BUMN Karya Harus Memenuhi Kewajiban Pembayaran kepada Mitra

Reporter : Daniel Mikasa
Selasa, 11 Maret 2025 15:28

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto - Dpr.go.id

Adisatrya Suryo Sulisto menyoroti keterlambatan pembayaran yang dapat merusak reputasi BUMN Karya di mata mitra bisnis.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan pentingnya perusahaan BUMN Karya segera menyelesaikan kewajiban finansial kepada subkontraktor, pemasok, serta mitra terkait lainnya. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya (WIKA), PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, dan PT Brantas Abipraya pada Rabu (5/3).

Dalam pertemuan itu, Adisatrya menyoroti keterlambatan pembayaran yang dapat merusak reputasi BUMN Karya di mata mitra bisnis. " Saat ini berkembang persepsi negatif mengenai apakah perusahaan-perusahaan ini akan melunasi kewajibannya atau tidak. Hal ini harus segera diperbaiki agar kepercayaan mitra tetap terjaga," ungkapnya saat memimpin rapat.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut juga mengusulkan agar aspek pembayaran kewajiban (payables) menjadi bagian dari indikator kinerja perusahaan. " Pembayaran kepada vendor harus dilakukan secara jelas dan tepat waktu. Saya kira ini perlu dimasukkan dalam Quality Performance Agreement (QPA) guna memastikan evaluasi kinerja perusahaan berjalan lebih baik di masa mendatang," tegasnya.

1 dari 1 halaman

Selain itu, Adisatrya menekankan perlunya peningkatan efisiensi serta optimalisasi yang berkelanjutan dalam operasional BUMN Karya. Menurutnya, upaya efisiensi tidak hanya dilakukan ketika kondisi sulit, tetapi harus menjadi strategi tahunan yang berkesinambungan. " Setiap tahun harus ada peningkatan efisiensi dan optimalisasi agar perusahaan tetap kompetitif," tambahnya.

Terkait dengan model bisnis BUMN Karya, Adisatrya mengingatkan bahwa industri ini memiliki margin keuntungan yang tipis, sehingga analisis dan mitigasi risiko sebelum mengambil proyek besar menjadi hal yang sangat penting. " Bisnis ini bukanlah bisnis dengan margin keuntungan besar, melainkan kecil. Kesalahan perhitungan sekecil apa pun dapat menyebabkan biaya proyek melebihi keuntungan yang diperoleh," jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi VI DPR RI dalam kesimpulan rapat meminta agar BUMN Karya secara rutin melaporkan hasil efisiensi, evaluasi proyek, serta pembayaran kewajiban finansial setiap triwulan. " Langkah ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan," ujar Adisatrya.

Dengan langkah-langkah ini, Komisi VI DPR RI berharap perusahaan BUMN Karya dapat meningkatkan kinerja mereka, membangun kembali kepercayaan publik, serta menjalin hubungan lebih baik dengan mitra bisnis dalam menjalankan proyek-proyek strategis ke depan.