Akui Sinovac, Saudi Masih Minta Indonesia Beri Booster Calon Jemaah Umroh

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 17 November 2021 10:01
Akui Sinovac, Saudi Masih Minta Indonesia Beri Booster Calon Jemaah Umroh
Izin pemberiaan booster untuk masyarakat umum baru diizinkan tahun depan.

Dream - Arab Saudi telah memberikan sinyal dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umroh untuk jemaah Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikirimnya Nota Diplomatik melalui Kedutaan Besar Saudi di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pembukaan umroh sangat berkaitan dengan vaksinasi. Pada tahap awal, Saudi hanya mengakui empat jenis vaksin yang jadi persyaratan untuk bisa menjalankan umrah. Namun belakangan jensi vaksin ditambah Saudi.

" Tahap awal memang kita ketahui bahwa Saudi baru mengakui vaksin yang mereka pakai yaitu Astra Zenecca, Moderna, Jonshon and Jonshon dan Pfizer, dan sekarang menambah pengakuan yaitu Sinovac dan Sinopharm," ujar Airlangga, disiarkan kanal Perekonomian.

Tetapi untuk penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm, Saudi masih meminta syarat tambahan yaitu jemaah diberikan booster. Sementara Indonesia saat ini belum mengizinkan masyarakat umum mendapatkan booster, kecuali tenaga kesehatan. 

1 dari 5 halaman

Pemerintah Masih Punya Target Vaksinasi

Airlangga mengungkapkan Pemerintah masih punya target capaian vaksinasi. Di akhir Desember 2021, target 70 persen di dosis pertama dan 40 persen di dosis kedua dapat tercapai.

" Sehingga booster ini baru dipersiapkan programnya di bulan Januari nanti," { kata dia.

Terkait hal itu, terdapat usulan agar Menteri Agama terus menjalankan diplomasi dengan mitra di Saudi. Airlangga juga menyatakan Menag akan segera mengirim tim membahas kemungkinan umroh ke Saudi pekan ini.

" Menteri Kesehatan juga akan berkomunikasi dengan mitranya, Menteri Kesehatan Saudi, mengenai penanganan Covid-19 di Indonesia yang sudah diakui oleh WHO sendiri," ungkap Airlangga.

2 dari 5 halaman

Menko Airlangga Jamin Haji dan Umroh Tak Bakal Dipungut PPN

Dream - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjamin tidak akan ada pungutan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk ibadah haji dan umroh. Ketentuan tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03 Tahun 2020.

" Dalam PMK itu sudah jelas bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak dikenakan PPN," ujar Airlangga, disiarkan kanal Perekonomian.

Airlangga menegaskan ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi jemaah namun juga pengelola biro perjalanan umroh dan haji. Tetapi, pihaknya mendapat laporan adanya pemeriksaan terkait transaksi yang lampau.

" Ini akan kami koordinasikan dengan Ditjen Pajak," kata dia.

 

3 dari 5 halaman

Soal Setoran Umroh yang Tak Terpakai 2 Tahun

Pada bagian lain, Airlangga menyatakan segera berkirim surat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) soal dana yang sudah disetorkan biro perjalanan terkait kuota haji dan umroh. Dia akan mengupayakan agar dana tersebut dapat ditarik kembali agar dapat dimanfaatkan sebagai biaya operasional bagi biro perjalanan.

" Dalam dua tahun ini karena tidak ada kegiatan umroh haji, maka perusahaan pengelola pejalanan ini mempunyai tantangan atau kesulitan untuk operasional karena tidak ada pendapatan dalam dua tahun" kata dia.

Selain itu, para pengusaha biro perjalanan mendorong Pemerintah untuk terus mengupayakan ibadah umroh bisa dilaksanakan kembali. Terlebih kondisi pandemi saat ini relatif terkendali.

" Beberapa hal yang perlu dikomunikasikan agar kegiatan umroh dan haji akan dinormalkan dan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut baru saja disosialisasikan," kata Airlangga.

4 dari 5 halaman

Skema Umroh Satu Pintu, Begini Persiapan Kemenag dan Otoritas Bandara

Dream - Kementerian Agama menjalin komitmen dengan Otoritas Bandara Wilayah I mengenai rencana pemberangkatan jemaah umroh. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan skema satu pintu keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh.

Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Umroh dan Haji Khusus, M Noer Alya Fitra, mengungkapkan, skema satu pintu disiapkan berkaitan penyelenggaraan umroh bagi Indonesia masih di tengah pandemi. Skema tersebut untuk memudahkan pengendalian, pengawasan, dan memastikan jemaah dalam kondisi sehat, aman, dan selamat.

Menurut Nafit, sapaan akrabnya, nantinya jemaah umroh akan berangkat dan pulang hanya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebelum berangkat, jemaah akan menjalani karantina di Asrama Haji.

" Jemaah umroh harus sudah clear di asrama haji, baik dari sisi kelengkapan dokumen perjalanan maupun kesehatannya," kata dia.

 

5 dari 5 halaman

Penerbangan Umroh Seperti Haji Reguler

Nafit meminta otoritas bandara memastikan kelaikan dari asrama haji sebagai tempat keberangkatan. Nantinya, penerbangan umroh seperti haji reguler.

Selanjutnya, Nafit juga mengungkapkan pihaknya bersama Kementerian Kesehatan telah menyiapkan regulasi teknis pelayanan kesehatan jemaah umroh. Seperti data sertifikasi vaksin dan integrasi antara Siskopatuh dengan PeduliLindungi.

" Kami juga akan segera membahas tentang data jemaah umroh yang harus disinkronisasi bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil," kata dia.

Kepala Otoritas Bandara Wilayah I, Yufridon Gandoz Situmeang, menyatakan siap mendukung Kemenag untuk penyiapan pelaksanaan umroh. Pihaknya segera menggelar evaluasi kesiapan asrama haji sebagai titik keberangkata internasional.

" Dengan konsep seperti haji reguler, berarti di asrama haji sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan imigrasi jemaah umroh, termasuk alat angkut dari asrama ke bandara harus benar-benar save dan secure," kata dia.

Gandoz mendorong Kemenag dapat berkoordinasi secara lebih detail mengenai keberangkatan umroh. Dia juga mengusulkan pesawat yang digunakan jemaah umroh terpisah dari penumpang reguler serta penerbangan dilakukan secara langsung dari Indonesia ke Arab Saudi tanpa transit.

" Kita harus menjamin bahwa jemaah umroh aman dan tidak terpapar Covid-19 saat di perjalanan, maka akan lebih baik bila tidak bercampur dengan penumpang reguler," kata dia, dikutip dari Kemenag.

Beri Komentar