Kemenag Tegaskan Saudi Cuma Minta Tunda Kontrak Layanan Haji 2020

Reporter : Maulana Kautsar
Rabu, 1 April 2020 17:00
Kemenag Tegaskan Saudi Cuma Minta Tunda Kontrak Layanan Haji 2020
Menteri Haji dan Umrah Saudi minta penundaan kontrak.

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan pemerintah Arab Saudi bukan meminta penundaan rencana penyelenggaraan haji tahun ini.   Kerajaan Saudi hanya meminta pemerintah di seluruh dunia untuk menunda pelaksanaan kontrak layanan untuk kebutuhan pelaksaan haji di Arab Saudi.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman Dalam keterangan resminya, Oman menyebut isu penundaan haji 2020 muncul karena ada berita yang bersumber dari wawancara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhamad Saleh Benten dengan jurnalis Ekhbariyya TV di halaman Kabah, 31 Maret 2020. 

Dalam kutipan berita itu disebut bahwa Muhammad Saleh Banten meminta umat Muslim di semua negara untuk menunda rencana menunaikan ibadah haji sampai situasinya jelas. 

Padahal, pernyataan Menteri Haji Arab Saudi berbunyi, " Kami minta kepada umat muslim di berbagai negara untuk menunda kontrak apapun sampai kondisinya jelas."  

Pernyataan ini sejalan dengan surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang ditujukan ke Menteri Agama, Fachrul Razi pada 6 Maret 2020 lalu.

" Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji," ujar Oman, Rabu, 1 April 2020.

1 dari 5 halaman

Kemenag Berkomitmen Jalankan Tugas

“ Jadi  konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Ini bisa jadi karena pemerintah Saudi masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian ketimbang mengurus administrasi kontrak,” ucap dia.

Oman mengatakan, pemerintah mendapat mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan haji sebagai tugas negara. Oleh karena itu, Kemenag berkomitmen menjalankan tugas ini semaksimal mungkin.

“ Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa,” kata dia.

Oman mengatakan, penyelenggaraan haji diatur secara legal formal dalam taklimatul haj yang ditandatangani antara Indonesia dan Saudi. Proses penyiapan haji juga tidak hanya urusan pelayanan di Saudi. 

 

2 dari 5 halaman

Mitigasi Haji

Urusan pelayanan di dalam negeri juga tidak kalah penting karena menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban calon jemaah yang akan berangkat. 

Seiring pandemi Korona (Covid-19) di dunia, termasuk Indonesia dan Saudi Arabia, Kementerian Agama juga telah menyiapkan skenario untuk memitigasi beragam kemungkinan dalam penyelenggaraan haji, termasuk jika akhirnya dibatalkan. 

Saat ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang menggarap detail-detail skenario supaya dapat dilaksanakan secara praktis dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

“ Nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan skenarionya,” kata dia.

3 dari 5 halaman

Saudi Minta Umat Islam Dunia Tunda Perencanaan Haji 2020

Dream - Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhammad Salih bin Taher Banten, meminta umat Islam untuk menunda perencanaan perjalanan haji 1441 H/2020 M. Setidaknya sampai ada kejelasan mengenai situasi yang terjadi akibat pandemi virus corona, Covid-19.

" Kami telah meminta dunia untuk tidak terburu-buru berkaitan dengan kelompok-kelompok haji sampai masalah epidemi ini selesai, mengingat keselamatan jemaah dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas," ujar Salih, dikutip dari Arab News, Rabu 1 April 2020.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Ekhbariya, Salih mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menggelar inspeksi terhadap hotel yang dijadikan lokasi isolasi pasien Covid-19. " Juga memastikan seluruh layanan dan perawatan diberikan kepada jemaah," kata dia.

Penyelenggaraan haji sebagai ritual ibadah tahunan terbesar umat Islam akan berlangsung akhir Juli. Tetapi, terjadi pandemi Covid-19 dan Saudi terpaksa menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus.

Kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah hal itu akan diperpanjang atau tidak. Sebab, kebijakan itu dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah haji yang tinggal beberapa bulan lagi.

Kerajaan juga telah menangguhkan sementara aktivitas jemaah umroh sampai pemberitahuan lebih lanjut. Seluruh penerbangan internasional dihentikan tanpa batas waktu yang pasti.

Selain itu, akses keluar masuk sejumlah kota ditutup. Demikian pula yang terjadi di Mekah dan Madinah.

Sejauh ini, Saudi melaporkan ada 10 pasien meninggal akibat Covid-19. Sedangkan kasus positif dilaporkan ada 1.563 pasien.

4 dari 5 halaman

Jemaah Umroh yang Tertahan di Saudi Bisa Pulang, Ini Caranya

Dream - Sejumlah 42 jemaah umroh asal Indonesia masih tertahan di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 39 jemaah menggunakan visa umroh dan tiga lainnya dengan visa ziarah.

Mereka belum bisa pulang karena terdampak kebijakan lockdown yang diberlakukan Saudi sejak 15 Maret 2020. Keberangkatan mereka ke Arab Saudi difasilitasi 11 Penyelenggara Perjalanan Ibadah umroh (PPIU). Pemerintah Saudi siap memulangkan dengan syarat jemaah segera melapor.

Direktur Bina umroh dan Haji Khusus Arfi Hatim sudah meminta PPIU, untuk melaporkan jemaahnya melalui sistem yang disediakan Pemerintah Arab Saudi. 

" Saya sudah minta ke PPIU untuk segera melaporkan jemaah yang masih di Arab Saudi agar diproses pemulangannya," kata Arfi Hatim di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2020.

Sementara itu, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali mengatakan, Kementerian Haji dan umroh Arab Saudi sudah menyampaikan kesiapannya untuk memfasilitasi kepulangan jemaah umroh pasca penutupan penerbangan internasional.

Tetapi, fasilitas itu hanya diberikan bagi jemaah umroh yang masuk Arab Saudi pada periode umroh 1441H.

Untuk mendapat fasilitas itu, lanjut Endang, jemaah umroh yang masuk pada periode umroh 1441H harus segera lapor melalui situs Haji Arab Saudi. Setelah membuka situs itu, pilih tab " Overstayed registrations for Mutamers season 1441 H" . 

5 dari 5 halaman

Tidak Termasuk Visa Ziarah dan Turis

Selanjutnya, jemaah isi kolom kewarganegaraan, nomor paspor, kota keberangkatan (Jeddah/Madinah), serta nomor ponsel lokal di Arab Saudi.

" Ini harus segera dilakukan karena batas waktunya hanya sampai 28 Maret 2020 atau dua hari ke depan. Fasilitas ini hanya berlaku bagi WNI dengan visa umroh, tidak termasuk visa ziarah dan visa turis," ucap dia.

Kerajaan Arab Saudi, kata Endang, akan menyediakan pesawat penerbangan ke Indonesia dan pembebasan denda keimigrasian untuk jemaah yang telah melakukan registrasi. 

" Kapan mereka pulang, info seputar waktu dan jadwal penerbangannya akan disampaikan ke nomor HP yang didaftarkan," ucap dia.

" PPIU sudah kami minta untuk segera memfasilitasi pendaftaran jemaahnya," kata dia.

Endang menambahkan, jemaah umroh Indonesia yang masih di Saudi saat ini ditempatkan di sejumlah hotel oleh PPIU yang memberangkatkan. Secara umum kondisinya baik meski mereka berharap bisa segera pulang.

Beri Komentar