Evaluasi terhadap distribusi Minyakita akan dilakukan setelah Lebaran.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap produsen Minyakita yang merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa kepolisian diharapkan segera menindak produsen yang mengurangi hak masyarakat.
" Yang jelas, kami mendorong pihak kepolisian untuk menegakkan hukum jika ada produsen Minyakita yang mengurangi hak masyarakat. Itu merupakan pelanggaran pidana, jadi harus segera ditindak," ujar Andre kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/03/2025).
Selain itu, Andre juga mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar bertindak tegas dengan mencabut izin produsen dan distributor yang terbukti melakukan pelanggaran. " Kami meminta Kemendag untuk mencabut izin dan tidak lagi merekomendasikan produsen serta distributor yang terlibat dalam pelanggaran ini. Kita harus bersikap tegas karena ini menyangkut hak rakyat kecil. Tidak ada toleransi bagi distributor maupun produsen yang mengurangi hak masyarakat atas Minyakita," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Andre menyatakan bahwa evaluasi terhadap distribusi Minyakita akan dilakukan setelah Lebaran. " Setelah Lebaran nanti, kami akan mengevaluasi. Jika tidak ada perubahan signifikan, maka kami akan memanggil Kemendag bersama seluruh perusahaan yang telah ditunjuk," ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Andre mendorong kepolisian untuk menindak semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran distribusi Minyakita. " Kami mendorong agar Bareskrim tidak hanya menindak satu perusahaan, tetapi semua pihak yang terlibat. Ini perlu dilakukan sebagai shock therapy agar tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran serupa di masa depan," tambahnya.
Terakhir, Andre menegaskan dukungannya kepada Kemendag untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang merugikan masyarakat. " Komisi VI DPR RI akan terus mendukung langkah Kemendag dalam menegakkan aturan, dan kami akan terus mengawasi hal ini," tutupnya.
