Geger Vaksin Palsu, BPOM: Kami Bersalah, Kami Mohon Maaf

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPOM Teuku Bahdar Johan Hamid menyatakan permintaan maaf lantaran vaksin palsu luput dari pengawasan.

Dream - Kasus beredarnya vaksin palsu menggegerkan masyarakat Indonesia. Praktik ini tidak terendus selama 13 tahun sejak pertama kali beredar pada 2003 lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPOM Teuku Bahdar Johan Hamid menyatakan permintaan maaf lantaran vaksin palsu luput dari pengawasan. Meski begitu, dia tetap berkilah bahwa pengawasan yang dilakukan BPOM sudah maksimal.

" Kami bersalah, tapi kami telah melakukan apa yang sudah kami bisa. Kami mohon maaf atas apa yang terjadi," kata Bahdar di akhir konferensi pers yang digelar di kantor BPOM, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juni 2016.

Menurut dia, selama ini pengawasan yang dilakukan BPOM terkait obat dan vaksin sudah sesuai kewenangan. Sebab, BPOM selama ini hanya bisa mengawasi sarana resmi.

" Kami telah melakukan razia di sarana-sarana resmi," ucap dia.

Hanya saja, kata Bahdar, selama ini kewenangan untuk merazia lokasi non resmi menjadi kendala lantaran BPOM harus menggandeng aparat kepolisian. Terbatasnya kewenangan itu juga termasuk dalam pengawasan pada proses pengadaan.

" BPOM tidak ikut dan tidak dilibatkan pada pengadaan obat karena pengaturan yang dilakukan antara Kemenkes," kata dia.

BPOM, kata Bahdar, sebetulnya telah melakukan pengawasan berlapis. Distributor yang punya izin akan diawasi secara berkala.

Dia menduga, munculnya vaksin palsu ini memang karena adanya permintaan dari pihak klinik.

" Ada pelakunya, karena kemungkinan ada permintaan. Diduga juga pelaku tergiur karena motif uang dan bisa juga terkait jaringan teroris. Tapi, sementara ini Bareskrim menemukan motifnya (pemalsuan vaksin) karena uang," ujar dia.