Gaji PNS Bakal Salip Gaji Swasta

Reporter : Ramdania
Rabu, 25 Maret 2015 08:00
Gaji PNS Bakal Salip Gaji Swasta
Pesona profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin menarik bagi masyarakat. Tidak hanya sekadar dapat jaminan hari tua (pensiun), gajinya pun kini terbilang tinggi.

Dream - Pendapat gaji PNS kecil memang benar adanya, tetapi penghasilan yang diterima abdi negara ini tidak bisa dibilang rendah lagi pada beberapa posisi dan wilayah. Bahkan, ada yang melebihi pegawai swasta untuk level yang sama.

Seperti dikutip dari laman asncpns.com, Selasa, 24 Maret 2015, gaji PNS yang besar adalah dipengaruhi oleh besarnya tunjangan, baik itu tunjangan kinerja, tunjangan anak istri, tunjangan kesehatan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Sedangkan untuk gaji sendiri di setiap instansi adalah sama rata.

Berbeda dengan gaji swasta, gaji yang diberikan adalah real gaji bukan karena tunjangan, dengan aturan semakin besar kemampuan dan keahlian maka akan semakin besar kesempatan untuk menempati jabatan yang paling tinggi dan mendapatkan gaji yang besar. Pasalnya, tidak semua perusahaan swasta memberikan tunjangan kepada para pegawainya.

Fakta yang terjadi sebelumnya, seorang PNS dan pegawai swasta dengan latar belakang pendidikan yang sama bisa mendapatkan penghasilan yang berbeda. Di mana pegawai swasta bisa mendapatkan gaji 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pegawai berstatus PNS.

Namun kenyataan ini seakan berbanding terbalik, di mana selain uang tunjangan PNS yang semakin meningkat dan bisa mencapai angka puluhan juta dalam satu bulan, gaji PNS juga bisa terus meningkat seiring kenaikan pangkat dan golongan.
" Oleh karena itu minat masyarakat untuk menjadi seorang PNS tidak pernah surut, bagaimanapun caranya tetap berusaha untuk menjadi seorang CPNS," tulis laman itu.

Mengenai tingginya gaji PNS sempat menjadi pembicaraan yang cukup hangat di kalangan masyarakat. Di awal tahun 2015, Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk menaikkan gaji PNS di lingkungan Pemprov DKI sebagai bukti dari pemenuhan kesejahteraan dan meminimalisasi terjadinya korupsi di kalangan PNS.

" Selain itu memberikan dorongan kepada PNS agar bisa berkinerja lebih maksimal dan merasakan betapa bangganya seperti bekerja di perusahaan swasta setingkat Citibank," jelas laman itu.

Faktor pendorong besarnya gaji PNS DKI dilatarbelakangi oleh tunjangan yang diberikan yaitu tunjangan statis dan tunjangan dinamis. Tunjangan statis berdasarkan pada jabatan dan golongan sehingga pegawai dengan tingkatan yang sama akan mendapatkan gaji yang sama pula. Sementara tunjangan dinamis merupakan pembeda karena ini diberikan berdasarkan pada kinerja dan pencapaian dari masing-masing pegawai sehingga jumlahnya akan berbeda.

Gaji yang ditargetkan oleh Ahok berdasarkan kedua tunjangan tersebut bisa mencapai Rp 75 Juta per bulan untuk jabatan eselon I.

Penggajian dengan menggunakan dua tunjangan tersebut sempat menimbulkan kecemburuan dari PNS di daerah lain. Namun, tetap saja jika dibandingkan, gaji ini cukup besar bahkan bisa menandingi gaji pegawai di perusahaan swasta.

Contoh lain dari tingginya gaji yang diberikan untuk PNS adalah seperti yang diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bukan tanpa alasan, kenaikan ini disebabkan oleh tingginya beban atau target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun ini.

Tidak tanggung-tanggung kenaikan tunjangan diberikan 100 persen dari target pencapaian dengan artian bahwa jika target penerimaan pajak terpenuhi maka 100 persen remunerasi akan diberikan.

Berapa jumlahnya? Tentu akan bikin ngiler berbagai pihak baik itu PNS di instansi lain ataupun masyarakat pada umumnya. Dengan remunerasi yang diberikan 100 persen, tunjangan kinerja yang diterima oleh PNS pajak bisa mencapai Rp 117 juta untuk jabatan eselon I.

Remunerasi tersebut berbeda dengan gaji pokok yang biasa didapat setiap bulannya serta tunjangan-tunjangan tetap lainnya karena akan berbeda jumlahnya tiap tahun. 

1 dari 4 halaman

Mengapa PNS Terima Gaji ke-13

Dream - Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi profesi primadona di Indonesia. Salah satu daya tarik setiap orang untuk menjadi seorang PNS adalah banyaknya tunjangan yang didapatkan serta adanya gaji ke 13.

Beberapa orang awam pasti bertanya, kok ada gaji ke-13? Padahal bulan setiap tahunnya hanya ada 12 bulan.

