Biaya Umroh Masa Pandemi Diprediksi di Atas Rp30 Juta

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 21 Oktober 2021 18:00
Biaya Umroh Masa Pandemi Diprediksi di Atas Rp30 Juta
Biaya ini naik dari kondisi normal karena ada ketentuan tambahan.

Dream - Penyelenggaraan umroh masa pandemi bagi jemaah Indonesia bakal menelan biaya yang jauh lebih besar. Ini akibat kebijakan baru seperti karantina dan kewajiban tes PCR.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (HIMPUH), Budi Darmawan, mengatakan apabila kondisi normal, pihaknya menggunakan harga Rp20 juta sebagai referensi. Sedangkan di masa pandemi, biaya bisa naik menjadi Rp26 juta namun belum termasuk tes PCR dan sejumlah aturan lain.

" Kemungkinan akan ada kenaikan lagi kurang lebih sekitar 30 persen lagi, jadi bisa di atas Rp30 jutaan," ujar Budi, dalam diskusi virtual disiarkan kanal FMB9ID.

Budi mengatakan kenaikan biaya ini merupakan konsekuensi dari adanya aturan tambahan seperti tes PCR sebelum keberangkatan dan saat tiba di Saudi. Selain itu, jemaah juga terkena kewajiban memiliki asuransi kesehatan.

" Ini perlu dimengerti oleh jemaah bahwa harga-harga yang akan terjadi kenaikan bukan dari harga paket tapi karena aturan-aturan yang dibuat, baik itu dari karantina, PCR di Indonesia maupun asuransi atau PCR yang harus disiapkan Pemerintah Saudi," ucap dia.

Jika resmi naik, Budi menyatakan jemaah harus menyesuaikan kembali biaya perjalanan yang sudah dibayarkan ke biro perjalanan. Ini terjadi akibat situasi pandemi yang belum sepenuhnya terkendali.

" Jemaah yang sudah melakukan pembayaran ke pihak PPIU juga harus menghitung kembali tentang kondisi atas kenaikan yang terjadi karena memang situasi dan kondisi, aturan dari Pemerintah Indonesia dan Arab saudi tentang kesehatan," ucap dia.

1 dari 5 halaman

Belum Ada Keputusan dari Saudi

Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Eko Hartono, mengungkapkan hingga saat ini belum ada kepastian dari Saudi mengenai dimulainya pemberangkatan jemaah umroh dari Indonesia. Meski diketahui Saudi sudah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri di awal Oktober lalu.

Menurut dia, masih ada sejumlah hal teknis yang belum selesai dibicarakan antara Pemerintah Indonesia dan Saudi. Misalnya, perlu tidaknya booster dengan satu dari empat vaksin yang ditetapkan Saudi yaitu seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson.

" Jadi sampi ada kesepakatan, sampai ada pengaturan mengenai booster dan mengenai vaksin ini, maka jemaah asing belum bisa masuk," kata Eko.

Selain itu, barcode aplikasi PeduliLindungi juga masih menjadi persoalan lantaran belum bisa terbaca pada sistem Saudi. Padahal, aplikasi berisi data vaksinasi yang diperlukan Saudi untuk verifikasi.

" Masih belum bisa dipastikan kapan kira-kira pembicaraan itu akan selesai dan kapan kira-kira jemaah kita bisa masuk ke Saudi, karena memang ya teknis," ucap Eko.

© Dream
2 dari 5 halaman

Kemenag dan Kemenkes Sepakati Skema Umroh Saat Pandemi Dengan PPIU

Dream - Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan telah menjalin kesepakatan dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh terkait skema umroh di masa pandemi. Kesepakatan ini menjadi acuan bersama dapat pengelolaan umroh bagi jemaah Indonesia.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Hilman Latief, mengungkapkan ada beberapa poin yang telah disepakati. Seperti gelombang pertama pemberangkatan umroh.

" Pertemuan ini menyepakati bahwa gelombang awal ibadah umroh di masa pandemi akan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksin dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi," ujar Hilman, dikutip dari Kemenag.

