Sri Mulyani Tahan Uang Rp 19 Triliun Milik 11 Daerah

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 25 Agustus 2016 17:44

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Beberapa daerah ini pernah disebut punya anggaran yang menganggur di sejumlah bank.

Dream – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menunda pembayaran penyaluran sebagian transfer ke 169 daerah pada tahun ini. Jumlahnya pun mencapai Rp19,41 triliun.

Dilansir dari setkab.go.id, Kamis 25 Agustus 2016, penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) ini dilakukan untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember 2016.

Penundaan ini berdasarkan pada kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun ini. Nantinya, penundaan penyaluran ini akan disalurkan ke anggaran tahun 2017 dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan negara.

Ada sebelas daerah yang penyaluran dana DAU-nya terbesar, baik kabupaten maupun provinsi. Yang pertama adalah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penundaan dana transfer ke daerahnya mencapai Rp86,81 miliar per bulan. Daerah yang kedua adalah Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp84,19 miliar per bulan.

Lalu, daerah mana lagi?

1 dari 1 halaman

Daftar Lengkap 11 Daerah yang Terkena Penundaan Anggaran Terbesar

© Dream

Dream - Ada 4 provinsi dan 7 kabupaten/kota yang penundaan anggarannya terbesar pada tahun ini. Kabupaten yang anggarannya paling besar ditahan adalah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sebesar Rp86,81 miliar per bulan. Sementara itu, provinsi yang anggarannya ditunda paling banyak adalah Jawa Tengah, yaitu Rp84,91 miliar.

Berikut ini adalah daftar lengkapnya.

1. Kabupaten Bogor, Jawa Barat: Rp86,81 miliar per bulan

2. Provinsi Jawa Tengah: Rp84,91 miliar per bulan

3. Kabupaten Garut, Jawa Barat: Rp81,87 miliar per bulan

4. Provinsi Jawa Timur: Rp75,72 miliar per bulan

5. Kota Bandung, Jawa Barat: Rp75,7 miliar per bulan

6. Provinsi Kalimantan Barat: Rp67,6 miliar per bulan

7. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat: Rp66,44 miliar per bulan

8. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah: Rp63,6 miliar per bulan

9. Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah: Rp62,67 miliar per bulan

10. Kabupaten Jember, Jawa Timur: Rp61,92 miliar per bulan

11. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Rp60,52 miliar per bulan.