"Untuk mengakiri penjajahan Israel atas Palestina ialah dengan melarang pemakaian produk-produk buatan Israel di wilayah yang sedang dijajah," ujar Jokowi.
Dream - Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT-LB OKI) kelima resmi ditutup oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa momentum ini merupakan refleksi untuk Dunia Islam yang masih memiliki utang pada Palestina.
" Dengan ini, KTT Luar Biasa OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah SWT memberkati langkah mulia kita semua," ujar Jokowi di Jakarta Convension Hall, Jakarta, Senin, 7 Maret 2016.
Joko Widodo mengingatkan para negara-negara Islam untuk bersatu demi mewujudkan kemerdekan Palestina. Apalagi hingga saat ini, Palestina menjadi satu-satunya negara di Asia-Afrika yang belum merdeka.
" Kemerdekaan Palestina itu sudah sejak 1988 namun wilayahnya masih masuk dalam penjajahan Israel," tuturnya.
Lebih jauh Jokowi menyatakan akan terus mendorong peranan negara Islam dalam penguatan kapasitas Palestina. Ia menilai hingga saat ini negara-negara Islam masih memiliki tugas besar sampai Palestina berhasil dimerdekakan. Sehingga hal itu harus segera diwujudkan.
" Hari ini pemimpin dunia Islam sepakat untuk mengutuk tindakan Israel. Perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan kita semuanya. Insya Allah, kita dapat menyaksikan kemerdekaan Palestina dalam hidup kita," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, aksi boikot ini diharapkan menjadi salah satu jalan untuk mendukung resolusi kemerdekaan Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Armanatha Nasir menjelaskan dampak boikot produk-produk Israel itu dapat dilihat dari jumlah pengguna produk itu.
" Indonesia memiliki pasar 250 juta, Pakistan memiliki pasar 150 juta, itu sudah berapa orang?" kata Armanatha.
Kebijakan boikot itu berlaku untuk seluruh anggota OKI. Meski tanpa ikatan sanksi, Armanatha mengingatkan kepada anggota OKI mengenai kesadaran moral atas keputusan politis boikot tersebut.
" Ini seperti pernyataan politis semua negara anggota OKI. Sanksinya moral," ucap dia.
(Laporan: Ratih Wulan, Maulana Kautsar)
