Iuran BPJS Kian Mahal, Peserta Boleh Pindah Kelas Lebih Murah

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 3 September 2019 13:13
Iuran BPJS Kian Mahal, Peserta Boleh Pindah Kelas Lebih Murah
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berlaku efektif mulai 1 Januari 2019.

Dream – BPJS Kesehatan mempersilakan masyarakat yang ingin pindah kelas setelah terjadi kenaikan iuran. Masyarakat yang pindah kelas tidak akan memengaruhi kinerja BPJS Kesehatan.

" Kalau memang dia mau pindah kelas yang lebih rendah, tinggal pindahin saja," kata Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Handayani Budi Lestari, dikutip dari Merdeka.com, Selasa 3 September 2019.

Menurut Handayani, bagi masyarakat yang ingin pindah ke kelas lebih rendah, bisa mengurusnya secara online di mobile JKN. " Ya tidak apa-apa," tambah dia.

Kementerian Keuangan telah mengaji rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan kelas II. Iuran kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu dan kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu.

Kenaikan ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2020. Sejumlah kalangan menilai kenaikan iuran tersebut bakal memberatkan masyarakat peserta BPJS Kesehatan.

1 dari 8 halaman

Disesuaikan dengan Kemampuan Bayar

Menurut Handayani, layanan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan besar pembayaran premi. Jika pembayaran premi sesuai dengan kelas I, layanan yang diperoleh juga kelas I dan lebih baik daripada yang diterima kelas II.

“ Kalau kelasnya tinggi kan jadi mahal, biaya kesehatannya juga lebih mahal. Memang seharusnya kalau social insurance itu satu kelas. Jadi tidak masalah. Mau nanti jadi kelasnya sama, tidak masalah mau jadi kelas III semua, tidak apa-apa,” kata dia.

Handayani juga menyarankan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan bayar.

“ Kalau menengah ke atas, kan, kelas satu pasti mampu bayar,” kata dia. 

2 dari 8 halaman

Fakta di Balik Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen Mulai 1 Januari 2020

Dream – Pemerintah mengusulkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2020. Tak tanggung-tanggung, kenaikannya bisa mencapai 100 persen.

Dikutip dari Merdeka.com, Rabu 28 Agustus 2019, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengusulkan iuran kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu dan kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu.

Untuk kelas I, peserta BPJS Kesehatan dengan layanan paling tinggi, diusulkan baik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

“ Ini kami mulai 1 Januari 2020,” kata Sri Mulyani di Jakarta.

Jika iuran BPJS Kesehatan naik, Menkeu optimistis defisit yang tengah dihadapi perusahaan akan teratasi. Malah, Sri Mulyani yakin BPJS Kesehatan akan mencatat surplus.

Benarkah usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di semua kelas itu akan berlaku awal tahun depan? Ini faktanya.

3 dari 8 halaman

Diusulkan Naik Tahun Depan

Sri Mulyani mengusulkan iuran kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu, kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

“ Ini kami mulai 1 Januari 2020,” kata Sri Mulyani di Jakarta.

Usulan yang diajukan oleh dia berbeda dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dewan ini mengusulkan peserta kelas I naik jadi Rp120 ribu, kelas II Rp80 ribu, dan kelas III Rp42 ribu.

“ Kami mengusulkan kenaikan yang sudah kami sampaikan kepada Presiden. Untuk angka besarannya, sudah ada di Presiden,” kata Ketua DJSN, Tubagus Achmad Choesni.

4 dari 8 halaman

Bisa Surplus

Sri Mulyani mengatakan kenaikan iuran tersebut akan membantu keuangan BPJS Kesehatan yang terus defisit sejak 2014. Dengan kenaikan iuran, BPJS bisa mendapatkan surplus hingga Rp11,59 triliun pada 2021.

Pada 2022 diprediksi bisa surplus hingga Rp8 triliun, dan 2023 bisa sampai Rp4,1 triliun.

“ Makin kecil karena peserta naik, utilisasi meningkat,” kata dia.

5 dari 8 halaman

Jika Tidak Naik, Bisa Bengkak Jadi Rp32 Triliun

Sri Mulyani mengatakan potensi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tahun ini meningkat menjadi Rp32 triliun. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan hitungan defisit BPJS Kesehatan di awal tahun sebesar Rp28 triliun.

