Sebagian Napi Bakal Dibebaskan untuk Mencegah Tertular Corona

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 31 Maret 2020 19:01
Sebagian Napi Bakal Dibebaskan untuk Mencegah Tertular Corona
Proses pembebasan dilakukan dengan cara asimilasi dan integrasi.

Dream - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, bakal membebaskan sebagian narapidana melalui asimilasi dan pembebasan bersyarat. Langkah yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor M;HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 itu untuk mencegah penyebaran virus corona di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

" Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran Covid-19," demikian bunyi surat yang ditandatangani Yasonna, dikutip dari Liputan6.com.

Narapidana yang berhak mendapatkan asimilasi harus memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya, narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020 dan anak dengan setengah masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020.

Ketentuan lainnya, narapidana dan anak yang bersangkutan tidak terikat PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Juga tidak sedang menjalani masa hukuman subsider, bukan pula warga negara asing.

" Asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan," demikian lanjutan surat tersebut.

 

1 dari 5 halaman

Bebas Bersyarat

Sedangkan narapidana dibebaskan dengan integrasi yaitu pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang kebebasan diharuskan sudah menjalani dua pertiga masa pidananya. Bagi anak, dibebaskan bersyarat jika sudah menjalani setengah masa pidana.

Sementara, usulan narapidana dan anak yang akan dibebaskan diajukan melalui sistem database pemasyarakatan. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM.

Terkait pembimbing dan pengawasan integrasi dan asimilasi, akan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Yopi Makdori)

2 dari 5 halaman

Jokowi Tolak Permohonan Anies untuk Karantina Jakarta

Dream - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan bahwa Joko Widodo menoak permohonan karantina wilayah yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurut Fadjroel, Jokowi menyampaikan penolakan itu saat rapat terbatas pada Senin 30 Maret 2020. " Tidak diterima, itu otomatis ditolak," kata Fadjroel, dikutip dari Merdeka.com.

Menurut Fadjroel, Jokowi menyetujui penerapan karantina wilayah parsial oleh pemerintah kabupaten/kota. Tetapi, luasannya hanya sebatas lingkungan RT/RW, desa atau kelurahan, hingga kecamatan.

" Kalau tingkatan nasional atau provinsi itu harus di tangan Presiden. Tetapi Presiden tidak mengambil (opsi) karantina wilayah," kata Fadjroel.

3 dari 5 halaman

Karantina Tak Dibahas

Menurut dia, Peraturan Pemerintah mengenai karantina wilayah juga tidak dibahas dalam rapat terbatas tersebut. Pembahasan hanya berkaitan dengan aturan mudik Lebaran 2020.

" Otomatis sekarang tidak dibahas," kata dia.

Sebelumnya, Anies telah berkirim surat kepada Jokowi, memohon izin menerapkan karantina wilayah. Hal ini dibenarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud mengatakan surat bernomor 143 tertanggal 28 Maret 2020 diterimanya pada Minggu sore, 29 Maret 2020. " Isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah, itu saja dulu," kata Mahfud.

Sumber: /Intan Umbari Prihatin

4 dari 5 halaman

KSP Ajak Ormas Keagamaan Aktif Sosialisasikan Pencegahan Corona

Dream - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta ormas keagamaan turut terlibat dalam pencegahan penyebaran virus corona. Ormas diharapkan menggalakkan sosialisasi jaga jarak atau physical distancing demi memutus rantai penularan Covid-19.

" Tolong sampaikan juga mobilitas dikurangi dan kegiatan berskala besar untuk sementara berhenti dulu," ujar Moeldoko saat menyerahkan bantuan masker kepada empat ormas keagamaan di Gedung Bina Graha, Jakarta.

 Moeldoko salurkan masker© istimewa

Moeldoko menyerahkan bantuan masker kepada perwakilan empat ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia, dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia. Bantuan ini bagian dari program satu juta masker KSP yang disalurkan ke pihak-pihak yang memiliki tim penanganan wabah Covid-19.

Moeldoko mengatakan pemerintah terus mengantisipasi dampak Covid-19. Tetapi, upaya tersebut dinilai dapat semakin bermakna dengan bantuan ormas keagamaan.

 Moeldoko salurkan masker© istimewa

" Perlu juga untuk mensosialisasikan cuci tangan karena musuh utama virus ini ya sabun. Jangan mengusap muka dengan tangan," kata dia.

5 dari 5 halaman

Selain itu, Moeldoko juga meminta ormas mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi global virus corona. Dampak dari pandemi ini diperkirakan akan memukul sektor ekonomi Indonesia.

 Moeldoko salurkan masker© istimewa

" Pemerintah tentu menyiapkan jaring pengaman sosial contohnya perluasan penerima manfaat menjadi 15 juta orang. BPJS juga kita siapkan," ucap Moeldoko.

 Moeldoko salurkan masker© istimewa

Sebelumnya, KSP memberikan bantuan satu juta masker dan Alat Pelindung Diri (APD) berupa sarung tangan dan kacamata medis. Bantuan tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang rentan terpapar infeksi corona, di antaranya tenaga medis, wartawan dan para relawan.

Beri Komentar