Dream - Kementerian Agama (Kemenag) memaparkan menjamurnya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini karena faktor tunggu ibadah haji dan perubahan karakteristik jemaah umroh.

"Semula, ibadah umrah ini banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan dan berpendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, bergeser kepada masyarakat pedesaaan yang belum terbiasa melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Lukman, dikutip dari laman kemenag.go.id, Selasa, 18 April 2018.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR itu, Lukman mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap umroh inilah yang dimanfaatkan pelaku bisnis meraup untung.

Untuk menyikapi maraknya penipuan berkedok perjalanan umroh, kata Lukman, saat ini Kemenag telah membuat regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No 8 tahun 2018 tantang Penyelengaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

PMA ini merupakan revisi dari PMA No 18 tahun 2015 yang dinilai sudah kurang memadai untuk melakukan pengawasan PPIU saat ini.

"Ada ekspektasi, keinginan berumrah semakin besar yang kemudian dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab dan di saat itu regulasi belum siap untuk mengantisipasinya. Di negara mana saja regulasi datang belakangan atau ketika persoalan itu muncul," ujar dia.

Seperti yang diketahui, selain merevisi PMA, Kemenag juga membuat aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh).

Melalui sistem elektronik ini, jemaah dapat memantau seluruh pengurusan perjalanan ibadah umroh sejak pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air.

Rencananya, Sipatuh akan terintergrasi dengan lembaga dan kementerian.

"Di antara kementerian yang akan terintegrasi dengan Sipatuh, yaitu Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta kedutaan besar Arab Saudi. Launching aplikasi Sipatuh direncanakan pada akhir April 2018," ucap dia. (ism)