Pejabat PBB: Myanmar Mau Hapus Etnis Rohingya

Militer dan polisi perbatasan Myanmar terlibat dalam kekerasan terhadap minoritas Rohingya usai pembunuhan sembilan penjaga perbatasan pada 9 Oktober lalu.

Dream - Pejabat senior bidang pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) John McKissick menyebut Myanmar secara sengaja ingin menghapus keberadaan etnis Rohingya.

" Militer telah membantai Rohingya di Negara Bagian Rakhine, memaksa banyak orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh," ujar McKissick kepada BBC.

Pemerintah Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, telah melancarkan operasi kontra-pemberontakan sejak serangan di pos perbatasan terjadi beberapa waktu lalu. Hal itu untuk menutupi laporan kekejaman.

Seorang juru bicara mengatakan pemerintah Myanmar sangat kecewa dengan pernyataan McKissick.

Pejabat Burma mengatakan Rohingya membakar rumah mereka sendiri di Rakhine. Tetapi, pernyataan itu tidak dapat diverifikasi lantaran para jurnalis dan relawan dilarang mendatangi daerah konflik.

Etnis Rohingya yang diperkirakan berjumlah satu juga jiwa, dianggap oleh banyak rakyat Myanmar sebagai pendatang gelap dari Bangladesh.

Meski kebijakan Bangladesh melarang melintasi perbatasan, kementerian luar negeri menyatakan terdapat ribuan etnis Rohingya telah mengungsi ke negara itu. Sementara ribuan lainnya berkumpul di perbatasan.

Beberapa dari mereka menggunakan penyelundup untuk bisa masuk ke Bangladesh. Sementara, ada yang menyuap penjaga perbatasan, menurut laporan Amnesty International.

" Upaya untuk menyelesaikan masalah ini harus fokus pada akar persoalan di Myanmar," kata McKissick, yang merupakan Kepala UNHCR di Cox Bazar, perbatasan Bangladesh.

Dia mengatakan militer dan polisi perbatasan Myanmar terlibat dalam kekerasan terhadap minoritas Rohingya usai pembunuhan sembilan penjaga perbatasan pada 9 Oktober lalu.

" Pasukan keamanan telah membunuh orang-orang, menembaki mereka, menyembelih anak, memerkosa wanita, membakar dan menjarah rumah-rumah, memaksa mereka menyeberang ke Bangladesh," kata McKissick.

" Sekarang sangat sulit bagi Pemerintah Bangladesh mengatakan perbatasan terbuka karena selanjutnya akan memicu Pemerintah Myanmar terus mendorong mereka keluar sampai tujuan pembersihan etnis itu tercapai," ucap dia.

(Sah/Sumber: bbc.com)