Hilman menerangkan selama ini umroh diselenggarakan oleh biro perjalanan yang resmi berstatus PPIU. Sehingga, pihaknya perlu berdiskusi dengan PPIU untuk membahas persoalan seputar umroh di tengah pandemi.

Kesepakatan lain yang didapat yaitu PPIU bersedia menyerahkan data jemaah yang tertunda keberangkatan kepada Ditjen PHU. Serta memenuhi semua ketentuan berlaku.

 

3 dari 5 halaman

Lima Poin Kesepakatan

Berikut lima poin kesepakatan terkait skema penyelenggaraan umroh di masa pandemi antara Kemenag, Kemenkes, dan PPIU.

1. Untuk pemberangkatan gelombang awal ibadah umroh, dilaksanakan dengan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksinasi dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi,

2. PPIU yang berencana memberangkatkan, segera menyerahkan data jemaah umroh kepada Ditjen PHU,

3. Untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh dilakukan satu pintu melalui Asrama Haji Pondok Gede atau Bekasi,

4. Skema keberangkatan:

a. Jemaah umroh melakukan screening kesehatan 1x24 jam sebelum berangkat;
b. Pelaksanaan screening kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan vaksinasi Covid-19, meningitis, dan pemeriksaan swab PCR;
c. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk memfasilitasi keberangkatan jemaah;
d. Pengawasan pelaksanaan screening kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan;
e. Boarding, pemeriksaan imigrasi, dan pemeriksaan ICV dilaksanakan di Asrama Haji.

5. Skema kepulangan:

a. Melakukan pemeriksaan PCR di Arab Saudi maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan kepulangan;
b. Saat kedatangan di Indonesia, jemaah dilakukan PCR (entry test);
c. Pelaksanaan karantina dilaksanakan di asrama haji selama 5x24 jam;
d. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah umrah saat kepulangan;
e. Saat hari ke-4 jemaah dilakukan PCR (exit test), dan bila hasilnya negatif, jemaah dapat pulang kembali ke rumah masing-masing.

© Dream
4 dari 5 halaman

Menkes: Penerima Vaksin Sinovac Bisa Umroh Tapi Harus Karantina

Dream - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan sudah mengontak Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah, terkait umroh untuk jemaah Indonesia. Tidak hanya sekali namun beberapa kali bahkan sampai bertemu langsung saat di luar negeri.

Budi mengatakan, Tawfiq telah menyatakan kesediaan untuk membantu Indonesia soal umroh. Salah satu hasilnya, Saudi membolehkan penerima vaksin Sinovac untuk masuk ke wilayahnya namun harus karantina selama lima hari.

" Beliau (Tawfiq) memang janji untuk membantu. Sekarang memang vaksin Sinovac bisa dipakai (masuk ke Saudi), tapi harus ada karantina," ujar Budi, dalam konferensi pers disiarkan Sekretariat Presiden.

Budi mengaku dengan Tawfiq adalah teman baik. Pertemanan mereka terjalin ketika Tawfiq masih menjadi Menteri Kesehatan Saudi.

" Jadi teman saya baru dipromosikan dari Menteri Kesehatan jadi Menteri Haji dan saya sudah beberapa kali melakukan pembicaraan via telepon dan meeting sekali di Roma dengan beliau," kata dia.

 

5 dari 5 halaman

Karantina Lima Hari di Saudi

Selanjutnya, Budi juga menjelaskan dibolehkannya vaksin Sinovac juga berlaku untuk jemaah umroh dari Indonesia. Tetapi, harus menjalani karantina lebih dulu di Saudi sebelum ibadah.

" Buat teman-teman, saya rasa kalau masih benar-benar merasa ingin ke Arab Saudi ada caranya, cuma memang lebih lama saja, karantina lima hari di sana," kata dia.

Sebelumnya, Saudi telah membolehkan umat Islam Indonesia menjalankan umroh dengan ketentuan karantina lima hari sebelum ibadah. Tetapi, hingga saat ini Saudi belum memberikan kepastian kapan Indonesia boleh mengirimkan jemaah umrohnya.

Ini karena Saudi masih mempersiapkan sejumlah hal. Termasuk koordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait akses data vaksinasi.

© Dream
Beri Komentar