Visa Elektronik Belum Terbaca Sistem Saudi, Umroh Indonesia Terhambat

Reporter : Ahmad Baiquni
Minggu, 5 Desember 2021 07:00
Visa Elektronik Belum Terbaca Sistem Saudi, Umroh Indonesia Terhambat
Sistem Tawakalna belum terintegrasi dengan PeduliLindungi.

Dream - Meski sudah dibolehkan oleh Arab Saudi, proses pemberangkatan jemaah umroh Indonesia belum bisa dilakukan. Ini lantaran visa elektronik (e-visa) belum terbaca pada sistem yang digunakan Saudi melalui aplikasi Tawakalna.

" Informasi terakhir bahwa e-visa ini walaupun sudah dibuka oleh Arab Saudi, tapi teman-teman di travel belum bisa meregistrasi jemaahnya pada saat mereka memilih vaksin," ujar Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono.

Saudi telah mengembangkan aplikasi Tawakalna untuk pendaftaran jemaah umroh. Aplikasi ini dilengkapi database tentang kondisi kesehatan calon jemaah serta riwayat vaksinasi.

Sayangnya, vaksin dari China seperti Sinovac dan Sinopharm belum masuk pada database vaksin yang dibolehkan untuk jemaah umroh. Vaksin yang dibolehkan baru Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson&Johnson.

 

1 dari 6 halaman

E-Visa Umroh Belum Bisa Terbit

Demikian halnya dengan registrasi e-visa umroh. Sistem yang dipakai Saudi belum terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

" Tanpa e-visa, mereka enggak bisa umroh," kata Eko.

Beberapa hari lalu, kata Eko, otoritas kesehatan Indonesia dan Saudi sudah bertemu untuk proses integrasi antara aplikasi PeduliLindungi dengan Tawakalna. Diharapkan pengintegrasian sistem segera berlangsung sehingga e-visa bisa diterbitkan.

" Kedua belah pihak sedang bekerja keras, tapi sepertinya belum connect (terintegrasi) juga. Mudah-mudahan bisa," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

2 dari 6 halaman

Gus Yaqut: Kunci Terbukanya Haji Bergantung Pada Pelaksanaan Umroh

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sangat berharap penyelenggaraan umroh dapat berjalan dengan baik. Sebab, umroh akan menjadi bahan penilaian Arab Saudi untuk memutuskan pembukaan haji bagi Indonesia.

" Jadi kunci terbuka atau tidaknya haji pada 1443 Hijriah nanti itu tergantung bagaimana kita mampu melaksanakan umroh ini dengan baik," ujar Gus Yaqut, disiarkan kanal DPR RI.

Gus Yaqut mengungkapkan dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Kerajaan Arab Saudi di akhir November 2021, dia bersama Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto juga menyampaikan kesiapan Indonesia menggelar ibadah haji. Sejumlah pejabat tersebut menyatakan masih akan meninjau bagaimana pelaksanaan umroh untuk jemaah Indonesia.

" Mereka (Saudi) masih mengelak. 'Nanti, kita lihat dulu umrohnya bagaimana'. Jadi, masih belum ada kejelasan," kata Gus Yaqut.

 

3 dari 6 halaman

Belum Ada Undangan Bahas MoU Haji

Hingga saat ini, Gus Yaqut, pihaknya belum mendapat undangan pembahasan Nota Kesepahaman (Master of Agreement/MoU) dari Saudi terkait penyelenggaraan haji. Padahal, MoU tersebut sangat penting untuk keberlangsungan haji.

" Memang belum ada jawaban yang pasti karena tergantung bagaimana kita mampu menyelenggarakan umroh ini dengan baik," kata dia.

MoU tersebut memuat sejumlah kesepakatan terkait teknis pelaksanaan haji. Di dalamnya termasuk ketentuan mengenai manasik haji di masa pandemi serta kebijakan protokol kesehatan selama prosesi ibadah berjalan.

4 dari 6 halaman

Jemaah Indonesia Bisa Langsung Umroh Tanpa Karantina dengan Syarat Ini

Dream - Arab Saudi telah membolehkan penerbangan langsung dari Indonesia per 1 Desember 2021. Dibukanya kembali jalur masuk tersebut juga menandai bahwa Indonesia bisa kembali mengirimkan jemaah umroh.

Meski begitu, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengungkapkan, Saudi menetapkan syarat tambahan bagi calon jemaah yang hendak melaksanakan umroh. Syarat tersebut yaitu sudah divaksinasi dengan dosis lengkap.

" Bagi jemaah umroh yang datang dari luar negeri dengan menggunakan visa umroh dan telah disuntik vaksin yang diakui oleh Kerajaan Arab Saudi dengan dosis lengkap, dibolehkan untuk langsung melaksanakan umroh dan tidak diberlakukan penerapan karantina," ujar Gus Yaqut, disiarkan kanal DPR RI.

Hingga saat ini, Saudi masih mengakui empat merek vaksin Covid-19. Keempatnya yaitu Pfizer BioNTech, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson&Johnson. Meski begitu, Saudi tetap membolehkan masuk warga asing yang mendapatkan vaksin direkomendasikan WHO.

5 dari 6 halaman

Karantina 3 Hari bagi Penerima Vaksin Rekomendasi WHO

Jemaah umroh penerima vaksin direkomendasikan WHO bisa masuk Saudi tanpa booster. Tetapi, Saudi menerapkan ketentuan khusus berupa karantina selama tiga hari sebelum umroh.

" Bagi jemaah umroh yang telah divaksin dosis lengkap dengan vaksin yang diakui oleh WHO, diberlakukan karantina selama 3 hari dan setelah 48 jam karantina akan dilakukan tes PCR, dan setelah dinyatakan negatif langsung dibolehkan melaksanakan umroh," kata Gus Yaqut.

Ada cukup banyak vaksin yang sudah diakui WHO. Di antaranya Sinovac dan Sinopharm, yang juga digunakan di Indonesia. 

 

6 dari 6 halaman

One Gate Policy Penyelenggaraan Umroh

Selanjutnya, Gus Yaqut menerangkan, pemerintah menerapkan One Gate Policy dalam penyelenggaraan umroh. Pintu keberangkatan dan kepulangan ditetapkan hanya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan jemaah diharuskan menjalani skrining kesehatan di Asrama Haji Pondok Gede.

" Hal ini dimaksudkan dalam rangka perlindungan keamanan dan keselamatan jemaah umrah serta upaya meyakinkan mitra kita di Arab Saudi bahwa Indonesia telah secara serius dan baik dalam menyiapkan jemaah umrah berikut penerapan protokol kesehatan sesuai standar sejak sebelum keberangkatan," kata dia,

Sementara terkait biaya umroh, Gus Yaqut menyatakan tengah dilakukan pengitungan ulang. Ini mengingat adanya kebutuhan tambahan namun tetap diupayakan tidak memberatkan jemaah.

" Biaya umroh ini harus dikaji ulang, dievaluasi agar tidak memberatkan jemaah," kata dia.

Beri Komentar