Kepastian Haji 2021 Diumumkan Siang Ini

Agar Tak Salah Paham

Selanjutnya, Gus Yaqut mengaku tak ingin timbul kesalahpahaman dalam penyampaikan keputusan ini ke publik. Sehingga dia menilai perlu ada penataan sebelum keputusan diumumkan.

" Kan harus ditata supaya tidak salah apa yang disampaikan ke publik, harus transparan yang disampaikan ke publik," kata dia.

Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, menjelaskan hal senada. Dia mengatakan telah terjadi pembicaraan dari hati ke hati antara DPR dan Kemenag terkait nasib penyelenggaraan haji 2021.

" Tadi saya memimpin rapat secara tertutup, pembicaraan dari ke hati, maka besok kami dengan Pak Menteri akan mengumumkan pelaksanaan haji tahun ini," terang Yandri.

Terlalu Mepet, DPR Sarankan Pemberangkatan Haji 2021 Ditunda

Dream - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, menyarankan Pemerintah menunda pemberangkatan jemaah haji 2021. Dia beralasan, usulan itu disampaikan karena mepetnya pelaksanaan haji dan juga mempertimbangkan faktor keselamatan jemaah.

" Daripada memberikan harapan-harapan, sebetulnya kita juga tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka, lebih baik kita tegas saja, lebih baikn menunda pemberangkatan," ujar Ace, dikutip dari Merdeka.com.

Menurut Ace, Arab Saudi hingga saat ini belum juga memberikan kepastian mengenai penyelenggaraan haji 2021. DPR juga masih mempertanyakan soal penggunaan vaksin yang diakui kerajaan Saudi untuk pendatang dari luar negeri yang diizinkan masuk ke negaranya.

Diakui Ace, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum lama ini memang sudah mengakui penggunaan vaksin Sinovac dengan menyetujui izin penggunaan darurat. Namun dia berharap kepastian juga bisa diperoleh dari kerajaan Saudi mengingat Indonesia sebagian besar menggunakan vaksin buatan China tersebut  

" Kalaupun Indonesia diberikan kuota haji oleh Arab Saudi, ya tentu kita sambut baik namun harus dipastikan memang kendala vaksin ini sudah tidak menjadi masalah bagi kita," ucap dia.

Waktunya Mepet

Ace menyoroti ketersediaan waktu yang hanya tinggal 1,5 bulan untuk pemberangkatan haji jika ternyata Indonesia mendapatkan jatah kuota dari Saudi. Dia berpandangan, lebih baik Pemerintah realistis.

" Kalau saya, merekomendasikan lebih baik Pemerintah realistis saja, kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jemaah," kata dia.

Lebih lanjut, Ace menekankan kesehatan jemaah harus menjadi prioritas Pemerintah. Hal itu jika nanti ternyata Saudi sudah membuat keputusan tetap menyelenggarakan haji.

" Saya meminta Pemerintah tetap harus memprioritaskan kesehatan para jemaah dan kalaupun diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan ibadah haji, kesehatan jemaah harus dijamin termasuk juga protokol kesehatannya selama di Arab Saudi," ucap Ace.

Lebih Baik dari AS, Menag Heran Indonesia Belum Diizinkan Masuk Saudi

Dream - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku heran dengan belum diizinkannya warga Indonesia masuk ke Arab Saudi. Padahal, jika merujuk pada penanganan Covid-19 di Indonesia relatif baik.

" Saya belum tahu kenapa warga Indonesia masih belum diizinkan masuk ke Saudi," ujar Gus Yaqut, melalui laman Kemenag.

Gus Yaqut mengatakan belum mengetahui kriteria yang dipakai Saudi untuk mengizinkan masuk warga dari negara tertentu. Jika merujuk pada kasus Covid-19, Indonesia bahkan jauh lebih baik daripada Amerika Serikat.

" Kalau diurutkan, USA (Amerika Serikat) tertinggi jumlah kasus Covid-19 di dunia. Perancis di urutan 8, Italia urutan 9, Jerman urutan 17, sementara Indonesia di urutan 19 jumlah kasus Covidnya," kata Gus Yaqut.

Indonesia Belum Bisa Masuk Saudi

Otoritas penerbangan Saudi telah mengumumkan membuka kembali jalur udara internasional. Warga dari 11 negara yaitu Uni Emirat Arab, AS, Italia, Inggris, Irlandia, Jepang, Jerman, Perancis, Portugal, Swedia, dan Switzerland dibolehkan masuk wilayah Saudi.

Sayangnya, Indonesia tidak masuk dalam daftar tersebut. Alhasil, hal ini menghambat proses pengiriman jemaah umroh maupun haji dari Indonesia ke Saudi.

" Jadi saya belum tahu kriteria yang digunakan Saudi," kata dia.