Seperti dikutip dari laman asncpns.com, Jumat, 20 Maret 2015, jika diperhitungkan memang wajar adanya gaji ke-13 ini. Misalkan gaji kita 2 juta, otomatis pertahun kita akan menerima penghasilan sebesar 24 juta karena setahun ada 12 bulan dan tiap bulan kita mendapat gaji.

Namun, jika dihitung per minggu dari gaji kita yang 2 juta itu maka per minggu kita akan mendapatkan penghasilan sebesar 500 ribu rupiah, maka jumlah penghasilan kita per tahun adalah 26 juta, berbeda bukan? Ini dikarenakan satu tahun ada 52 minggu yang dikalikan 500 ribu.

" Nah selisih jumlah gaji kita perbulan dan per minggu inilah yang disebut gaji ke 13," tulis laman itu.

Namun, saat ini sedang marak di media sosial bahwa gaji 13 dan tunjangan istri dan anak akan dihapus. Sumber ini memang belum jelas akan tetapi jika kita mengacu pada APBN 2015 yang diajukan mantan Presiden SBY dan disahkan DPR Oktober lalu - dalam nota keuangan APBN 2015 itu alokasi untuk anggaran sebesar Rp 647,3 triliun.

Anggaran ini telah menampung kebutuhan untuk biaya operasional antara lain belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, termasuk gaji ke-13.

2 dari 4 halaman

Gaji Rp 20 Juta PNS Ibukota

Dream - Sebagai provinsi dengan pendapatan daerah cukup gemuk, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama muncul dengan gagasan langka. Ahok, sapaan Basuki, ingin memberikan gaji para pegawainya sampai puluhan juta rupiah.

Seperti diketahui, penghasilan PNS Pemprov DKI semula diusulkan mengalami kenaikan. Bahkan kenaikannya tergolong drastis karena terjadi rata-rata kenaikan pendapatan hingga Rp20 juta.

Sebagai contoh, take home pay pejabat struktural tingkat lurah diusulkan menjadi Rp 33.730.000, naik sekitar Rp 20 juta dari tahun lalu yang hanya Rp 13 juta. Penghasilan ini berasal dari gaji pokok Rp 2.082.000, tunjangan jabatan Rp 1.480.000, TKD Statis Rp 13.085.000, TKD Dinamis Rp 13.085.000, dan tunjangan transportasi Rp 4.000.000.

Namun ide ini tampaknya tidak mulus. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan akan dilakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap usulan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama.

" Terhadap kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta ini, daerah lain agar mengerti," kata Yuddy seperti dikutip dari laman menpan, Jumat, 6 Maret 2015.

3 dari 4 halaman

Anggaran Dinas PNS Setara 10 Jembatan Suramadu

Dream - Anggaran pemerintah kembali menjadi sorotan. Kali ini Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABN) sebesar Rp 40 triliun habis untuk perjalanan dinas dan rapat.

JK, sapaan Jusuf Kalla, menilai anggaran tersebut tidak efektif dan layak dipangkas.

" Penelitian APBN mengungkapkan Rp 40 triliun anggaran kita untuk perjalanan dan rapat," ujar JK seperti dikutip laman Merdeka.com, di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2014.

Jika dibandingkan, anggaran rapat dan perjalanan dinas kementerian tersebut setara dengan pembangunan sekitar 9-10 jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Pembangunan mega-proyek jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura ini ditaksir menghabiskan dana sekitar Rp 4,5 triliun.

Menurut JK, efisiensi anggaran dinas dan rapat kementerian harus segera dilakukan dengan menggelar rapat di kantor. Meski diakui, kebijakan ini akan berdampak pada berkurangnya pemasukan pengelola hotel.

" Kalau kita ingin efisien, ada korban juga, kenyamanan berkurang sehingga bayaran ke hotel berkurang," kata JK.

4 dari 4 halaman

Plus Fasilitas Tambahan BPJS Kesehatan

Dream - Terhitung mulai 2015, seluruh perusahaan asuransi bidang ketenagakerjaan milik pemerintah, seperti PT Jamsostek, PT Taspen, dan PT Asabri akan bergabung dalam satu wadah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Dengan penggabungan ini, pada tahun depan, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara langsung akan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

" PNS keanggotaannya mulai tahun 2015," ujar Direktur Utama PT BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya saat ditemui di Jakarta, awal pekan ini.

Menurut Elvyn, bergabungnya para abdi negara ini takkan mengurangi fasilitas yang telah didapat para anggotanya.

Para pegawai pemerintah ini kami dipersiapkan untuk memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan kematian. " Bukan berdasarkan profesi, tapi satu program untuk semuanya," tegasnya.

Namun fasilitas yang diperoleh PNS direncanakan akan ditambah dalam 14 tahun ke depan atau pada 2029. Para anggota BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah ini akan mendapatkan fasilitas berupa Tunjangan Hari Tua, Uang Muka Perumahan, bahkan Beasiswa.

" Jadi tahun 2029 akan diberikan fasilitas tambahan ini," tutupnya.

Beri Komentar