Hingga November, Pemerintah Rilis Sukuk Negara Rp136 Triliun

Indonesia dikenal sebagai negara penerbit sukuk terbesar di dunia.

Dream – Indonesia menjadi penerbit sukuk negara terbesar di dunia. Nilai surat utang syariah yang telah dirilis oleh pemerintah, telah berada di atas Rp130 triliun.

Dilansir dari setkab.go.id, Selasa 27 Desember 2016, sampai dengan 30 November 2016, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam dolar AS yang telah dirilis sebesar US$10,15 miliar (Rp136,35 triliun) dengan nilai outstanding sebesar US$9,5 miliar (Rp127,62 triliun).

Melihat capaian ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberhasilan sukuk negara bukanlah pada dana yang berhasil dihimpun.

“ Tapi, pada manfaat yang bisa dihasilkan,” kata Jokowi dalam acara “ Satu Windu Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)” di Istana Negara, Jakarta.

Dia mengatakan dana yang dihimpun dalm penerbitan sukuk negara, digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Tercatat dana sebesar Rp20,8 triliun telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek pada tahun 2015 dan 2016.

“ Pembangunan jalur kereta api, jembatan, jalan menggunakan dana dari sukuk yang tadinya Rp20,8 triliun,” kata mantan wali kota Solo ini.

Jokowi juga mengatakan pembangunan gedung, sarana, dan fasilitas perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, serta pembangunan dan rehabilitasi berbagai gedung di balai nikah dan ruangan manasik haji, juga menggunakan dana dari sukuk.

Untuk itulah, Jokowi berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut andil mengembangkan dan menyukseskan kinerja sukuk negara. Dia berharap semua pihak bisa terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan dan memperkuat instrumen keuangan syariah ini.

“ Dengan gotong-royong, Insya Allah sukuk negara—Surat Berharga Syariah Negara—akan semakin besar perannya dalam mensejahterakan rakyat Indonesia,” kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Sekadar informasi, acara ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin.  (Ism)