Wamenag Dorong Sinergi Lintas Sektor Layanan Sertifikasi Halal

Reporter : Maulana Kautsar
Selasa, 10 Desember 2019 15:02
Wamenag Dorong Sinergi Lintas Sektor Layanan Sertifikasi Halal
Lembaga yang berwenang diminta turunkan ego.

Dream - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi, menilai perlu adanya sinergisitas antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Dia mendorong adanya kerja sama lintas lembaga dalam penerbitan sertifikasi halal.

" Maka dari itu, saya mohon kerja sama, kita semua bahu-membahu. Mengelola halal meliputi mata rantai yang panjang, dari hulu ke hilir," kata Zainut, dikutip dari laman Kemenag.

Zainut mengatakan regulasi mengenai layanan sertifikasi halal mengamanahkan adanya sinergisitas tiga lembaga tersebut. Dia pun meninta masing-masing lembaga menanggalkan ego sektoral dan mengutamakan kepentingan nasional serta umat yang jauh lebih besar.

Dia ingin penetapan kehalalan produk melibatkan peran MUI, lembaga pemeriksa dan pengujian produk (LPH), pengawas produk (BPOM), dan beberapa kementerian terkait hingga lembaga akreditasi. Terutama yang mengawasi peredaran produk dari dalam dan luar negeri.

" Belum lagi pelaku usaha yang terdiri atas perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro di bawah koordinasi dan pembinaan kementerian/lembaga lain, seperti Kemenkes, Kemenkop UKM, Pemda, dan Kemendag," kata dia.

1 dari 4 halaman

Jadi Perhatian Banyak Pihak

Zainut mengingatkan ada banyak pihak yang saat ini konsen dengan industri halal, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, perguruan tinggi, pemerintah daerah, ormas keagamaan, serta para pelaku usaha dan dunia bisnis.

Untuk memastikan layanan sertifikasi halal dipersiapkan secara optimal, konsolidasi internal dan koordinasi serta komunikasi lintas instansi mesti harus ditempuh.

" Amanat UU mesti dijalankan. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang," pesannya.

Potensi pengembangan industri halal di Indonesia juga sangat besar. Saat ini tercatat ada sekitar 63,5 juta pelaku usaha mikro di Indonesia.

Jika setengahnya saja menjadi target kewajiban bersertifikat halal, ada 30-an juta pelaku usaha yang membutuhkan sertifikat halal.

Belum lagi jumlah pelaku usaha kecil yang mencapai 783.132 unit, 60.702 unit pelaku usaha menengah, dan tak kurang 5.550 unit pelaku usaha besar yang memerlukan dan wajib memiliki sertifikat halal.

2 dari 4 halaman

Lembaga Sertifikasi Halal AS Ingin Diakui Indonesia

Dream - Lembaga Sertifikasi Halal Amerika Serikat (ISWA Halal Certification Department) mengunjungi Kementerian Agama (Kemenag).

Pimpinan ISWA, Habib A. Ghanim, mengatakan, kunjungannya itu menjajaki kemungkinan sinergi dengan Kemenag. Dia berharap sertifikasi AS mendapat pengakuan dari Indonesia.

Sementara itu, Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan, tawaran kerja sama itu melibatkan Kementerian Luar Negeri.

" Kita akan diskusikan lebih jauh. Karena itu menjadi domain Kementerian Luar Negeri," kata Fachrul, dikutip dari laman kemenag.go.id, Kamis 14 November 2019.

" Kita dapat support Anda. Kita akan lakukan yang terbaik untuk Anda," ucap dia.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki, menambahkan, kerja sama semacam itu tengah dilakukan oleh lembaganya.

" Hasil dari produk yang telah disertifikasi oleh Indonesia juga bisa masuk ke negara lain," kata Mastuki.

3 dari 4 halaman

109 Negara Rembukan di ISEF 2019 Rancang Standardisasi Halal Dunia

Dream - Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 resmi digelar di Jakarta. Salah satu agenda penting yang dibahas di event yang pertama kali digelar di ibukota ini adalah sertifikasi halal yang akan berlaku secara internasional. 

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH), Matsuki, mengatakan standar kehalalan di setiap negara tidaklah sama. Untuk itulah, negara-negara di dunia berkumpul di acara ini untuk menyamakan standar kehalalan. 

" Kolaborasi halal yang secara internasional sudah menjadi kesadaran bersama karena itu kebutuhan-kebutuhan dari berbagai negara untuk menyatukan standar kehalalan," ujar Matsuki di Jakarta, Selasa 12 November 2019. 

Acara “ 1st International Halal Dialogue 2019” dihadiri oleh 109 negara. Para pesertanya berasal dari lembaga-lembaga sertifikasi halal, baik berstatus lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga di bawah pemerintah. 

Kemudian, kata Matsuki, Indonesia mendapatkan banyak pertanyaan dari negara-negara lain tentang pemberlakuan wajib sertifikasi halal. Sekadar informasi, wajib sertifikasi halal diberlakukan di Indonesia untuk produk makanan dan minuman mulai 17 Oktober 2019. 

(Laporan: Sania Suha Marwan)

4 dari 4 halaman

Mampukah Jaminan Produk Halal Tingkatkan Ekonomi Rakyat?

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan, jaminan produk halal (JPH) merupakan amanah undang-undang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

" Regulasi mengamanahkan agar jaminan produk halal bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal kepada masyarakat," kata Fachrul, dikutip dari laman Kemenag, Selasa 12 November 2019.

Menurut Fachrul, sertifikasi halal sudah menjadi kepentingan nasional. " Bukan urusan individu warga negara semata," ujar dia.

Sementara, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, menilai penerapan jaminan produk halal di Indonesia memiliki prospek yang baik jika dilihat dari sisi perkembangan ekonomi. Ini mengingat produk halal memiliki pasar yang sangat menjanjikan.

" Berdasarkan State of The Islamic Report 2018/2019, estimasi pengeluaran global untuk industri halal pada 2023 cukup besar," tutur Rosmaya.

Pengeluaran tersebut terbagi dalam tiga besaran. Pertama, makanan halal sebesar US$1,8 miliar (setara Rp25,3 triliun). Kedua, pariwisata halal sebesar US$274 juta (setara Rp3,9 triliun). Sedangkan ketiga, fesyen halal sebesar US$361 juta (setara Rp5,1 triliun).

Bila potensi pasar produk halal sedemikian besar, mampukah Jaminan Produk Halal menjadikan industri kita sebagai pelaku utama?

Beri Komentar
Babak Baru Daus Mini Vs Daus Mini ‘KW'