DPR RI telah berulang kali meminta pemerintah dan kementerian terkait untuk bersinergi dalam mengendalikan masuknya barang impor ilegal, terutama dari China.Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini, s
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti semakin meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil di berbagai wilayah. Ia menilai bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah maraknya barang impor, baik yang masuk secara resmi maupun ilegal, yang mengakibatkan produk tekstil lokal sulit bersaing di pasar.
" Kami telah menerima banyak laporan terkait PHK di sektor tekstil, khususnya di daerah dengan banyak pabrik padat karya. Penyebab utamanya jelas, yaitu lonjakan barang impor, baik yang berstatus legal maupun ilegal, yang masuk ke pasar domestik sehingga produksi dalam negeri menjadi tidak kompetitif," ujar Yahya setelah mengadakan pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan Kepulauan Riau (Kepri) pada Kamis (13/3/2025).
Ia menekankan bahwa DPR RI telah berulang kali meminta pemerintah dan kementerian terkait untuk bersinergi dalam mengendalikan masuknya barang impor ilegal, terutama dari China.
" Kami telah berulang kali menyampaikan keberatan agar kebijakan pengendalian impor tekstil diperketat. Jika tidak segera diatasi, industri lokal akan semakin terpuruk, dan jumlah PHK bisa terus meningkat," tegasnya.
Meski di Batam sendiri belum ditemukan adanya PHK massal karena mayoritas industri di kota tersebut bergerak di bidang elektronik, Yahya tetap mengingatkan bahwa ancaman PHK di sektor tekstil harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
" Di Batam memang tidak ada PHK karena industrinya lebih banyak berfokus pada elektronik. Namun, di daerah lain yang memiliki banyak pabrik tekstil, situasinya sangat mengkhawatirkan. Jika impor tidak segera dikendalikan, industri tekstil dalam negeri bisa terancam punah," tambahnya.
Dengan meningkatnya tekanan terhadap industri tekstil nasional, DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret guna membatasi impor barang tekstil serta memperkuat kebijakan perlindungan bagi industri dalam negeri agar tetap mampu bersaing di pasar.
