Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Kabar gembira bagi warga Jakarta. Beban hidup yang mahal diimbangi dengan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dream - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membebaskan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2016 mendatang. Namun ini diperuntukkan bagi warga yang tinggal di Rumah Susun (Rusun) dan rumah yang harganya di bawah Rp 1 miliar.
"Supaya beban ekonomi warga juga tidak terlalu berat, makanya mulai tahun depan akan kita bebaskan pajak bagi yang tinggal di rusun dan rumah di bawah Rp 1 Miliar," ujar Basuki Tjahja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, seperti dikutip dari beritajakarta.com, Rabu, 9 September 2015.
Menurut Basuki, untuk meringankan beban warga DKI yang dalam perekonomian menengah kebawah akan ada kebijakan bagi transportasi umum. Seluruh kendaraan umum yang ada di Jakarta, akan dibuat bekerjasama untuk dibayar per kilometer
"Jadi anak sekolah yang punya KJP (Kartu Jakarta Pintar), PHL (Pekerja Harian Lepas), dan pegawai yang gajinya UMP (Upah Minimum Provinsi) tidak terlalu berat untuk ongkos ke tempat bekerja," ucapnya.
Khusus untuk warga Kepulauan Seribu, lanjut Basuki, seluruh kapal penyebrangan juga akan dibayar rupiah per mil. Sehingga ada atau tidak ada penumpang mereka bisa tetap jalan dan mempermudah akses warga di sana.
"Dengan cara itu kita bisa subsidi tiketnya. Jadi warga yang bepergian tidak terlalu membayar mahal ongkosnya," tandasnya.