Abdi negara juga dilarang menggunakan mobil dinas untuk pulang mudik.
Dream – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, melarang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan kendaraan dinas untuk kebutuhan mudik. Inbauan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) No. B/21/M.KT.02/2018.
“Pimpinan instansi pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik,” kata Asman dalam surat edaran yang diterbitkan pada 5 Juni 2018 tersebut.
Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Rabu 6 Juni 2018, Asman menegaskan pemberian tujuh hari cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 sudah cukup.
Asman mengingatkan para pimpinan instansi pemerintah agar tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS kecuali dengan alasan yang sangat penting.
Sementara untuk PNS yang masuk kerja ketika masa cuti bersama, akan diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (3) PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.
Asman meminta agar setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, pimpinan instansi dapat memastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Selain itu, pimpinan instansi juga diminta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan SE tersebut, serta meneruskannya kepada seluruh jajaran instansi pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.
Dalam SE tersebut juga ditegaskan larangan bagi PNS menerima hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 8 PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.
"PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya," demikian bunyi poin kelima SE.
(Sah)
