Pemerintah Siapkan Rp17 Triliun untuk Pengadaan Vaksin di 2021

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Jumat, 11 Desember 2020 14:14

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (Foto: Merdeka.com)

Tahun ini pemerintah sudah menganggarkan sebesar Rp637,3 miliar untuk membayar 3 juta dosis vaksin Sinovac.

Dream - Menteri Kesehatan, Terawan Putranto, mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp637,3 miliar untuk pengadaan 3 juta dosis vaksin Sinovac pada tahun ini. Anggaran itu bakal naik tahun depan.

" Untuk program 2021 dianggarkan melalui anggaran tambahan sebesar Rp17 triliun," kata Terawan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020.

Terawan mengatakan, Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya akan tiba pada tahap berikutnya dan diharapkan bisa disuntikkan serentak kepada para tenaga kesehatan.

Vaksin yang telah tiba tahap pertama akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan yang ada di Jawa dan Bali, sedangkan tenaga kesehatan yang ada di luar Jawa dan Bali divaksinasi menggunakan vaksin yang tiba tahap ke dua.

" Kami harap bisa disuntikkan bersama-sama setelah 1,8 juta dosis yang datang tahap ke dua mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan," tuturnya.

1 dari 2 halaman

Dilaksanakan Bertahap

Menurut Terawan, pelaksanaan vaksinasi secara nasional akan dilakukan bertahap dan berjenjang, sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19. Sasaran penerima vaksin direncanakan sebanyak 107.206.544 orang yang berada pada usia produktif, yaitu 18 tahun hingga 59 tahun.

Kebutuhan vaksin Covid-19 secara keseluruhan diperlukan 246,575 juta dosis untuk Indonesia, dengan perkiraan setiap orang memerlukan dua dosis dan perkiraan wastage rate 15 persen.

Dari sasaran penerima vaksin tersebut, direncanakan 30 persen penerima vaksin yang dibiayai pemerintah dan 70 persen penerima vaksin mandiri.

2 dari 2 halaman

Proposisi Skema Penerima Vaksin

Sementara itu, Komisi IX DPR mendesak pemerintah mengubah proporsi skema penerima vaksin menjadi 70 persen melalui program yang dibiayai pemerintah dan 30 persen penerima vaksin mandiri.

" Mempertimbangkan kondisi masyarakat selama pandemi Covid-19, Komisi IX mendesak proporsi skema vaksinasi 70 persen untuk vaksin program dan 30 persen untuk vaksin mandiri sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi IX Anshory Siregar, membacakan salah satu kesimpulan rapat.

Sumber: merdeka.com