Hikayat Banyak Orang Batak Jadi Pengacara

Reporter : Maulana Kautsar
Rabu, 31 Juli 2019 19:00

Presiden Joko Widodo Saat Mengunjungi Kampung Tua Huta Siallagan (Foto: Instagram @jokowi)

Sarjana hukum lulusan Siallagan.

Dream - Jokowi mengunjungi Desa Ambarita, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Rabu 31 Juli 2019. Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu rupanya sangat terkesan dengan desa yang terletak di kawasan Danau Toba tersebut.

Salah satu tempat yang dikunjungi adalah Kampung Tua Hutta Siallagan, kampung yang namanya diambil dari nama Raja Laga Siallagan, garis keturunan suku Batak asli.

Jokowi mengatakan, kampung itu konon merupakan titik awal sejarah peradaban penegakan hukum di Samosir. Keturunan raja ke-17 Siallagan, Gading Jansen Siallagan, mengisahkan ke Jokowi mengenai sejarah kampungnya.

Gading Jansen, tulis Jokowi, mengatakan bahwa di kampungnya masih ada bekas batu persidangan. " Batu itu berbentuk sebuah meja dengan kursi tersusun melingkar tempat sang raja mengadili pelanggar hukum adat," kata Jokowi, di unggahannya.

View this post on Instagram

Tahukah Anda mengapa banyak orang Batak jadi pengacara? Ini hikayat yang saya dapatkan saat berkunjung siang tadi di kampung tua Huta Siallagan -- kampung yang namanya diambil dari nama Raja Laga Siallagan, garis keturunan suku Batak asli. Kampung itu masih di area Danau Toba, tepatnya Desa Ambarita, Kabupaten Samosir. Inilah kampung yang konon titik awal sejarah peradaban penegakan hukum di Samosir pada zaman dahulu kala. Keturunan raja ke-17 Siallagan, Gading Jansen Siallagan, mengisahkan, di kampungnya masih ada bekas “ batu persidangan” -- berbentuk sebuah meja dengan kursi tersusun melingkar -- tempat sang raja mengadili pelanggar hukum adat. Sidang pengadilan di sini dihadiri raja, adik-adik raja, penasehat terdakwa, penasehat korban, dan penasehat kerajaan. Nah, kata Gading Jansen, penasehat kerajaan ini kalau di zaman sekarang disebut pengacara. “ Jadi jangan aneh, Bapak, kalau orang Batak banyak jadi pengacara. Kayaknya, mereka itu lulusan Siallagan semua,” katanya. ðï¿½ï¿½ï¿½

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Jul 31, 2019 at 2:47am PDT

Jokowi mendapat informasi bahwa sidang pengadilan di Kampung Huta Siallagan dihadiri raja, adik-adik raja, penasehat terdakwa, penasehat korban, dan penasehat kerajaan.

Penasehat kerajaan ini kalau di zaman sekarang disebut pengacara. “ Jadi jangan aneh, Bapak, kalau orang Batak banyak jadi pengacara. Kayaknya, mereka itu lulusan Siallagan semua,” tulis Jokowi menirukan penjelasan Jansen.

1 dari 5 halaman

Jokowi: Ibu Kota Baru Indonesia Diumumkan Agustus

Dream - Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia akan disampaikan pada Agustus mendatang. Pemerintah akan mengumumkan kota yang akan menggantikan DKI Jakarta.

" Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah," kata presiden bernama lengkap Joko Widodo itu, dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa 30 Juli 2019.

Menurut Jokowi, kajian pemindahan ibu kota saat ini belum tuntas. Dia berjanji akan memaparkan detail kajian kebencanaan, air, hingga ekonomi, serta demografi dan politik, serta keamanan.

" Semuanya karena memang harus komplit," kata Jokowi. Dia menambahkan, pemerintah tak ingin tergesa-gesa memindahkan ibu kota.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menambahkan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta akan diumumkan oleh Jokowi.

Menurut Bambang, lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau Kalimantan. Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya. “ Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.

Pada Mei lalu, Jokowi mengunjungi dua tempat di Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibu kota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

2 dari 5 halaman

Ibukota Pindah ke Kalimantan, Ini 2 Kota yang Pernah Ditinjau Jokowi

Dream – Sinyal pemindahan ibukota negara ke Kalimantan semakin kuat. Selain lahannya yang luas dan diyakini aman dari bencana, Kalimantan dipilih karena lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia.

“ Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Selasa 30 Juli 2019.

Namun pemerintah masih merahasiakan kota mana yang akan menjadi ibu kota Indonesia yang akan menggantikan DKI Jakarta.

Pada peninjauan calon ibukota beberapa bulan lalu, Jokowi diketahui sudah mengunjungi dua kota di Kalimantan. Orang nomor satu itu pernah melihat langsung lokasi di Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah.

Pertama, Bukit Soeharto di Kutai Kartanegera, Kalimantan Timur. Jokowi melirik daerah ini karena areanya luas dan dekat dengan Tol Samarinda—Balikpapan.

“ Di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda ada airport, sehingga tidak perlu nah membuat airport lagi. Pelabuhan juga sudah ada. Artinya itu akan banyak menghemat biaya,” kata dia.

3 dari 5 halaman

Juga Lirik Palangkaraya

Selain Bukit Soeharto, Jokowi juga melirik Kalimantan Tengah. Ada sebuah daerah di Kalimantan Tengah yang menarik perhatiannya. Lokasi ini disebut sebagai kawasan segitiga di Kalimantan Tengah.

“ Lokasinya di antara Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas,” tulis Jokowi di akun Instagramnya @jokowi.

Dia mengatakan bahwa lokasi tersebut siap menjadi ibu kota negara yang baru. Jika dilihat dari luas kawasan, daerah ini paling siap.

“ Butuh 300 ribu hektare pun lebih siap,” kata Jokowi.

4 dari 5 halaman

Terkuak, Ini Alasan Pemerintah Pilih Kalimantan sebagai Ibu Kota Baru

Dream – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan ibu kota baru Indonesia pindah ke Kalimantan. Selain lahan yang luas dan aman, pemerintah punya alasan lain memilih Kalimantan sebagai pengganti Jakarta.

“ Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S. Prawiradinata, dikutip dari Merdeka.com, Selasa 30 Juli 2019.

Rudy mengatakan, kementeriannya akan membentuk badan otorita yang bertugas mempermudah manajemen aset dan pendanaan proyek-proyek Kerja Sama Pemerintah dengna Badan Usaha (KPBU) utilitas.

Dia menambahkan, ibu kota baru ini memerlukan sarana dan prasarana infrastruktur, misalnya utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik.

Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik, jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya.

Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara, antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

5 dari 5 halaman

Fasilitas Publik Juga Diperlukan

Selain itu, fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa) dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Sebelumnya pemerintah mengungkapkan bahwa mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40 ribu hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp466 triliun.

Bappenas menegaskan bahwa pemerintah ingin pemindahan ibu kota baru diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.

Penggunaan utang kemungkinan disiapkan untuk kekurangan-kekurangan dalam pembiayaan pemindahan ibu kota negara.

“ Dengan demikian utang hanya akan menjadi salah satu sumber terkait rencana skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara,” kata Rudy.