Pemerintah Merancang Skema Baru Gaji PNS.
Dream – Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, RPP Pensiun, Jaminan Hari Tua untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di skema baru, indeks penghasilan akan menentukan gaji PNS.
Dikutip dari Liputan6.com, Jumat 9 Maret 2018, indeks penghasilan itu terdiri dari indeks gaji, presentase tunjangan kinerja dari gaji dan indeks kemahalan daerah.
Dengan skema penggajian ini, penghasilan pejabat pemerintah sampai kepala daerah naik. Rancangan beleid ini juga menjabarkan asumsi penghasilan sejumlah pejabat negara, mulai dari anggota DPR sampai presiden.
Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Salman Sijabat menuturkan, penggajian PNS di daerah menerapkan sistem yang berbeda. Bukan hanya gaji pokok dan tunjangan kinerja, tapi ada tunjangan lain, termasuk tunjangan kemahalan.
" Di daerah sistem penggajian macam-macam, ada tunjangan kinerja, tunjangan lain-lain. Gaji Sekda saja lebih tinggi dari gaji Dirjen. Ini kan tergantung duit daerahnya. Gaji pokok saja tidak jelas berapa, ini kan ketidakadilan," Salman.
Dia menjelaskan, porsi gaji pokok PNS saat ini lebih kecil dibanding tunjangan yang didapat. Komposisi gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kinerja, serta kemahalan daerah.
" Itu juga alasannya, gajinya kecil, tunjangannya besar, sehingga PNS takut pensiun karena gaji pokoknya kecil. Tunjangan kemahalan juga beda, tergantung daerah masing-masing. Ada daerah yang kemahalannya murah, dan ada yang mahal. Ini juga ketidakadilan," terang Salman.
Berikut ini adalah daftar asumsi penghasilan setiap bulan PNS, baik di pemerintah pusat maupun daerah.
*Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Asumsi penghasilan yang bisa didapat: Rp63,2 juta.
*Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Anggota DPRD Provinsi
Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp66,3 juta.
*Wakil Bupati/Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota
Asumsi penghasilan yang bisa didapat Rp69,7 juta-Rp73,2 juta.
*Gubernur dan Hakim Anggota MA
Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp80,7 juta.
*Wakil Menteri, Wakil Kepala Polri, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota BPK, dan Hakim Agung MA
Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp80,7 juta.
*Duta Besar Luar Biasa Berkuasa, Ketua Komisi di DPR, Ketua Komisi di DPD, Ketua Muda MA, dan Hakim Konstitusi
Asumsi penghasilan yang didapat: Rp84,5 juta-Rp88,3 juta.
*Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA, dan MK
Asumsi penghasilan yang bisa didapat: Rp92,2 juta-Rp368,9 juta.
*Wakil Presiden
Asumsi penghasilan yang bisa didapat: Rp368,9 juta.
*Presiden
Asumsi penghasilan yang bisa didapat: Rp553,4 juta.
(Sumber: Liputan6.com/Vina A. Muliana)
Advertisement
4 Komunitas Jalan Kaki di Indonesia, Perjalanan Jadi Pengalaman Menyenangkan
Mau Liburan? KAI Wisata Tebar Promo HUT ke-16, Ada Diskon Bagi yang Ultah Bulan September
Si Romantis yang Gampang Luluh: 4 Zodiak Ini Paling Cepat Jatuh Cinta pada Pandangan Pertama
Lebih dari Sekadar Bermain, Permainan Tradisional Ajak Anak Latih Fokus dan Kesabaran
Konser Sejarah di GBK: Dewa 19 All Stars Satukan Legenda Rock Dunia dalam Panggung Penuh Magis
Hj.Erni Makmur Berdayakan Perempuan Kalimantan Timur Lewat PKK
Desain Samsung Galaxy S26 Bocor, Isu Mirip iPhone 17 Pro Bikin Heboh Pecinta Gadget
Official Genas, Komunitas Dance dari Maluku yang `Tularkan` Goyang Asyik Tabola Bale
4 Komunitas Jalan Kaki di Indonesia, Perjalanan Jadi Pengalaman Menyenangkan
Mau Liburan? KAI Wisata Tebar Promo HUT ke-16, Ada Diskon Bagi yang Ultah Bulan September
Sosok Ferry Irwandi, CEO Malaka Project yang Mau Dilaporkan Jenderal TNI ke Polisi