Desakan tersebut muncul setelah otoritas Muslim Malaysia menyatakan hasil berbeda dari pernyataan Kementerian Kesehatan tentang dua produk Cadbury Malaysia yang dianggap mengandung DNA babi.
Dream - Asosiasi Konsumen Muslim Malaysia (PPIM) mendesak pemerintah Negara Jiran melakukan standarisasi pengujian makanan oleh badan-badan yang ditunjuk.
Desakan muncul setelah otoritas Muslim Malaysia menyatakan hasil berbeda dari pernyataan Kementerian Kesehatan tentang dua produk Cadbury Malaysia yang dianggap mengandung DNA babi.
Asosiasi ini juga akan tetap memboikot semua produk Cadbury Malaysia dan Kraft Foods Manufacturing Malaysia. Mereka bersikeras melakukan itu sebagai protes atas pernyataan Kementerian Kesehatan yang memicu kontroversi.
" Kami tidak akan mundur dari boikot kami sampai KKM (Kementerian Kesehatan) mengeluarkan penyangkalan dan mengatakan 'maaf, kami melakukan kesalahan'," seru aktivis PPIM Sheikh Abd Kareem S. Khadaied kepada The Malay Mail Online, Rabu 4 Juni 2014.
Warga Muslim Malaysia dibuat gempar setelah Kementerian Kesehatan mengatakan telah menemukan DNA babi pada dua sampel produk Cadbury, yakni Dairy Milk Hazelnut dan Roast Almond, 24 Mei lalu.
Namun Departemen Pembangunan Islam Malaysia (Jakim) menyatakan hasil sebaliknya. Menurut mereka dua produk Cadbury itu tidak mengandung DNA babi.
Menanggapi hal itu, Sheikh Abd Kareem menganggapnya sebagai hal yang konyol. Pasalnya, konsumen dibuat bingung dengan hasil analisis yang bertentangan satu sama lain.
Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya ketidakseragaman antar departemen dalam menjalankan standard operating procedures (SOP) saat menguji sebuah produk.
" Sudah saatnya departemen pemerintah menerapkan prosedur operasi standar yang seragam. Jika Departemen Kesehatan melakukan analisis, maka analisis yang sama juga digunakan oleh semua kementerian," kata Sheikh Abd Kareem.
Dikatakan Sheikh Abd Kareem, sangat tidak masuk akal Kementerian Kesehatan melakukan analisis tapi Jakim tidak mendapat akses ke hasilnya.
Sheikh Abd Kareem juga mengkritik Jakim yang seharusnya tidak terlibat dalam perdebatan ini mengingat posisinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk pemberian sertifikasi halal.
Ditambahkannya, Departemen Kesehatan harus menjalankan pengujian di mana hasilnya dapat diterima semua kementerian dan departemen sehingga bisa menghindari kepentingan saling tumpang tindih seperti sekarang ini.
Sheikh Abd Kareem mengatakan manajemen krisis pemerintah sekarang sangat buruk. Mereka seharusnya punya SOP yang baik meskipun Kementerian Kesehatan dan Jakim memiliki standar berbeda. Yang diterapkan dua departemen itu bukan manajemen abad ke-21, tapi manajemen buruk. (Ism)
