Negara Lain Cuma Menteri, Ini Alasan Jokowi Pimpin Langsung KNKS

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 8 Februari 2019 19:20
Negara Lain Cuma Menteri, Ini Alasan Jokowi Pimpin Langsung KNKS
Kalau di negara lain, ketua komite keuangan syariah adalah menteri.

Dream – Pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).  Untuk menunjukan komitmennya mengembangkan keuangan syariah di Indonesia, komite ini langsung dipimpin oleh presiden.

Keberadaan presiden dalam sebuah komite termasuk langka diantara negara-negara lain di dunia. Biasanya komite keuangan syariah hanya dipimpin pejabat setingkat menteri.

Dikutip dari setkab.go.id, Jumat 8 Februari 2019, Jokowi mengatakan keuangan syariah Indonesia baru 5 persen, sedangkan Malaysia sudah 23 persen, Arab Saudi 51 persen, dan Uni Emirat Arab 19 persen.

“ Kenapa saya sendiri? Saya melihat Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia,” kata dia di Jakarta.

Jokowi mengatakan Indonesia merupakan pasar yang besar untuk ekonomi dan keuangan syariah. Tapi, pangsa pasarnya kalah dari Inggris, Perancis, dan Korea.

“ Ini ada sesuatu yg harus kita benahi, kita perbaiki. Penduduk kita 260 juta. 87 persen kita muslim, artinya sekali lagi Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tapi keuangan syariahnya baru 5 persen, ini ada sesuatu,” kata dia.

Kalau sudah jalan, kata Jokowi, dia akan menyerahkan KNKS kepada menteri yang terkait. Mantan gubernur DKI Jakarta ini menyebut KNKS tidaklah mudah atau gampang. Ada banyak hal yang harus diluruskan.

“ Sehingga saya juga pengen ngerti ini ada tantangannya di mana, hambatannya di mana, saya pengen ngerti, sudah saya ketuai sendiri,” kata dia.

1 dari 2 halaman

Ini yang Terjadi di Keuangan Syariah Indonesia Tanpa KNKS

Dream - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) memiliki peran penting dalam sistem keuangan syariah. Komite ini bisa menjadi pemandu lembaga keuangan syariah.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank BNI Syariah, Imam T. Saptono, mengatakan pentingnya interkoneksi dengan lembaga keuangan syariah.

" Keuangan syariah itu menjanjikan pertumbuhan yang sustain sejauh tertata (dengan baik) dan punya interkoneksi," kata Imam di sela-sela acara " Sinergi Melecut Industri Keuangan Syariah" di Jakarta, Selasa 21 Juni 2016.

Imam mengatakan suatu lembaga jasa keuangan bisa menjadi pengumpan (feeder) untuk lembaga jasa keuangan syariah yang lainnya. Misalnya, lembaga amil zakat (LAZ) menjadi feeder koperasi syariah (baitul mal tanwil) dan BMT bisa menjadi feeder bank syariah. Namun, konsep ini tidak terjadi.

" Mengapa tidak terjadi? Itu karena kurangnya wawasan masing-masing pelaku jasa keuangan. LAZ berdiri sendiri karena tidak menganggap dirinya sebagai feeder bank dan sebaliknya, bank tidak menganggap LAZ sebagai feeder, sebagai inkubator," kata dia.

Imam mengatakan sistem tersebut kehilangan pengatur antar moda yang notabene itu adalah tugas pemerintah. Jika sudah dibentuk, KNKS ini bisa menjadi pengatur dan penghubung antar lembaga keuangan syariah. Misalnya, memastikan sistem keuangan haji ada di perbankan syariah, lalu ada asuransi syariah yang meng-cover dana haji. Contoh lainnya, KNKS bisa memastikan dana sukuk disimpan di perbankan syariah.

" Sistemnya bagus, tapi pemandu tidak ada. Tidak ada interkoneksi di lembaga keuangan syariah," kata dia.

Selain itu, Imam mengatakan Malaysia sudah lama memiliki komite ini. Sistem yang bernama Malaysia Islamic Finance Committee (MIFC) ini tak hanya menjadi penghubung lembaga keuangan syariah, tetapi juga lembaga pendidikan. Dikatakan bahwa MIFC juga membawahi kurikulum tentang keuangan syariah di sana.

" Kalau ya (bisa terwujud), (komite ini) bisa melecut (keuangan syariah di sini) juga," kata dia.

[crosslink_1]

2 dari 2 halaman

Bank Syariah Gantungkan Harapan pada KNKS

Dream - Terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi angin segar bagi industri perbankan syariah nasional.

Direktur Utama PT BNI Syariah, Dinno Indiano menaruh harapan besar untuk pengembangan industri ini kepada komite yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo tersebut.

" KNKS ini luar biasa, komite yang dipimpin Presiden langsung, luar biasa komitmen presiden dalam mengembangkan keuangan syariah," ujar Dinno di Jakarta, Selasa, 26 Januari 2016.

Dinno yakin dengan pimpinan Presiden maka berbagai kebijakan yang terkait pengembangan industri keuangan bisa cepat diambil.

" Harusnya bisa lebih smooth, seperti pajak deposito bank syariah, penyaluran dana APBN yang selama ini di BPD dan di bank pemerintah, bisa disalurkan melalui bank syariah," jelasnya.

" Jika 10-20 persen APBN masuk ke bank syariah, maka dapat meningkatkan bank syariah. Kita berharap," tambah Dinno. Untuk diketahui market share bank syariah saat ini masih kurang dari 5 persen

Selain pada KNKS, Dinno juga berharap pada kestabilan pemerintahan. Menurut, dengan pemerintahan yang stabil maka ekonomi dapat bergerak.

" Kalau ada gonjang ganjing reshuffle, nanti harus mencari fine tune lagi. Tapi mudah-mudahan tak terjadi. Sekarang kan infrastrukturnya sudah mulai bergerak, sudah bagus. Kalau stabil ditambah daya beli masyarakat meningkat, maka industri bisa bergerak," pungkasnya.

Beri Komentar
Nggak Ribet, Ini Cara Merawat Hijab Ala Prilia Nur Afrida