Ada tujuh insentih yang diberikan pemerintah.
Dream - Media termasuk industri yang terkena dampak Covid-19. Untuk mengantisipasi tutupnya perusahaan media akibat pandemi, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif.
Insentif tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan informatika Johnny G Plate dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh. Pertemuan tersebut juga melibatkan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, yakni Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan.
Sedangkan perwakilan konstituen Dewan Pers yang turut hadir yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), dan Firdaus (SMSI).
Nuh menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap industri media.
" Seagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menanganai pandemi Covid-19," kata Nuh.
1 dari 1 halaman
Terdapat tujuh insentif yang diberikan pemerintah kepada industri media.
1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.
2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.
3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.
4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.
5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen.
6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per bulan.
7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.
Sumber: Merdeka.com
