Disebut Ilegal, Bersih Tetap Gelar Demo Lengserkan PM Malaysia

Unjuk rasa menuntut PM Najib Razak mundur ini akan dimulai pada 29 Agustus 2015 pukul 02.00 dini hari waktu setempat.

Dream - Lembaga swadaya masyarakat pemantau pemilu dan pemerintahan di Malaysia, Bersih, memastikan rencana unjuk rasa besar-besaran akan tetap berlangsung.

Aksi unjuk rasa ini sebagai protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri (PM) Najib Razak itu akan digelar pada 29 hingga 30 Agustus 2015 mendatang di tiga kota besar yaitu Kuala Lumpur, Kuching, dan Kota Kinabalu.

Aksi tersebut akan dimulai pada Sabtu pukul 02.00 dini hari waktu setempat. Para pengunjuk rasa akan berjalan kaki sepanjang malam.

" Bersih akan menggelar long march di sepanjang jalan di Kuala Lumpur, Kuching, dan Kota Kinabalu mulai 29 Agustus jam 2 pagi hingga 30 Agustus. Kita akan semalaman di jalan," ujar Ketua Bersih Maria Chin Abdullah.

Maria mengatakan sejumlah pihak telah menyatakan akan bergabung dengan gerakan ini. Dia kemudian menyerukan kepada seluruh warga Malaysia untuk melibatkan diri pada aksi protes yang mendesak Najib mundur.

" Kami mengundang seluruh warga Malaysia yang patriotik bergabung dalam aksi yang mendesak Najib mundur dan menuntut penerapan reformasi institusi untuk megakhiri praktik korupsi Perdana Menteri," kata dia.

Aksi ini sebelumnya telah dikatakan sebagai tindakan ilegal oleh kepolisian Malaysia. Sebab, kepolisian belum mengeluarkan izin terkait aksi ini.

Kepala Kepolisian Malaysia Komisaris Tajuddin Md Isa mengatakan panitia penyelenggara seharusnya mengajukan pemberitahuan terkait rencana aksi serta rute mana yang akan dilalui 10 hari sebelum pelaksanaan.. Hal itu merujuk pada Pasal 9 Ketentuan Aksi Damai (PAA) 2012.

Padahal, pasal tersebut sudah dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan terhadap gugatan Partai Keadilan Rakyat (PKR). Putusan tersebut membolehkan setiap aksi unjuk rasa tidak perlu menggunakan izin dari kepolisian.

" Bagaimanapun, polisi harus mendapat catatan lengkap mengenai rencana aksi sehingga kami bisa membuat rencana pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Kami sudah memberikan mereka waktu, tapi tidak dipatuhi," ungkap Tajuddin.

Kepolisian sudah meminta agar Bersih memberikan informasi terkait rute mana saja yang akan mereka lalui pada 14 Agustus dan menyerahkannya pada 16 Agustus. Bersih pun sudah menyatakan bersedia terkait syarat tersebut.

Tetapi, informasi tersebut tidak kunjung diberikan. Hal itu memaksa kepolisian mengeluarkan pernyataan aksi tersebut ilegal.

Seperti diberitakan sebelumnya, PM Malaysia Najib Razak kini tengah dirundung skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Publik Malaysia geram karena ada aliran dana dari 1MDB sebesar 700 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,4 triliun ke rekening pribadi PM Najib.

Karena terus digoyang, PM Najib kemudian memecat Wakil Perdana Menteri dan Jaksa Agung yang bertugas menelisik aliran dana itu. Publik Malaysia pun meradang.

Sumber: themalaymailonline.com | straitstimes.com