Era New Normal, Jokowi Ingatkan Ini ke Kepala Daerah

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 11 Juni 2020 09:02
Era New Normal, Jokowi Ingatkan Ini ke Kepala Daerah
Jokowi meminta kepala daerah yang sudah ingin masuk new normal menganilisis data epidemiologi dulu.

Dream - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah untuk tidak buru-buru meminta pembukaan wilayah dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan masuk ke normal baru (new normal). Jokowi mengingatkan setiap kepala daerah untuk berkoordinasi dulu dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

" Jadi saya ingatkan kepada daerah, apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan Gugus Tugas. Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa karena datanya ada di sini, saya lihat ada semuanya," kata Jokowi di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Rabu 10 Juni 2020.

Jokowi meminta para kepala daerah untuk memperhatikan perkembangan data epidemiologi yang ada di Gugus Tugas. Juga memastikan semua tingkat kepatuhan masyarakat dan kesiapan manajemen di daerah dalam menghadapi new normal.

" Kemudian juga hitung kemampuan daerah, ini yang berkali-kali saya sampaikan, dalam pengujian yang massif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada, ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan kita pastikan," kata dia.

Selanjutnya, Jokowi mengatakan pembukaan daerah menuju tatanan baru harus melalui tahapan yang ketat dan hati-hati. Ini untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

" Jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik," ucap dia.

1 dari 5 halaman

Tak Semua Sektor Langsung Dibuka

Jokowi juga menjelaskan saat pembukaan diberlakukan, tidak semua sektor boleh beroperasi kembali. Harus ada prioritas, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat seperti rumah ibadah dan sektor ekonomi.

" Untuk sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid rendah tapi memiliki dampak ekonomi tinggi untuk didahulukan," terang Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan semua pihak untuk tidak lengah. Karena potensi penularan tetap ada meskipun suatu daerah memiliki catatan kasus baru yang menurun.

" Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus, maka langsung kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," tegas dia.

2 dari 5 halaman

Jokowi: Adaptasi Bukan Berarti Kita Kalah dari Covid-19

Dream - Jokowi mengingatkan masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan tata kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19. Adaptasi diperlukan untuk menciptakan kebiasaan masyarakat yang produktif sekaligus terhindar dari penularan virus corona.

" Adaptasi bukan berarti kita kalah, ndak, tapi kita harus mulai kebiasaan yang baru, yang sesuai dengan protokol kesehatan," ujar Jokowi saat memimpin koordinasi dengan jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan para kepala daerah di Gedung BNPB, Rabu 10 Juni 2020.

Tatanan hidup baru, kata Jokowi, harus dijalankan dengan hati-hati dan merujuk pada data serta fakta di lapangan. Jokowi pun meminta Gugus Tugas untuk terus memberikan peringatan terutama kepada daerah yang memiliki kasus Covid-19 baru tertinggi, meningkat, maupun daerah dengan angka kematian Covid-19 terbanyak.

" Sehingga semua daerah punya kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan," kata presiden bernama lengkap Joko Widodo tersebut.

3 dari 5 halaman

Ancaman Gelombang Kedua Covid-19

Jokowi juga mengingatkan mengenai ancaman gelombang ke dua Covid-19, mengingat masih adanya ancaman Covid-19 di sekitar masyarakat. Meski ada daerah dengan jumlah kasus menurun bahkan nihil, sebagian daerah justru mencatat kenaikan kasus.

" Perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan, ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semua," kata dia.

Jokowi mendatangi Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari ini. Dia hendak memantau progres penanganan Covid-19 yang dijalankan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Jokowi tiba di Gedung BNPB sekitar pukul 11.00 WIB disambut Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas, Doni Monardo. Keduanya kemudian masuk ke dalam gedung BNPB.

4 dari 5 halaman

Jokowi Desak Peneliti Temukan Vaksin Corona Pada Akhir Tahun

Dream - Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia harus bisa memproduksi vaksin Covid-19 sendiri pada akhir 2020. Presiden menegaskan INdonesia harus bisa mandiri dalam memproduksi vaksin tersebut untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

" Indonesia harus mandiri. Target indonesia bisa memproduksi akhir tahun ini," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam video conference usai rapat terbatas, Kamis 4 Juni 2020.

Muhadjir mengatakan presiden juga sempat menyampaikan saat ini sebanyak 147 negara sedang berusaha mengembangkan vaksi virus Covid-19. Namun, vaksin itu jelas diprioritaskan untuk kebutuhan masing-masing negara.

Untuk itu, presiden meminta agar peneliti Indonesia bisa segera menemukan vaksin untuk menangkal virus corona. Kebutuhan ini dianggap mendesak karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak membuat pemerintah tidak mungkin mengandalkan impor.

" Kita punya 270 juta warga sehingga mau tidak mau, tidak mungkin mengandalkan impor. Jadi harus siap siap riset vaksin untuk Indonesia sendiri," jelasnya.

5 dari 5 halaman

Perlu 1 Tahun Penelitian

Sebelumnya, Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memastikan, penelitian dan pengembangan vaksin Corona COVID-19 di Indonesia setidaknya memerlukan waktu minimal satu tahun.

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro menekankan, kondisi di atas pengecualian, kalau sudah ada vaksin yang telah dikembangkan di luar negeri. Apabila sudah ada vaksin Corona COVID-19 dari luar negeri bisa diproduksi (dengan cepat) di Indonesia.

" Bagaimana soal obat dan vaksin? Ini jangka menengah panjang. Untuk vaksin Corona, misalnya, kira-kira dibutuhkan paling tidak satu tahun ya minimal," terang Bambang di Graha BNPB, Jakarta, ditulis Selasa 7 April 2020.

(Sah, Sumber: Liputan6.com)

Beri Komentar