Kejahatan Seksual Anak Menurun, `Bully` di Sekolah Meningkat

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 1 Januari 2016 19:02
Kejahatan Seksual Anak Menurun, `Bully` di Sekolah Meningkat
Pengaduan kejahatan seksual pada anak menurut bersamaan dengan wacana diterbitkannya Perppu Kebiri.

Dream - Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatatkan penurunan pengaduan kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2015. Penurunan ini bersamaan dengan beredarnya wacana pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak.

" Penurunan ini terjadi bersamaan dengan wacana hukuman kebiri sebagai pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual anak," ujar Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh dalam ekspose akhir tahun Potret Perlindungan Anak Indonesia 2015 di gedung KPAI, Jakarta. 

Wacana penerbitan Perppu Kebiri merebak, saat Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan KPAI dan menteri-menteri di bawah koordinasi Menko PMK, serta bidang hukum pada 20 Oktober lalu.

Sejak saat itu, selama tiga bulan ke depan, terjadi penurunan signifikan atas pengaduan kasus kekerasan anak.

Di bulan Oktober, pengaduan yang masuk 17 kasus, bulan November 12 kasus dan Desember 9 kasus. Bulan yang sama di tahun 2014 jumlahnya dua kali lipat. Begitu pula jika dibandingkan dengan semester pertama pada tahun yang sama.

" Fakta ini menunjukkan di masyarakat terjadi cara pandang bahwa hukuman kebiri sangat menakutkan dan menjerakan. Belum disahkan saja sudah turun, apalagi kalau Perppu ini benar-benar diimplementasikan dalam perlindungan anak,” kata dia.

Selain kekerasan seksual, penurunan juga terjadi pada kasus kekerasan fisik. Penurunan jumlah pengaduan ini meliputi kasus kekerasan fisik, anak berhadapan hukum dan kasus bullying di sekolah.

Pada semester pertama tahun 2015, kasus kekerasan seksual anak mencapai 105 kasus. Penurunan terjadi pada semester kedua menjadi 88 kasus.

Sementara penurunan pada kekerasan fisik dan anak berhadapan hukum (ABH) mencapai 100 kasus pada semester pertama 2015, dan turun menjadi 82 kasus pada semester kedua di tahun yang sama.

Pelaku Bullying Anak Meningkat

Penurunan pengaduan kejahatan seksual anak ternyata tidak sebanding dengan kasus bullying di sekolah. Jumlah pelaku bullying meningkat.

Berdasarkan data KPAI 2015, anak sebagai korban kekerasan mencapai 147 kasus. Angka tersebut turun jika dibandingkan pada 2014 dengan 159 kasus. Begitu pula dengan anak sebagai korban tawuran yang turun dari 113 kasus (2014) menjadi 87 kasus (2015).

Memprihatinkan, anak sebagai pelaku bullying (kekerasan di sekolah) mengalami kenaikan dari 67 kasus (2014) menjadi 79 kasus (2015). Sementara, anak sebagai pelaku tawuran mengalami kenaikan dari 46 kasus (2014) menjadi 103 kasus (2015).

“ Data naiknya jumlah anak sebagai pelaku kekerasan di sekolah menunjukkan adanya faktor lingkungan yang tidak kondusif bagi perlindungan anak. Faktor keteladanan yang kurang, serta internalisasi semangat tanggung jawab dan kewajiban anak belum optimal,” kata Niam.

KPAI menilai ada pilar penyelenggara perlindungan anak yang belum berfungsi secara benar, yakni pilar masyarakat dan pemerintah.

" Maraknya tayangan yang mengeksploitasi kekerasan melahirkan sikap permisif terhadap kekerasan pada diri anak, dan meneladankan penyelesaian masalah dengan cara kekerasan," ujar dia.

Untuk itu, tambahnya, pelaku usaha media penyiaran harus menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi anak-anak.

" Di samping aspek profit ekonomis, pelaku usaha yang memperhatikan aspek etis agar tidak mengorbankan anak-anak dengan tayangan sampah hanya karena rupiah," urainya.

Situs pornografi dan game online juga ditengarai sebagai penyebab naiknnya anak sebagai pelaku kekerasan.

" Pemerintah harus hadir secara tegas untuk mencegah paparan tayangan dan games kekerasan semata untuk melindungi anak," ucap dia.

“ Anak cenderung mengimitasi. Dia belajar dari tayangan dan games yang mengajarkan kekerasan, pornografi dan hal negatif lainnya,” kata Niam.

Oleh sebab itu, ditambahkan Niam, KPAI mendesak pelaku usaha internet dan game online untuk lebih serius menangani dampak buruk permainan jenis ini. Selama ini, KPAI menilai tidak seriusnya pelaku usaha menciptakan game online yang ramah anak.

" Mendikbud, dengan anggaran pendidikan yang sangat besar harus inovatif, salah satunya dengan masuk melakukan intervensi dengan penyediaan games anak yang edukatif, dan disediakan secara massal yang mudah dijangkau anak-anak,” ucap dia.

Janji adalah Utang

Sungguhpun sudah ada komitmen politik dari Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan untuk pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, akan tetapi di lapangan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya beroperasi.

" Ada masalah soliditas di internal pemerintahan. Titah Presiden tidak sepenuhnya dijalankan oleh para pembantunya. Dan ini sangat merugikan perjuangan perlindungan anak Indonesia. Hingga penghujung tahun, perintah Presiden untuk penyusunan aturan kebiri guna pemberatan hukuman hanya tinggal janji, tanpa realisasi dari menteri teknis yang menjadi pembantunya," kata dia.

Untuk itu, KPAI kembali menagih janji Presiden kepada anak-anak Indonesia, untuk memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

" Presiden telah punya komitmen politik, tetapi titahnya tidak jalan. Untuk itu Presiden perlu evaluasi para pembantunya, khususnya di bidang hukum dan perlindungan anak yang selama ini menjadi ganjalan bagi Presiden. Tahun 2016 janji harus terbayar dengan pembantu presiden yang paham visi dan tentunya loyal," ujar Niam.

KPAI juga menyoroti tidak adanya koordinasi yang efektif antar kementerian dalam hal perlindungan anak. Belum adanya Trauma Center yang professional dan sigap untuk melindungi anak menunjukkan belum seriusnya pemerintah mengatasi persoalan anak kontemporer.

Meski demikian, KPAI menilai tidak seluruhnya kinerja Pemerintah buruk. Kementerian Sosial telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal melindungi anak. Salah satunya adalah terkait panti rehabilitasi untuk pecandu narkotika anak. (Ism) 

Beri Komentar
Istri Akui Cemburuan, Daus Mini: Coverboy Sih Nggak ya