Tak Cuma Kepala Daerah, Ini Sanksi Buat Warga Saat PPKM Darurat

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Jumat, 2 Juli 2021 06:12
Tak Cuma Kepala Daerah, Ini Sanksi Buat Warga Saat PPKM Darurat
Instruksi dalam negeri kementerian dalam negeri (Inmendagri) soal sanksi pelanggar PPKM Darurat akan segera diterbitkan.

Dream - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan segera mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Salah satu sanksi terberat adalah memberhentikan sementara kepala daerah yang diketahui abai menjalankan PPKM Darurat.

Langkah tegas ini dilajukan pemerintah setelah presiden memastikan akan menjalankan kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Sebanyak 

" Akan kami tuangkan dalam bentuk regulasi disepakati oleh Bapak Menko dan menteri-menteri lain yaitu Instruksi Mendagri," ujar Tito Karnavian dalam konferensi pers, Kamis 1 Juli 2021.

Mantan Kapolri ini mengatakan, Inmendagri masih dalam tahap finalisasi karena harus dicek terlebih dahulu oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan PPKM Darurat.

Apabila tidak ada koreksi dan disetujui, Inmendagri akan segera disahkan dan dikirimkan kepada kepala daerah di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM darurat.

1 dari 5 halaman

Pelanggar Dikenakan Sanksi

Lebih jauh Tito menegaskan, pemerintah daerah perlu bersinergi dalam mengendalikan aktivitas masyarakat demi menekan penyebaran Covid-19. Dia juga meminta sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, serta camat, lurah, RT/RW, Satpol PP, dan Satlinmas dalam mengendalikan Covid-19.

" Bahkan setelah rapat ini Forkopimda tingkat I dan tingkat II kita minta untuk segera berkoordinasi," kata Tito.

Dia mengatakan, penegakan protokol kesehatan tetap berdasarkan pada Ketentuan Umum Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan UU Wabah Penyakit Menular. Dalam aturan tersebut terdapat sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar. 

2 dari 5 halaman

Sanksi Hukum di Daerah

Tito menjelaskan, sudah hampir semua daerah memiliki peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mengatur sanksi pelanggar protokol kesehatan.

Mulai dari sanksi denda sampai sanksi sosial yang ditegakkan oleh Satpol PP, kepolisian, dan kejaksaan dengan menggunakan mekanisme operasi yustisi tindak pidana ringan.

Sedangkan bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM darurat, dapat dikenakan sanksi sesuai UU tentang Pemerintahan Daerah. Sanksinya dapat berupa administratif seperti teguran tertulis sampai pemberhentian sementara selama tiga bulan.

" Ini sudah disampaikan tadi kepada seluruh kepala daerah," tutur Tito.

3 dari 5 halaman

Luhut: Kepala Daerah Tak Jalankan PPKM Darurat Diberhentikan Sementara

Dream - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengingatkan semua kepala daerah di Jawa dan Bali untuk melaksanakan PPKM Darurat yang berlaku pada 3 hingga 20 Juli 20021. Dia memberikan ancaman sanksi tegas bagi kepala daerah yang tidak menjalankannya.

" Dalam hal gubernur, bupati, wali kota, tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara," ujar Luhut dalam konferensi pers PPKM Darurat, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Luhut menjelaskan, sanksi tersebut sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk sanksi lebih rinci, kata Luhut, akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

" Pengaturan detailnya akan dikeluarkan melalui instruksi Mendagri," kata Luhut.

Selama PPKM Darurat, kata Luhut, aktivitas sektor non-esensial diberlakukan WFH 100 persen. Untuk sektor non-esensial boleh menerapkan WFO 50 persen dan sektor kritikal WFO 100 persen dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

4 dari 5 halaman

Luhut Panjaitan: Jujur Kita Tak Pernah Prediksi Lonjakan Covid-19 Bulan Juni

Dream - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, pemerintah tidak menyangka adanya lonjakan kasus Covid-19 pada bulan Juni.

" Karena jujur kita juga tidak pernah memeprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi, karena inilah yang kita ketahui baru," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis 1 Juli 2021.

" Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai Covid ini dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa," tambah dia.

Luhut mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk memberi perhatian khusus bagi rakyat di tingkat menengah ke bawah. Hal ini diperlihatkan dengan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat.

" Kami sepakat bansos akan digulirkan lagi. Tadi Bu Risma, Menkeu, Gubernur BI, kami ketemu dan sepakat untuk ini (bansos) kita bantu lagi," tambah Luhut.

5 dari 5 halaman

Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

Meski terjadi lonjakan kasus Covid-19, Luhut mengklaim pemulihan ekonomi benar-benar terjadi di pertengahan tahun 2021.

" Ini data-data bisa kita lihat, pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan. Selama pandemi ini kita berhasil bernavigasi dalam keadaan sulit," ujarnya.

" Kalau ada pengamat ngomong gini, gitu, saya pengin ketemu mereka. Datang saja ke saya, kita bicara di mana," tutup Luhut.

Beri Komentar