Commerce Industry and Agriculture (ICCIA) di Jakarta tahun lalu, Fachry mengatakan perdagangan produk halal di dunia mencapai US$ 2,8 triliun atau sekitar Rp39.527,04 triliun.

Nilai raksasa perdagangan produk halal itu terdiri dari US$1,4 triliun (Rp19.763,52 trilun) untuk perdagangan makanan dan minuman, US$506 miliar (Rp7.143,1 triliun) untuk obat dan farmasi, kosmetik US$230 miliar (Rp3.246,86 triliun) dan produk lain US$660 miliar (Rp9.317,09 triliun).

Kadin Indonesia juga mendorong para pengusaha untuk segera mensertifikasi produknya agar lebih mudah untuk ekspor. Sebab, negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mulai memperhatikan sertifikasi produk halal.

" Pernah ada yang ketahan karena tidak ada label halal, padahal itu sudah bertahun-tahun produk tersebut masuk," kata dia.(Sah)

4 dari 5 halaman

BPJPH Belum Aktif, Sertifikat Halal Masih Bisa Diajukan ke LPPOM MUI

Dream - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) masih bisa mengeluarkan sertifikat halal dan perpanjangan hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berfungsi sepenuhnya. 

Sejak dibentuknya BPJPH, masyarakat selama ini memang bertanya-tanya tentang instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Ada pula yang mencari informasi tentang perpanjangan sertifikat yang akan kedaluwarsa. 

Menjawab kebimbangan publik, Direktur Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, mengaku telah mengirim surat ke Kepala BPJPH, Sukoso.

" Alhamdulillah surat kami akhirnya dijawab oleh BPJPH," ujar Ikshan dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin, 7 Januari 2019.

Dalam surat tersebut, kata Ikshan, BPJPH menyatakan belum dapat menerima permohonan sertifikasi halal.

Dengan kondisi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ( UU JPH), MUI tetap menjalankan kewenanganya melakukan sertifikasi halal dan perpanjangan sertifikasi halal sampai BPJPH terbentuk dan berfungsi dengan baik.

Ikshan mengatakan, dengan jawaban itu, artinya MUI masih bisa mengeluarkan sertifikat produk halal.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, mengapresiasi inisatif dari IHW yang mengirim surat kepada BPJPH.

" Kami menyambut baik hal tersebut, demi kepastian hukum dan demi ketentraman masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen," ucap Lukman.

Lukman ingin, pelayanan sertifikasi halal tetap berjalan meski fungsi BPJPH belum optimalnya. Hingga kini, BPJPH masih menunggu turunan aturan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.(Sah)

[crosslink_1]

5 dari 5 halaman

2019 Seluruh Produk Wajib Bersertifikat Halal, BPJPH Siap?

Dream - Memasuki awal 2019 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai bertugas. Meski sudah memasuki masa kerja, saat ini BPJPH masih menunggu ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014.

" Menag Lukman sudah memberikan paraf. Tinggal menunggu menteri lainnya dan kemudian PP ditandatangani Presiden untuk diundangkan," ujar Kepala BPJPH Sukoso dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin, 7 Januari 2018.

Sejak 2014, kata Sukoso, segala persiapan sudah dilakukan. Diantaranya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pembentukan BPJPH sebagai struktur eselon I baru di bawah Menteri Agama. Perpres ini menandai terbentuknya BPJPH sejak 2016.

Persiapan lainnya yakni menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

PMA ini menyebutkan BPJPH berada di bawah Kementerian Agama dengan kepalanya setingkat eselon. Meski demikian, turunan dari PMA ini masih belum selesai. Sukoso menjelaskan, BPJPH saat ini tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) itu.

" Semua dalam proses penyelesaian perumusan draf naskahnya, sudah hampir final," ucap dia.

Sukoso melanjutkan, BPJPH juga belum selesai membuat aturan mengenai regulasi penetapan tarif dan penyusunan daftar rincian tarif layanan BPJPH melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).

Hingga kini, BPJPH juga masih menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Bappena, Departemen Ekonomi, Keuangan Syariah Bank Indonesia.

" Penyusunan dan perumusan draf MoU dan PKS dengan Kementerian/Lembaga juga tengah dalam proses untuk dapat mencapai kesepakatan bersama," kata dia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, BPJPH diberi amanat menjalankan fungsinya setelah dua tahun berdiri, pada 2016, yakni 2019. (ism)

[crosslink_1]

Beri Komentar
Terima Kritik Pedas, Nada Zaqiyyah: Ternyata Adik Kelas Aku Sendiri