" 2019 mereka akan defisit Rp28,3 triliun bahkan menyampaikan di luar raker anggaran, BPJS ke kami muncul estimasi baru bahwa BPJS tahun ini akan defisit Rp32,8 triliun lebih besar dari di awal Rp28,3 triliun," kata dia.

Prediksi tersebut akan terjadi apabila iuran yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan masih sama. " BPJS Kesehatan masih akan defisit tahun ini. Salah satu penyebabnya, karena besaran iuran yang terbilang rendah," kata mantan pejabat Bank Dunia itu.

Melihat potensi defisit tersebut, pemerintah telah membayarkan iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), TNI, ASN dan Polri hingga akhir tahun. Sehingga, badan usaha tersebut memiliki uang cash dalam melayani masyarakat.

" Pemerintah dalam hal ini kami telah melihat situasi ini, telah membayarkan PBI dan TNI, ASN, Polri. PBI kami telah membayarkan seluruh tahun ini ke BPJS, jadi yang harusnya dibayar per bulan di bayar ke depan agar BPJS memiliki cash," kata Sri Mulyani.

6 dari 8 halaman

Akan Dievaluasi Kembali Tahun 2025

Sri Mulyani mengatakan kenaikan iuran BPJS ini akan dievaluasi kembali pada 2025. " Memang seharusnya kemudian direview tarif bisa dilakukan lagi di 2025. Itu yang kita usulkan sehingga mungkin untuk menyelesaikan situasi hari ini dan memperbaiki dari proyeksi cashflow BPJS," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan, selain kenaikan iuran, pemerintah akan memperluas jangkauan rawat inap yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Perluasan ini diyakini bisa menarik minat pembayar iuran agar lebih taat.

" Tahun-tahun ke depan utilisiasi JKN akan meningkat. Saat ini rawat inap 5,73 per mil, ke depan akan meningkat 8,12 per mil dan untuk rawat jalan dari 42,1 per mil akan meningkat jadi 64,46 mil. Kalau masyarakat semakin mengetahui akan ada jaminan kesehatan, dia akan makin merasa memiliki hak menggunakan (BPJS Kesehatan)," kata dia.

7 dari 8 halaman

Ditolak?

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ichsan Firdaus, meminta pemerintah mengkaji dengan hati-hati rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. Kenaikan ini akan menimbulkan gejolak baru di masyarakat.

" Ini perlu dipikirkan lebih lanjut. Setiap kenaikan apapun, yang mengalami kenaikan yang cukup drastis harus dimitigasi oleh pemerintah. Saya tidak sepakat kalau kenaikannya hampir 100 persen," kata Ichsan.

Dia mengatakan pemerintah bersama BPJS Kesehatan masih memiliki pilihan lain untuk mengumpulkan penerimaan. Pertama, BPJS harus mampu mendorong sisi kepatuhan pembayaran iuran agar semakin meningkat dari posisi saat ini sekitar 54 persen.

“ Jadi, ini yang perlu dimitigasi setiap kebijakan apapun yang cukup drastis harus dimitigasi oleh pemerintah dampaknya. Saya tidak sepakat kalau kenaikannya hampir 100 persen. Masih ada solusi lain, misalnya tingkat kolektivitas iuran BPJS yang selama ini masih 54 persen,” kata dia.

8 dari 8 halaman

Minta BPJS Kesehatan Maksimalkan Pungutan

Ichsan juga meminta BPJS Kesehatan memaksimalkan pungutan dari perusahaan yang selama ini masih melakukan kecurangan dalam melaporkan jumlah dan gaji karyawan. Jika ini dapat dimaksimalkan maka, defisit BPJS dapat terbantu.

" Misalnya saja jangan hanya BPJS, tapi juga perusahaan. Misalkan dia memberikan data yang tidak benar, harus ada tindak lanjut. Juga seperti pembuatan SIM itu, harus lunas dulu BPJS nya. Ini contoh," kata dia.

Meski demikian, Ichsan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah. Sebab, DPR tak memiliki wewenang dalam mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

" Kenaikannya cukup drastis akan menimbulkan dampak baru secara sosial dan ekonomi juga. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Walau itu domain pemerintah, tetapi kami DPR mengingatkan saja jangan sampai kebijakan itu memunculkan gejolak baru," kata dia. 

Beri Komentar
Canggih, Restu Anggraini Desain Mantel dengan Penghangat Elektrik