Mufti Malaysia: Mengakses Saluran TV Berbayar Tanpa Bayar Hukumnya Haram

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 29 November 2021 10:01
Mufti Malaysia: Mengakses Saluran TV Berbayar Tanpa Bayar Hukumnya Haram
Mufti Malaysia menyatakan perbuatan tersebut sama dengan mengambil hak pihak lain dengan cara batil.

Dream - Mutfi Malaysia menerbitkan fatwa haram penggunaan Android box atau Set Top Box (STB) untuk mengakses saluran berbayar tanpa mendaftar dan membayar iuran. Perbuatan tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan penyedia saluran tersebut.

Mufti menyatakan hukum pembelian STB adalah harus. Tetapi jika STB digunakan untuk mengakses saluran berbayar dengan cara yang salah maka hukumnya haram.

" Masalah ini sama dengan mengambil hak orang lain dengan cara yang batil dan menzalimi perusahaan penyiaran serta pihak terkait. Perbuatan ini juga dilarang oleh Allah SWT," demikian bunyi fatwa tersebut, dikutip dari Astro Awani.

" Adapun untuk perbuatan membeli dengan tujuan menonton siaran secara gratis atau fungsi-fungsi lain dengan tidak melibatkan hak pihak lain dan melanggar hak-hak mereka, maka pembelian atau penggunaannya diharuskan sekiranya memenuhi syarat dan rukun jual beli," lanjut fatwa tersebut.

 

1 dari 4 halaman

Isu Syariah Yang Timbul

STB menjadi perangkat yang mulai lazim digunakan untuk mengakses saluran televisi digital. Tetapi, tidak semua saluran (channel) bisa diakses lantaran berbayar.

Penggunaan STB juga memungkinkan akses pada siaran streaming yang biasanya hanya bisa diakses melalui komputer, telepon dan perangkat pintar maupun aplikasi.

Untuk siaran yang tidak berbayar dinyatakan tidak menimbulkan isu syariah apapun sebab dapat dimanfaatkan semua orang. Lain halnya dengan saluran berbayar, di mana pengguna wajib melakukan pembayaran lebih dulu untuk mendapatkan akses terhadap siaran di saluran tersebut.

2 dari 4 halaman

Fatwa MUI: Pernikahan Online Harus Penuhi Tiga Kriteria

Dream - Pernikahan yang digelar secara online kini mulai banyak dipraktikkan. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti saat ini.

Kehadiran teknologi memang membuat segalanya jadi mudah. Tetapi, timbul beberapa persoalan dalam pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan hukum syariat.

Pernikahan online menjadi salah satu bahasan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia. Forum tersebut telah menghasilkan fatwa mengenai hukum dari pernikahan online.

Terdapat lima poin dalam fatwa tersebut. Poin pertama menetapkan syarat sah tidaknya pernikahan yang berlangsung secara online.

" Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung)," demikian bunyi poin pertama, dikutip dari laman MUI.

 

3 dari 4 halaman

Poin Selanjutnya

Poin kedua, jika calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dapat dilaksanakan dengan cara tawkil (mewakilkan).

Di poin ketiga, apabila para pihak tidak dapat hadir atau tidak mau mewakilkan, akad nikah online dapat dilakukan dengan syarat adanya ittihadul majelis, lafadz yang sharih, dan ittishal. Ini ditandai dengan tiga ketentuan.

Pertama, wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung dengan jejaring virtual meliputi suara dan gambar. Kedua, dalam waktu yang sama, dan ketiga, adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.

Pada poin keempat, jika tidak memenuhi syarat seperti tertera pada poin ketiga, maka hukum pernikahan tersebut tidak sah.

Sedangkan poin terakhir, pernikahan yang memenuhi syarat pada poin ketiga harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah atau KUA.

4 dari 4 halaman

Fatwa MUI: Crypto Sebagai Mata Uang Hukumnya Haram

Dream - Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia menetapkan crypto dimanfaatkan sebagai mata uang hukumnya haram. Demikian pula, perdagangan kripto dinyatakan tidak sah.

Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Asrorun Niam Sholeh, menyatakan ada tiga alasan yang digunakan dalam penetapan keharaman crypto sebagai mata uang.

Pertama, terdapat kandungan gharar (ketidakpastian) dan dharar (kerusakan) dalam crypto. Selain itu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

Kedua, crypto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan. Sebab, di dalamnya terkandung potensi gharar, dharar, dan qimar (pertaruhan).

" Tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli," ujar Niam.

Tetapi, selama memenuhi ketentuan sil'ah, maka transaksi crypto adalah sah, dikutip dari Merdeka.com.

Beri Komentar