Data Sertifikat Vaksinasi Jokowi Tersebar di Medsos, Lengkap dengan NIK

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 3 September 2021 14:52
Data Sertifikat Vaksinasi Jokowi Tersebar di Medsos, Lengkap dengan NIK
Sertifikat tersebut berisi data pribadi Jokowi.

Dream - Sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo tersebar di media sosial. Padahal, sertifikat tersebut seharusnya bersifat pribadi lantaran hanya bisa diakses jika memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik yang bersangkutan.

Foto sertifikat tersebut ramai diakses di Twitter setelah diunggah di sebuah akun. Sertifikat itu berisi data lengkap Jokowi mulai dari NIK, tempat tanggal lahir, ID vaksinasi, tanggal vaksinasi, jenis serta batch vaksin.

Foto tersebut juga memuat logo aplikasi PeduliLindungi. Tidak ketinggalan, barcode yang berisi data pribadi pemilik sertifikat.

Sertifikat vaksinasi jokowi© Twitter

Sertifikat vaksinasi Jokowi yang tersebar di Twitter

Terkait data NIK Jokowi yang kemudian dipakai untuk mengetahui data pribadi presiden, Dirjen Dikcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan tidak ada kebocoran data vaksinasi presiden.

Menurut Zudan, kondisi yang terjadi adalah beberapa orang menggunakan data NIK milik presiden Jokowi untuk mengakses informasi si pemilik nomor kependudukan tersebut.

" Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain," ujar Zudan.

1 dari 5 halaman

Ancaman Pidana

Dia menegaskan praktik ini termasuk pidana. Pelaku dapat dijerat dengan sanksi.

" Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," kata dia.

Sanksi pidana tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Secara tegas, sanksi dicantumkan dalam Pasal 94 berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta.

 

2 dari 5 halaman

PeduliLindungi Cukup Rawan

Zudan mengatakan aplikasi PeduliLindungi dapat diakses dengan mudah oleh siapapun. Sehingga dia menyarankan agar aplikasi tersebut dilengkapi sistem keamanan berlapis.

" Jadi tidak hanya dengan NIK saja, bisa dengan biometrik atau menggunakan tanda tangan digital," ucap Zudan.

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyayangkan beredarnya data pribadi Jokowi. Dia pun meminta pihak terkait untuk segera melakukan langkah khusus menangani masalah ini.

" Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

3 dari 5 halaman

Menkominfo Tunggu Pernyataan Resmi Kemkes

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate meminta semua pihak untuk menunggu pernyataan resmi dari pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait data identitas Jokowi yang bisa dilihat diakses dengan mudah tersebut.

Johnny beralasan Kemenkes merupakan wali data informasi tersebut, sebelum akhirnya dimigrasi ke Kemenkominfo.

" Ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19," ungkap Menteri Johnny melalui pesan singkat seperti dikutip dari Merdeka.com.

Menurut Johnny, integrasi eHAC ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PL, PCare, dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan. Saat ini data PeduliLindungi sudah berada di Data Center Kominfo.

 

 

4 dari 5 halaman

Kemenkes: Data Bocor Pengguna e-HAC dari Aplikasi Lawas, PeduliLindungi Aman!

Dream - Kementerian Kesehatan memastikan kebocoran data pengguna Electronic Health Alert Card (e-HAC) terjadi pada aplikasi lawas yang sudah tak digunakan pemerintah. Dia memastikan aplikasi terbaru, PeduliLindungi, yang sekarang digunakan aman dari aksi peretasan.  

Sebelumnya temuan kebocoran datang diungkapkan para peneliti siber dari vpnMentor. Dari hasil penelusuran diduga sebanyak 1,3 juta data pengguna telah bocor.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Anas Maruf, menegaskan kebocoran data tersebut E-HAC terjadi pada aplikasi versi lama.

" Kebocoran data terjadi di aplikasi elektronik e-HAC yang lama, yang sudah tidak digunakan lagi sejak 2 Juli 2021," ujar Anas, dalam konferensi pers disiarkan kanal Kementerian Kesehatan.

Anas menjelaskan terhitung mulai 2 Juli 2021, Kemenkes menetapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi tersebut telah mengintegrasikan e-HAC di dalamnya.

" Sistem yang ada di dalam PeduliLindungi, dalam hal ini adalah e-HAC berbeda dengan sistem e-HAC yang lama," kata dia.

5 dari 5 halaman

Diduga Kebocoran Terjadi pada Mitra Penyedia Server

Anas juga memastikan kebocoran data yang terjadi pada E-HaC lama tidak terkait dengan e-HAC dalam aplikasi PeduliLindungi. Meski demikian, Kemenkes tengah menggelar investigasi dan penelusuran lebih lanjut terkait dugaan kebocoran data ini.

" Dugaan kebocoran di e-HAC yang lama kemungkinan disebabkan adanya kebocoran di pihak mitra," kata dia.

Kebocoran data, diungkapkan Anas, sudah diketahui Pemerintah yang juga telah melakukan upaya pencegahan dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta aparat berwajib.

" Sebagai langkah mitigasi, maka e-HAC yang lama sudah dinonaktifkan dan saat ini e-HAC tetap dilakukan tetapi berada di dalam aplikasi PeduliLindungi," terang Anas.

Data e-HAC pada aplikasi PeduliLindungi, Anas menjelaskan, sudah menggunakan server di Pusat Data Nasional yang keamanan servernya dijamin sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Kominfo maupun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

" Ini satu paket di mana seluruh sistem informasi yang terkait pengendalian Covid-19 maka seluruh sistemnya akan dipindahkan ke dalam Pusat Data Nasional," kata dia.

Beri Komentar