Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Waspada Terhadap Kondisi Ekonomi Di Amerika Serikat.
Dream – Perekonomian dunia kembali mendatang tantangan setelah muncul kabar kondisi utang Amerika Serikat (AS) yang semakin menumpuk. Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengungkapkan kondisi utang AS itu membuat Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan.
Diketahui pemerintah AS memiliki utang di tahun 2020 mencapai US$ 26,95 triliun atau setara Rp 384. Keadaan ini bisa membuat pemerintah Joe Bidden kehabisan uang tunai bulan depan dan terpaksa melakukan tappering kembali.
Peringatan itu disampaikan Sri Mulyani dalam webinar “ Forum Indonesia Bangkit Vol. 3”. “ Ini semuanya menjadi faktor yang harus kita waspadai juga kemungkinan terjadi tapering dari kebijakan moneter di Amerika Serikat,” kata dia, pada Rabu 29 September 2021.
Sekadar informasi, AS terancam kehabisan uang tunai jika sampai kongres tidak segera menyetujui kenaikan plafon utang. Hal tersebut bisa meningkatkan risiko Amerika Serikat gagal bayar utang kalau salah ambil kebijakan.
Selain masalah utang yang dihadapi AS, Menkeu juga memantau persoalan yang menimpa salah satu perusahaan properti asal Tiongkok, Evergrande.
Menghadapi situsi tersebut, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan berusaha mengendalikan kenaikan utang dalam APBN agar selalu dalan kondi sehat.
" Tahun 2022 fokusnya adalah reformasi struktural, fiskal dan komitmen kementerian/lembaga dan APBN secara baik," ungkapnya.
Dengan kondisi keuangan yang sedang dihadapi perekonomian dunia tersebut, Sri Mulyani mengajak semua pihak untuk tidak lengah dengan pergerakan ekonomi dunia yang bergerak dinamis.
(Sah)
Dream – Pemerintah telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan anggaran terkait Covid-19 masih akan mewarnai alokasi belanja pemerintah.
“ APBN 2022 fokusnya sangat jelas adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung melalui akun Youtube PerekonomianRI, Senin 16 Agustus 2021.
Pandemi Covid-19, kata dia, masih menjadi tantangan pada 2022. Untuk itu, kata Sri Mulyani, pemerintah masih fokus kepada penanganan kesehatan dan melindungi masyarakat dari ancaman pandemi.
Untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 tahun depan, pemerintah menganggarkan anggaran senilai 5-10 persen dari pagu belanja untuk penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat. Misalnya, anggaran kesehatan senilai Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari total anggaran belanja negara tahun depan.
“ Jadi, apa yang dibutuhkan kalau menghadapi (varian) Delta ini kita bisa refocusing langsung tanpa distrupsi,” kata dia.
Dream – Pemerintah menekankan pentingnya PPKM dan bantuan sosial selama pandemi Covid-19 untuk “ menyeimbangkan” kesehatan dengan perekonomian.
Pada Senin 16 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo merujuk kepada data serta ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam mengambil keputusan. Data dan keadaan yang berubah harus ditanggapi secara cermat.
Menurut Jokowi, tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan.
“ Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian,” kata Jokowi dalam siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden.
Formula itu dilakukan ketika memutuskan kebijakan tentang PPKM. Jokowi mengakui kebijakan yang berubah-ubah ini sering dinilai tidak konsisten.
“ Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat,” kata dia.
Pengetatan mobilitas yang dilakukan pemerintah, lanjut Jokowi, membuat pemerintah memberikan lebih bantuan sosial. Sebut saja Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi gaji, serta Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
“ Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen,” kata dia.
Yang lebih utama, lanjut Jokowi, pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional.
“ Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita,” kata dia.
Dream – Pemerintah mengincar pendapatan senilai Rp1.840,7 triliun untuk membiayai kebutuhan belanja negara yang mencapai Rp2.780,7 triliun di tahun 2022. Sebagian besar sumber pemasukan pemerintah bersumber pajak dengan target Rp1.506,9 triliun.
“ Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan kepresidenan secara live yang disiarkan oleh Metro TV, Senin 16 Agustus 2021.
Pemerintah, lanjut dia, akan meneruskan reformasi perpajakan di antaraya dengan melakukan perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.
“ Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.
Selain itu, Jokowi berharap pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur bisa meningkatkan daya saing investasi nasional. Insentif itu juga diharapkan bisa memacu transformasi ekonomi.
Selain dari pajak, sumber pemasukan pemerintah di tahun 2022 adalah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan mencapai Rp332,2 triliun.
Untuk meningkatkan PNBP, kata Jokowi, beberapa strategi yang bisa dilakukan di antaranya memperbaiki proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, optimalisasi pengelolaan aset, dan intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutan PNBP.
“ Serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan,” kata dia.
Dengan rencana belanja dan pendapatan tersebut, Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2022 akan berada di kisaran Rp868 triliun. Angka tersebut setara dengan 4,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“ Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal,” kata Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini berharap angka defisit anggaran bisa kembali lagi ke angka maksimal 3 persen pada tahun 2023.
Jokowi menyebut defisit anggaran akan dibiayai dari beberapa sumber, termasuk utang.
“ Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali,” kata dia.
/vidio-media-production/uploads/video/image/7648830/hj-erni-makmur-berdayakan-perempuan-kalimantan-timur-lewat-pkk-1699f4.jpg)
