Depok, Bogor, dan Bekasi Ajukan Diri Jadi Daerah Berstatus PSBB Covid-19

Reporter : Maulana Kautsar
Rabu, 8 April 2020 10:52
Depok, Bogor, dan Bekasi Ajukan Diri Jadi Daerah Berstatus PSBB Covid-19
Disepakati bahwa Jabodetabek itu akan dihitung sebagai satu unit kesatuan zona.

Dream - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat, Rabu, 8 April 2020. Kang Emil, sapaannya, akan mengajukan lima kabupaten dan kota di wilayah administrasinya untuk bisa ditetapkan dalam status PSBB.

Lima wilayah tersebut yaitu, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Kesepakatan itu didapat setelah Emil berkoordinasi dengan lima kepala daerah melalui video konferensi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa, 7 April 2020.

Emil menyebut, lima wilayah itu menjadi satu klaster penyebaran virus SARS-CoV-2, bersama DKI Jakarta.

" Karena itu tadi siang (saat Rapat Terbatas dengan Wakil Presiden RI) disepakati bahwa Jabodetabek itu akan dihitung sebagai satu unit kesatuan zona, maka apapun yang dilakukan DKI Jakarta, Bodebek harus melakukan hal yang sama," kata Kang Emil, dilaporkan Merdeka.com, Rabu, 8 April 2020.

Pemerintah diketahui sudah menyetujui pengajuan PSBB DKI Jakarta. Sedangkan, wilayah Bodebek baru akan mengajukan status PSBB hari ini, Rabu, 8 April 2020. Emil menyatakan, pengajuan status PSBB bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

" Pak Wapres menyepakati agar kota-kota di Jabar dan Banten yang masuk Jabodetabek untuk mengajukan PSBB karena waktunya bersamaan bisa dikoordinasikan oleh gubernurnya," ucap dia.

" PSBB seperti lockdown tapi banyak pengecualian misalnya semua urusan logistik tidak boleh berhenti jadi pasar masih buka, transportasi logistik masih jalan, jadi fleksibilitasnya masih tinggi," ujar dia.

1 dari 4 halaman

Intensifkan Rapid Test

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan mengintensifkan rapid diagnostic test atau RDT untuk mengetahui peta persebaran Covid-19.

Hingga kini, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar melalui Dinas Kesehatan Jabar telah mengirimkan 63 ribu alat Rapid Diagnostic Test (RDT) ke pemda 27 kabupaten/kota, instansi pemerintah, rumah sakit, hingga institusi pendidikan.

" Kota Depok di tahap satu ini harus bisa mengetes 10.200 warga, Kabupaten Bogor 7.980, Kota Bekasi sekitar 7.200 dan Kota Bogor 4.400," kata Kang Emil.

Adapun untuk mengetahui peta persebaran Covid-19 secara optimal, Jabar merujuk pola yang dilakukan oleh Korea Selatan, yaitu mengetes 0,6 persen dari jumlah penduduknya.

" Jika kita punya alat rapid test hingga 300 ribu itu bisa dikali tiga, jadi mari kita bersemangat untuk melakukan pengetesan karena semakin banyak dites kita makin tahu peta dan pola baru persebaran," ucap Emil.

Sumber: Merdeka.com/ Randy Ferdi Firdaus

2 dari 4 halaman

Menkes Setujui Jakarta Berlakukan PSBB Karantina Wilayah

Dream - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Dengan persetujuan ini, karantina wilayah resmi diberlakukan di Ibu Kota.

" Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" tulis Menkes Terawan, Selasa, 7 April 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Sebelumnya, Terawan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tetnag Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Permenkes ini diterbitkan dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Apabila daerah ditetapkan PSBB, maka pemerintah akan melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi, kegiatan khusus terkait pertahanan dan keamanan.

Sementara itu, bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, serta pelayanan kesehatan akan tetap buka.

Sumber: Liputan6.com /  Putu Merta Surya

3 dari 4 halaman

Permenkes Soal PSBB Larang Ojol Bawa Penumpang

Dream - Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam peraturan PSBB itu diatur mengenai sejumlah jam kerja bagi sejumlah kantor dan pelayanan publik. Meski begitu, ada pembatasan lain yang juga diberlakukan pemerintah.

Meski tak melarang tukang ojek online tetap bekerja, mereka disarankan untuk tidak mengangkut penumpang. 

" Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang," tulis butir i Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diputuskan setelah adanya usulan dari gubernur atau bupati atau walikota. Usulan ini didasarkan pada jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat dan menyebar secara cepat ke beberapa wilayah dan epidemiologis di wilayah atau negara lain.

Pelaksaan PSBB berdurasi 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir. Aktivitas keagamaan juga akan dibatasi untuk menghalau penyebaran Covid-19.

Pembatasan aktivitas juga berlangsung di kegiatan sosial budaya, ruang publik dan faslititas umum, serta pembatasn moda transportasi.

4 dari 4 halaman

Sejumlah Kantor Masih Buka

Sebagai langkah antisipasi, PSBB membuat aktivitas sekolah dan kerja libur. Tetapi, ada sejumlah kantor yang masih diminta untuk buka, diantaranya,

1) Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti: 

a) Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan:

1) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

(2) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 

b) Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan 

c) Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi) 

d) Pembangkit listrik dan unit transmisi 

e) Kantor pos 

f) Pemadam kebakaran 

g) Pusat informatika nasional 

h) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara 

i) Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat 

j) Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan k) Kantor pajak 

l) Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini 

m) Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan. 

n) Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya.

Beri Komentar