Tri Susanti, Korlap Aksi Pengepungan Asrama Papua Dipecat FKPPI

Reporter : Maulana Kautsar
Jumat, 23 Agustus 2019 18:00
Tri Susanti, Korlap Aksi Pengepungan Asrama Papua Dipecat FKPPI
Tri Susanti telah meminta maaf.

Dream - Aksi pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur diduga menjadi salah satu pemicu kerusuhan di Manokwari. Santer beredar dalam aksi itu terlontar kata-kata bernada penghinaan kepada mahasiswa Papua yang memicu emosi warga dari provinsi paling timur Indonesia tersebut 

Kabar terkini, Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) telah memecat salah satu anggotanya, Tri Susanti yang diduga menjadi koordinator lapangan dari aksi pengepungan tersebut.

Tri Susanti diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang 1330 FKPPI Surabaya.

" Keanggotaannya kami copot, otomatis jabatan Tri Susanti sebagai Wakil Ketua Pengurus Cabang 1330 FKPPI Surabaya juga harus ditinggalkan," kata Ketua Pengurus Daerah XII FKPPI Jawa Timur, Gatot Sudjito, dikutip dari Merdeka.com.

Gatot menilai tindakan anggotanya tersebut sudah keterlaluan. Wanita yang akrab disapa Susi itu turun aksi mengatasnamakan ormas. 

" Dalam aksi itu dia mengusung nama organisasi FKPPI. Ini sudah keterlaluan, terlebih tindakannya berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Gatot, seperti dilansir Antara.

Pemecatan Susi ditetapkan dalam rapat pengurus FKPPI Jawa Timur yang digelar di Hotel Singgasana. Surat Keputusan itu telah ditandangani sejumlah pengurus yang hadir.

Beberapa hari sebelumnya, Susi telah meminta maaf mengenai teriakan oknum berisi kalimat rasis di depan asrama mahasiswa Papua.

Susi beralasan dia bersama sejumlah ormas lain mendatangi Asrama Mahasiswa Papua hanya untuk membela Bendera Merah Putih yang isunya dirusak hingga dibuang di selokan

(Sah, Sumber: Merdeka.com)

1 dari 5 halaman

Internet Papua Dibatasi, Moeldoko: Dulu Enggak Ada, Bisa Hidup

Dream - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut pembatasan internet di Papua dan Papua Barat tidak akan mengganggu aktivitas warga. Apalagi, pembatasan itu tak memblokir total akses internet.

" Enggak (mengganggu aktivitas), dulu kita juga enggak ada (internet) juga bisa hidup, kok," kata Moeldoko, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 22 Agustus 2019.

Menurut Moeldoko, langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperlambat akses internet di Papua dan Papua Barat demi menjaga keamanan nasional.

" Sepanjang itu untuk keamanan nasional, itu prioritas," kata dia.

Moeldoko mengaku belum tahu sampai kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pemerintah, kata dia, akan melihat situasi terlebih dahulu.

2 dari 5 halaman

Untuk Mengurangi Peredaran Hoaks

Kapala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Asep Adi Saputra, mengatakan, Polri mendukung pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat.

Menurut dia, pembatasan itu merupakan strategi Kemenkominfo untuk memberi jaminan keamanan masyarakat atas informasi-informasi yang beredar. Dengan begitu, peredaran berita hoaks akan terkurangi.

" Kita sudah belajar dari penanganan saat adanya aksi 21/22 Mei lalu. Saya kira konteksnya untuk jaga keamanan, karena ada beberapa faktor keamanan berdasarkan faktor situasi. Salah satu pertimbangan itu tidak terlepas bahwa berita-berita yang tidak benar ini kan disalurkan melalui medsos," kata dia.

Sumber: Liputan6.com

3 dari 5 halaman

Kemenkominfo Blokir Akses Internet di Papua dan Papua Barat

Dream - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir layanan data di Papua dan Papua Barat. Keputusan itu dibuat agar proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya bisa lebih cepat.

" Pemblokiran berlaku hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, diunggah laman Setkab, Kamis, 22 Agustus 2019.

Sebelumnya, Kementerian kominfo telah melakukan pelambatan akses atau throttling di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua saat aksi massa Senin, 19 Agustus 2019. Beberapa lokasi yang terkena throttling diantaranya, Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain.

Pelambatan akses tersebut dilakukan sejak Senin, 19 Agustus 2019 pukul 13.00 WIT. Akses kembali dinormalkan pada 20.30 WIT, usai suasana dianggap sudah kondusif.

“ Dapat kami sampaikan bahwa tujuan dilakukan throttling adalah untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi,” ucap Ferdinandus.

Ferdinandus meminta masyarakat mengecek kembali kabar dan informasi yang didapat. Dia juga meminta masyarakat tak turut menyebar hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian berbasis SARA.

4 dari 5 halaman

BIN Petakan Aktor Aksi Kerusuhan di Papua

Dream - Badan Intelejen Negara (BIN) telah memetakan aktor aksi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin 19 Agustus 2019.

" Siapa bermain, siapa itu, sudah ada pemetaan. Dan kami antisipasi supaya bisa segera dilakukan peredaan ketegangan," kata Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 21 Agustus 2019.

Wawan mengatakan, BIN sudah sudah melihat gejala kerusuhan ini. Tapi mereka tak ingin gegabah. " Kita semua itu harus menahan dirilah. Artinya tidak gegabah. Semua ini kan ada sensitivitas," ujar dia.

Wawan meminta semua pihak untuk tak asal berkomentar. Sebab, tiap komentar dapat menimbulkan perselisihan pandangan.

" Maka cooling down itu penting," kata dia.

5 dari 5 halaman

Kelompok Provokator

Wawan telah berkoordinasi dengan lembaga lain untuk melaporkan kondisi terkini di Papua.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menyebut ada kelompok yang ingin memancing kerusuhan di Fakfak, Papua Barat.

Kelompok itu, kata Dedi, menyusup di antara para pendemo yang sedang melakukan aksi damai.

" Segelintir orang mencoba memprovokasi. Ya, ada sekelompok kecil saja masyarakat yang mengagitasi situasi," kata Dedi.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya

Beri Komentar
ANGRY BIRDS 2, Animasi Lucu dengan Pesan Tersembunyi - Wawancara Eksklusif Produser John Cohen