Saudi Minta Biro Umroh Indonesia Ajukan Daftar Penyedia Jasa PCR Resmi

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 28 Oktober 2021 16:01
Saudi Minta Biro Umroh Indonesia Ajukan Daftar Penyedia Jasa PCR Resmi
Daftar ini untuk verifikasi agar tidak terjadi penyalahgunaan tes PCR sebagai persyaratan umroh.

Dream - Otoritas umroh Arab Saudi meminta biro travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) untuk mengajukan daftar penyedia jasa PCR resmi. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan tes PCR untuk keberangkatan umroh.

Sekretaris Jenderal AMPUH, Wawan Suhada, mengatakan permintaan ini muncul saat pertemuan antara Koalisi Haji Umroh yang terdiri dari HIMPUN, SAPUHI, AMPUH, dan ASPHURI dengan Konjen Arab Saudi, Abdullah Muqed Al Mutiry. Pertemuan itu digelar untuk membahas perkembangan rencana pembukaan umroh bagi jemaah Indonesia.

" Hasil PCR sangat berimbas besar kepada penyelenggaraan ibadah umroh dari sebuah negara," ujar Wawan.

Menurut Wawan, daftar dari PPIU akan digunakan oleh Kedubes Saudi untuk melakukan verifikasi laboratorium. Tindakan ini untuk memastikan validitas tes PCR sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

" Misal jika ditemukan hasil PCR yang tidak sesuai atau manipulasi hasil PCR, maka tidak menutup kemungkinan pengiriman jemaah dari negara tersebut akan ditutup," kata dia.

1 dari 5 halaman

Jemaah Harus Sudah Vaksin

Saat ini, Wawan menerangkan Saudi menerima jemaah yang sudah divaksinasi Covid-19 dengan empat vaksin yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson tanpa booster. Sedangkan penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm diharuskan mendapatkan booster dengan salah satu dari empat vaksin tersebut.

Sedangkan terkait pembukaan umroh, Wawan menyampaikan Konjen Saudi menyatakan jemaah Indonesia belum dibolehkan. Ibadah umroh masih menunggu keputusan resmi dari Saudi.

" Menunggu hasil diskusi intensif antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama masing-masing," kata dia.

Selain itu, Wawan juga menerangkan Kedubes Saudi masih menunggu pengajuan SOP pemberangkatan jemaah umroh untuk ditelaah. Untuk hal ini, perlu keterlibatan dari Pemerintah.

" Tentunya melibatkan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI sebagai regulator umroh nasional," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

2 dari 5 halaman

Saudi Hapus 14 Hari Periode Tunggu Umroh

Dream - Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menghapus masa tunggu 14 hari untuk pemesanan (booking) umroh. Sehingga, jemaah dapat melaksanakan umroh begitu mendapatkan izin.

Kepala Bidang Perencanaan dan Strategi Kementerian Haji dan Umroh Saudi, Amr Al Maddah, mengatakan keputusan ini diberlakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Masjidil Haram. Dengan begitu, jumlah jemaah yang bisa melaksanakan umroh semakin banyak.

" Kondisi ini (masa tunggu 14 hari) tidak lagi diperlukan dan akan memberikan kesempatan yang adil bagi semua karena tingginya permintaan," ujar Amr, dikutip dari Arab News.

Sebelumnya, Saudi memberlakukan masa tunggu bagi calon jemaah yang melakukan pemesanan umroh melalui aplikasi. Umroh baru bisa dilaksanakan setelah 14 hari usai terbitnya izin.

 

3 dari 5 halaman

Permintaan Umroh Meningkat

Ketentuan ini dihapus mengingat diberlakukannya pelonggaran di Masjidil Haram. Juga, karena terjadi peningkatan permintaan cukup untuk ibadah umroh.

" Sejalan dengan perkembangan pada tahap ini, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan pada tanggal yang tersedia untuk melakukan umrah, Kementerian Haji dan Umroh menyediakan fitur ini untuk para jemaah," kata Amr.

Pada 16 Oktober, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan pengetatan yang berlaku di seluruh wilayah Saudi diperlonggar. Termasuk juga kapasitas di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sehingga beroperasi dengan kapasitas jemaah yang penuh.

4 dari 5 halaman

Kemenag Revisi Referensi Biaya Umroh, Komponen Karantina dan PCR Dihitung

Dream - Kementerian Agama bakal merevisi referensi biaya penyelenggaraan ibadah umroh. Rencana ini menyambut umroh di masa pandemi untuk jemaah Indonesia yang sebentar lagi dibuka oleh otoritas Arab Saudi.

Direktur Bina Haji dan Umroh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Nur Arifin, mengungkapkan saat ini referensi biaya umroh masih merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2020. KMA tersebut menetapkan biaya referensi sebesar Rp26 juta.

" Tahun 2021 ini kita akan revisi sebenarnya real kebutuhannya berapa, apakah masih sama atau naik," ujar Arifin dalam diskusi disiarkan kanal FMB9ID.

Arifin mengatakan revisi ini diperlukan mengingat adanya kebutuhan tambahan akibat penyesuaian kebijakan penyelenggaraan umroh baik oleh Saudi maupun Indonesia. Di antaranya, kewajiban karantina dan tes PCR.

" Kami sedang kumpulkan dampak teknis yang menjadi pertimbangannya," kata dia.

 

5 dari 5 halaman

Matangkan Teknis Penyelenggaraan Umroh

Selain itu, Kemenag juga bakal merevisi KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Umroh pada Masa Pandemi Covid-19. KMA ini berisi ketentuan teknis yang menjadi pedoman ibadah umroh.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan sejumlah institusi terkait begitu teknis pelaksanaan umroh selesai dibahas. Di antaranya dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta maskapai penerbangan untuk keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh.

" Rencananya akhir bulan ini kami melakukan gladi bersih keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh," kata Arifin.

Beri Komentar