OJK Tutup 140 Pinjaman Online Ilegal

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 4 Juli 2019 10:36

OJK Menutup 140 Fintek Pinjaman Online Ilegal. (Foto: Shutterstock)

Aplikasi pinjaman uang ini tak mengantongi izin dari OJK.

Dream – Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) kembali menemukan 140 pinjaman online ilegal.

Satgas Waspada Investasi menutup ratusan fintech peer to peer lending (P2P) yang tak mengantongi izin usaha OJK.

“ Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) tanpa izin OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Rabu 3 Juli 2019.

Sampai saat ini, jumlah fintech P2P tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 683 entitas. Total fintek P2P yang telah ditangani sebanyak 1.087 entitas.

Kamu bisa membaca daftar 140 fintek ilegal di sini.

1 dari 5 halaman

Minta Kominfo Blokir

Tongan mengatakan Satgas Waspada Investasi sudah menutup banyak fintek ilegal. Tapi, tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul di Google Playstore. Dia menyarankan masyarakat untuk tidak mengakses atau menggunakan fintek yang tak berizin.

“ Apabila ingin meminjamsecara online,maka masyarakat harus melihat daftar aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending yang telah terdaftar di OJK pada website www.ojk.go.id,” kata dia.

Tongam mengatakan pihaknya meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir situs dan aplikasi fintek P2P lending ilegal.

Selain itu, untuk memutus akses keuangan dari Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal, Satgas sudah meminta kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK, terutama untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.

“ Satgas juga sudah meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi Fintech P2P lending ilegal, dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum,” kata dia.

2 dari 5 halaman

43 Entitas Usaha Tanpa Izin

Selain fintek P2P lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 43 entitas ilegal dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Jenis kegiatan usaha yang dihentikan Satgas Waspada Investasi sebagai berikut:

38 Trading Forex tanpa izin;
2 Investasi money game tanpa izin;
2 Multi Level Marketing tanpa izin;
1 Investasi Perdagangan Saham.

“ Total kegiatan usaha yang diduga merupakan investasi ilegal dan dihentikan Satgas Waspada Investasi selama 2019 sejumlah 163 entitas,” kata dia.

Kamu juga bisa melihat daftar 43 entitas usaha ilegal di sini.

3 dari 5 halaman

Penawaran Investasi Ilegal Makin Mengkhawatirkan

Tongam mengatakan, penawaran investasi ilegal semakin mengkhawatirkan dan sangat berbahaya bagi ekonomi masyarakat. Ini karena para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak wajar.

Kegiatan dan produk yang ditawarkan tidak berizin, karena niat pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat.

Dia meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif, berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.

4 dari 5 halaman

Peran Masyarakat Diperlukan

Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama peran untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan, terdapat 2 entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Dobel Network Internasional dan PT Karunia Berjaya Selamanya.

PT Dobel Network Internasional dan PT Karunia Berjaya Selamanya telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing.

5 dari 5 halaman

Masyarakat Harus Pahami Ini

Tongam mengimbau masyarakat untuk memahami beberapa hal sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Pertama, masyarakat harus memastikan pihak yang menawarkan investasi itu, memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ism)