Begini Pembagian Jatah Uang Suap Proyek Meikarta

Diduga Neneng menerima uang sebesar Rp7 miliar.

Dream - Suap yang diduga melibatkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Opersional Lippo Group, Billy Sindoro mencapai babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga suap yang diberikan Billy ke Neneng mencapai Rp7 miliar dari total commitment fee Rp13 miliar.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, telah mengantongi rincian uang suap yang mengalir ke sejumlah pihak itu. Tetapi, dia enggan merinci besaran uang suap yang diterima setiap pihak.

" KPK tentu saja sudah mengetahui itu. Sudah mengidentifikasi Kepala Dinas A itu mendapatkan berapa dan Kepala Bidang mendapatkan berapa, termasuk juga ada anggota yang disebut di sana itu mendapat berapa, dan juga bupati mendapat berapa, tentu sudah kami identifikasi," kata Febri, dikutip dari Liputan6.com, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dalam kasus korupsi izin proyek pembangunan Meikarta ini, terdapat pula sejumlah kode-kode. Beberapa kode yang diungkap KPK diantaranya, `melvin`, `tina toon`, `windu`, dan `penyanyi`.

Sejumlah pihak diduga menerima bonus atau janji Rp13 miliar terkait proyek Meikarta. Realisasi pemberian uang itu hingga saat ini mencapai angka Rp7 miliar melalu beberapa Kepala Dinas.

Neneng menyerahkan diri ke KPK dan telah mengakui perbuatannya. Dia diduga menerima dana korupsi dalam bentuk mata uang Singapura.

" Tersangka NR (Neneng Rahmi) yang telah menyerahkan diri mulai mengakui beberapa perbuatannya. NR diduga menerima uang SGD 90 ribu, namun saat penyerahan diri tadi belum bisa membawa uang tersebut," ujar Febri.

Sebelumnya, Denny Indrayana, kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan kontraktor Meikarta memastikan akan menggelar investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi.

Denny terkejut dengan munculnya kasus itu. Sebab, telah terjadi penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan.

" Maka PT MSU tidak akan mentolerir, dan kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut, sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku," ujar dia.

Denny menyebut akan menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK. PT MSU akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut.

(Sah/Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeheam)