Kemenag Usul Biaya Haji 2020 Sebesar Rp35,2 Juta

Pembuatan Visa Progesif

^{Rapat kerja BPIH 2020 (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi`an)}

Fachrul menjelaskan mengenai adanya biasa visa sebesar Rp1.136.000. Meski demikian, Fachrul sempat meminta Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia untuk menghapus kebijakan tersebut.

" Yang baik mudah-mudahan nanti pada saat kami ketemu di Saudi Arabia, itu bisa direalisasi. Kalau bisa, berarti biaya (visa) ini akan hilang," kata dia.

Sementara, kata dia, biaya pembuatan visa progresif atau visa untuk jemaah yang sudah melakukan ibadah haji lebih dari satu kali, akan dikenakan biaya sebesar 2.000 riyal Saudi atau sekitar Rp6 juta.

Lebih lanjut, Fachrul mengatakan, pemerintah juga mengusulkan pengeluaran nilai manfaat sebesar Rp8.06 triliun untuk optimalisasi BPIH Rp37.923.162 per jemaah.

" Untuk komponen pembiayaan biaya haji jumlah keseluruhan menjadi Rp7.870.000.000.000 sehingga jumlah keseluruhan sebagaimana yang saya sampaikan (Rp35 juta)" ujar dia.

Akan Dibahas DPR

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mengatakan, usulan tersebut nantinya akan dibahas dalam Panja BPIH pada rapat selanjutnya.

" Sementara untuk dana perjalanan haji sebesar Rp35 juta. Selanjutnya kita akan bacakan anggota panja biaya penyelenggaraan haji dari komisi VIII," kata Yandri.

Yandri berujar, Ketua Panja BPIH ini akan dipimpin oleh Marwan Dasopang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Kuota Haji Cadangan 2020 Naik Jadi 10 Persen, Alhamdulillah

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi mengatakan, pemerintah akan menambah kuota haji cadangan sebesar 10 persen untuk tahun 2020.

" Sebelumnya, kuota haji cadangan hanya sebesar 5 persen atau sekitar 10.200 jemaah," kata Fahcrul, diakses dari laman resmi Kemenag, Selasa, 26 November 2019.

Fachrul mengatakan, penambahan kuota haji cadangan itu dilakukan agar kuota haji utama dapat terserap secara optimal.

Menurut Fachrul usulan penambahan tersebut berkaca pada pelaksanaan haji di tahun 2019. Kuota haji Indonesia yang terserap pada musim haji tahun ini mencapai 99,44 persen.

" Dari 214 ribu kuota jemaah haji reguler, telah diberangkatkan sebanyak 212.732 jemaah. Ini terdiri dari 211.298 jemaah haji dan 1.434 Petugas Haji Daerah," kata dia.

Data Kemenag, lanjut Menag juga mencatat ada 1.189 jemaah dan 79 Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang batal berangkat pada musim haji 2019. Padahal para jemaah dan pemandu tersebut sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan mengantongi visa.

" Namun, karena alasan pribadi, mereka banyak mengundurkan diri. Mulai dari alasan sakit, hamil, atau pun alasan pribadi lainnya," ucap dia.

Layanan Fast Track dan Visa Berbayar Haji, RI Lobi Saudi

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi akan menegosiasikan layanan fast track dan visa berbayar haji dengan Menteri Haji Arab Saudi, 2 Desember 2019.

" Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan, utamanya terkait dengan perbaikan layanan haji," kata Fachrul, diakses dari laman resmi Kemenag, Selasa, 26 November 2019.

Fahcrul mengatakan, usulan penerapan fast track bagi jemaah haji Indonesia menjadi penting dibicarakan. Layanan ini akan memangkas waktu jemaah agar tidak perlu melakukan proses imigrasi setibanya di Bandara Jeddah dan Madinah.

" Saat ini, fast track baru dapat dinimkati oleh jemaah haji dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung dan Jawa Barat. Ke depan kami berharap akan ditambah lagi jemaah haji yang dapat memperoleh fasilitas fast track," kata dia.

Sementara itu mengenai visa berbayar, Fachrul akan meminta penundaan pemberlakuan. Seperti diketahui, Arab Saudi rencananya menetapkan biaya visa sebesar 300 riyal, Rp1,12 juta, bagi setiap jemaah yang akan berhaji.

" Jumlah jemaah haji kita kan terbesar, jadi ini nanti akan kita bicarakan. Apakah memungkinkan untuk ada penundaan penerapan aturan tersebut atau bagaimana nanti," ucap dia.

Selain dua hal tersebut, Fachrul juga mendorong Arab Saudi memperbaiki layanan di Mina. Sebab, seperti diketahui, layanan ini paling banyak dikeluhkan jemaah haji dari tahun ke tahun.

Kemenag Belum Bahas Persiapan Haji 2020

Dream - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Nizar Ali, mengatakan, belum ada pembahasan mengenai persiapan haji 2020. Sejauh ini, Kemenag masih melakukan evaluasi pelaksanaan haji 2019.

" Persiapan tahun depan belum karena kan penandatanganan MoU (Master of Understanding/nota kesepahaman) belum dilakukan, jadi belum bisa (disampaikan). Persiapan, ya seperti biasanya masih evaluasi-evaluasi pelaksanaan haji 2019," ujar Nizar di gedung DPR, Jakarta Kamis 7 November 2019.

Menurut Nizar, meski Indeks Kepuasan Jemaah Haji 2019 mencapai tingkat sangat puas, ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. Salah satunya mengenai keramahan sopir bus yang biasa melayani jemaah Indonesia.

" Kriteria sopir antarkota, provinsi tidak ramah dan itu kita upayakan memilih sopir yang memiliki tingkat keramahan dengan jemaah," ucap dia.

Selera Tak Sama

Selain itu, Kemenag juga meminta bus yang digunakan untuk mengantarkan jemaah haji Indonesia berusia tidak lebih dari lima tahun. 

" Dari sisi produksi bus yang digunakan antar kota itu kita grade jadi yang lima tahun terakhir. Bus Shalawat juga," kata dia.

Evaluasi haji lainnya yaitu mengenai menu makanan. Banyak jemaah mengeluh bosan dengan menu yang disediakan.

" Komplain bosan. Kalau selera kan nggak bisa disamakan," ujar dia.

Selain itu, Kemenag berencana menambah petugas haji terutama di daerah Arafah, Mina, dan Muzdalifah (Armuzna). " Hanya itu saja usul dari jemaah," kata dia.