Hasil Pertemuan Menag dan Gubernur Mekah Soal Izin Umroh untuk Indonesia

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 22 November 2021 16:00
Hasil Pertemuan Menag dan Gubernur Mekah Soal Izin Umroh untuk Indonesia
Gus Yaqut menyampaikan perkembangan terkini penanganan Covid-19 di Indonesia.

Dream - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menemui Gubernur Mekah, Arab Saudi, Khalid bin Faisal Al Saud untuk membahas kondisi terkini penanganan Covid-19. Kepada Khalid, Gus Yaqut menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberangkatkan jemaah umroh di tengah pandemi.

" Saya menyampaikan informasi bahwa penanganan Covid di Indonesia secara umum sudah dapat terkendali," ujar Gus Yaqut.

Gus Yaqut mengatakan pihaknya terus mengedukasi calon jemaah haji dan umroh agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ditambah lagi, Indonesia terus menggenjot capaian vaksinasi.

" Pemerintah Indonesia juga telah melakukan vaksinasi untuk calon jemaah haji dan umroh," kata dia.

Selain itu, Gus Yaqut juga menyampaikan rencana kebijakan terkait penyelenggaraan umroh kepada Khalid. Salah satunya, kebijakan umroh satu pintu untuk mengupayakan kesehatan bagi jemaah.

1 dari 5 halaman

Usulkan Tes PCR di Indonesia atas Rekomendasi Saudi

Terkait tes PCR bagi calon jemaah umroh, Gus Yaqut menjelaskan tes akan difokuskan pada fasilitas kesehatan di Indonesia berdasarkan rekomendasi dari otoritas Saudi.

" Untuk mengobati kerinduan umat Islam di Indonesia, saya juga menyampaikan harapan untuk segera dibukanya kembali penyelenggaraan umroh 1443 H. Indonesia siap menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Saudi Arabia," kata dia.

Sementara Gubernur Mekah, Khalid, menyampaikan komitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah umroh maupun haji Indonesia. Meski begitui, dia tetap menekankan pentingnya kedisiplinan menerapkan prokes.

Khalid menyatakan kedisiplinan menjadi perhatian karena umroh maupun haji tahun ini tetap berjalan di tengah pandemi. Sehingga, tindakan pencegahan perlu dijalankan semua pihak, dikutip dari Kemenag.

2 dari 5 halaman

Akui Sinovac, Saudi Masih Minta Indonesia Beri Booster Calon Jemaah Umroh

Dream - Arab Saudi telah memberikan sinyal dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umroh untuk jemaah Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikirimnya Nota Diplomatik melalui Kedutaan Besar Saudi di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pembukaan umroh sangat berkaitan dengan vaksinasi. Pada tahap awal, Saudi hanya mengakui empat jenis vaksin yang jadi persyaratan untuk bisa menjalankan umrah. Namun belakangan jensi vaksin ditambah Saudi.

" Tahap awal memang kita ketahui bahwa Saudi baru mengakui vaksin yang mereka pakai yaitu Astra Zenecca, Moderna, Jonshon and Jonshon dan Pfizer, dan sekarang menambah pengakuan yaitu Sinovac dan Sinopharm," ujar Airlangga, disiarkan kanal Perekonomian.

Tetapi untuk penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm, Saudi masih meminta syarat tambahan yaitu jemaah diberikan booster. Sementara Indonesia saat ini belum mengizinkan masyarakat umum mendapatkan booster, kecuali tenaga kesehatan. 

3 dari 5 halaman

Pemerintah Masih Punya Target Vaksinasi

Airlangga mengungkapkan Pemerintah masih punya target capaian vaksinasi. Di akhir Desember 2021, target 70 persen di dosis pertama dan 40 persen di dosis kedua dapat tercapai.

" Sehingga booster ini baru dipersiapkan programnya di bulan Januari nanti," { kata dia.

Terkait hal itu, terdapat usulan agar Menteri Agama terus menjalankan diplomasi dengan mitra di Saudi. Airlangga juga menyatakan Menag akan segera mengirim tim membahas kemungkinan umroh ke Saudi pekan ini.

" Menteri Kesehatan juga akan berkomunikasi dengan mitranya, Menteri Kesehatan Saudi, mengenai penanganan Covid-19 di Indonesia yang sudah diakui oleh WHO sendiri," ungkap Airlangga.

4 dari 5 halaman

Menko Airlangga Jamin Haji dan Umroh Tak Bakal Dipungut PPN

Dream - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjamin tidak akan ada pungutan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk ibadah haji dan umroh. Ketentuan tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03 Tahun 2020.

" Dalam PMK itu sudah jelas bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak dikenakan PPN," ujar Airlangga, disiarkan kanal Perekonomian.

Airlangga menegaskan ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi jemaah namun juga pengelola biro perjalanan umroh dan haji. Tetapi, pihaknya mendapat laporan adanya pemeriksaan terkait transaksi yang lampau.

" Ini akan kami koordinasikan dengan Ditjen Pajak," kata dia.

 

5 dari 5 halaman

Soal Setoran Umroh yang Tak Terpakai 2 Tahun

Pada bagian lain, Airlangga menyatakan segera berkirim surat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) soal dana yang sudah disetorkan biro perjalanan terkait kuota haji dan umroh. Dia akan mengupayakan agar dana tersebut dapat ditarik kembali agar dapat dimanfaatkan sebagai biaya operasional bagi biro perjalanan.

" Dalam dua tahun ini karena tidak ada kegiatan umroh haji, maka perusahaan pengelola pejalanan ini mempunyai tantangan atau kesulitan untuk operasional karena tidak ada pendapatan dalam dua tahun" kata dia.

Selain itu, para pengusaha biro perjalanan mendorong Pemerintah untuk terus mengupayakan ibadah umroh bisa dilaksanakan kembali. Terlebih kondisi pandemi saat ini relatif terkendali.

" Beberapa hal yang perlu dikomunikasikan agar kegiatan umroh dan haji akan dinormalkan dan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut baru saja disosialisasikan," kata Airlangga.

Beri Komentar