Cara Mengecek Pencairan Subsidi Upah Guru Madrasah dan PAI Non-PNS

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 16 Desember 2020 13:01
Cara Mengecek Pencairan Subsidi Upah Guru Madrasah dan PAI Non-PNS
Para guru diminta untuk mengecek aplikasi Simpatika.

Dream - Bantuan Subsidi Upah untuk guru madrasah dan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum non-PNS masuk tahap pencairan. Para guru penerima bantuan dapat mencairkan dana tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan Kementerian Agama (Kemenag).

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ditjen Pendis Kemenag, M Zain, mengatakan para guru penerima bantuan akan mendapatkan notifikasi melalui aplikasi Simpatika. Para tenaga pendidik juga diharapkan melakukan pengecekan di aplikasi tersebut.

" Para guru penerima BSU akan menerima notifikasi pemberitahuan di Simpatika. Mereka bisa mengecek melalui akun masing-masing," kata Zain.

Usai menerima notifikasi, guru langsung mencetak Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020 di aplikasi yang sama. Guru penerima juga diminta mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan formatnya tersedia di Simpatika.

" SPTJM dicetak, lalu ditandatangani di atas meterai," kata Zain.

1 dari 4 halaman

Total Bantuan Rp1,8 Juta Untuk 3 Bulan

Selanjutnya, guru penerima bantuan datang ke kantor bank penyalur yang ditunjuk yaitu BRI atau BRI Syariah. Dokumen yang harus dibawa yaitu KTP, NPWP apabila sudah memiliki, Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020, dan SPTJM yang sudah ditandatangani di atas meterai.

Kemudian, penerima bantuan mengisi formulir pembukaan buku rekening baru. Setelah semua proses selesai, guru akan menerima buku rekening dan kartu ATM baru untuk mengambil bantuan tersebut.

Setiap guru akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember. Bantuan dibayarkan sekaligus sebesar Rp1,8 juta.

" Ada kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebesar 5 perse bagi guru yang sudah memiliki NPWP dan sebesar 6 persen bagi guru yang belum memiliki NPWP," kata Zain, dikutip dari Kemenag.

 

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

2 dari 4 halaman

Pemerintah Larang Kerumunan Rayakan Tahun Baru Demi Cegah Penyebaran Covid-19

Dream – Meningkatnya kasus positif Covid-19 mendoron pemerintah melarang semua bentuk acara yang bisa memicu kerumunan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Operasi ketat akan digelar mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Langkah tegas pemerintah itu diambil dalam rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual pada Senin, 14 Desember 2020 kemarin.

Ilustrasi© Istimewa

Menurut Luhut, langkah tegas itu terpaksa diambil berkaca dari peningkatan kasus Covid-19 pasca libur dan cuti bersama pada akhir Oktober 2020 lalu.

3 dari 4 halaman

Larangan Berkerumun Rayakan Tahun Baru

“ Jumlah angka positif dan angka kematian terus meingkat pascalibur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun,” terang Luhut.

Luhut juga meminta kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan banyak orang seperti hajatan dan acara keagamaan dibatasi atau bahkan dilarang.

Sebagai gantinya, Luhut menyarankan masyarakat menggelar kegiatan secara daring supaya lebih aman dan bisa mencegah penularan Covid-19.

4 dari 4 halaman

Perkuat Operasi Disiplin Protokol Kesehatan

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini juga memerintahkan kepada jajaran TNI dan Polri untuk senantiasa memperkuat operasi perubahan perilaku di masyarakat.

Operasi perubahan perilaku dan disiplin protokol kesehatan 3M dalam rangka menyambut natal dan perayaan tahun baru akan didahului dengan apel besar.

“ Ini akan didahului dengan apel akbar TNI/Polri yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan komitmen,” jelasnya.

Perlu diketahui, rapat koordinasi secara virtual itu dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gunernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali 1 Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah serta Pangdam dan Kapolda terkait.

 

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

Beri Komentar