Pemerintah akan melakukan proses hukum pada setiap pelaku pelanggar karantina.
Dream - Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan aturan karantina untuk masyarakat yang baru pulang dari luar negeri berlaku untuk semua orang. Pemerintah juga telah memiliki aturan pemberian sanksi untuk masyarakat yang diketahui melanggar ketentuan tersebut.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan, pemerintah akan melakukan proses hukum setiap pelaku pelanggar ketentuan karantina.
" Seluruh pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia, diminta untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Dan jangan melanggar karena akan dikenakan sanksi yang tegas," jelas Wiku baru-baru ini.
Menurut Wiku, semua pelaku perjalanaan internasional harus menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tindakan tegas akan dilakukan tak hanya untuk mereka yang melanggar aturan tapi juga warga yang menjalani karantina lebih cepat dari ketentuan
" Terkait dengan kasus WNI yang meninggalkan masa karantina di Wisma Atlet sebelum waktunya, maka pemerintah memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan," tegasnya.
Wiku menambahkan, kedisiplinan harus ditegakkan untuk melindungi keselamatan masyarakat.
" Jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan himbauan untuk karantina maka dapat dikenakan sanksi," sambung Wiku.
1 dari 2 halaman
Pasal Pelanggar Karantina
Lantas bagaimana jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina?
Menurut penuturan Wiku, pelanggar akan mendapat sanksi sesuai Pasal 14 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018.
" Prinsipnya kedua regulasi ini mengimbau pelaksanaan karantina agar pelaku perjalanan tidak jatuh sakit maupun membawa penyakit," terangnya.
2 dari 2 halaman
Diawasi Kogasgabpad
Untuk mekanisme penegakan upaya kekarantinaan kesehatan akan diawasi oleh komando tugas gabungan terpadu (Kogasgabpad).
Komando ini terdiri dari unsur TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, relawan yang dipimpin oleh Pangkotama Operasional TNI di bawah kendali Panglima komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan).
" Terkait dengan pelanggaran yang ada, baik pembuat kebijakan dan petugas di lapangan terus melakukan monitoring dan evaluasi. Diharapkan masyarakat dapat ikut serta mengawal implementasi kebijakan di lapangan," pungkas Wiku.
Sumber: merdeka.com
