Pengendalian Mudik Jabar Sumbang 50 Persen Mobilitas Transportasi Nasional

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 30 April 2021 18:01
Pengendalian Mudik Jabar Sumbang 50 Persen Mobilitas Transportasi Nasional
Jabar menempati urutan kedua provinsi dengan jumlah pemudik terbanyak.

Dream - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan, pengendalian mudik di Jawa Barat memberi dampak signifikan terhadap mobilitas transportasi secara nasional. Sebab, Jabar merupakan provinsi dengan angka pemudik terbesar ke dua setelah Jawa Tengah.

" Suksesnya pengendalian mudik di Jabar menyumbang mungkin hampir 50 persen terhadap pengendalian transportasi nasional," ujar Budi, dikutip dari Merdeka.com.

Menurut Budi, pemudik tahun ini diprediksi turun menjadi 7 persen. Tetapi jika dilihat dari sisi jumlah, angkanya mencapai 18,9 juta jiwa.

Melihat kecenderungan ini, Budi mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk kembali menekan jumlah pemudik. Berdasarkan catatan, dari 18,9 juta tersebut sebanyak 22 persen warga Jakarta diprediksi mudik ke Jabar dan 22 persen mudik ke Jateng.

" Saya harap semua unsur di pusat dan daerah berkoordinasi terkait pengendalian pelarangan mudik ini agar angka dapat terus ditekan," kata dia.

1 dari 5 halaman

Pengendalian Secara Tegas Namun Humanis

Budi juga meminta upaya pengendalian dijalankan dengan tegas namun humanis. Sementara larangan mudik berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengingatkan potensi munculnya gelombang Covid-19 akibat melemahnya tingkat kewaspadaan semua pihak. Berdasarkan catatan, setiap masa libur panjang selalu diikuti kenaikan kasus Covid-19.

" Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, karenanya saya dorong silaturahim secara virtual, kami sedang minta bantuan provider untuk meningkatkan kapasitas," kata dia.

2 dari 5 halaman

Tak Ada Dispensasi, Santri Juga Dilarang Mudik

Dream - Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi, menegaskan kembali larangan mudik berlaku untuk semua masyarakat. Meski sempat muncul wacana dispensasi khusus untuk santri, dia kembali menyatakan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas satu suara melarang mudik.

" Saya melihat penegasan Wapres dan Menag sama, bahwa ada larangan mudik pada 6-17 Mei yang harus dipatuhi. Tidak ada dispensasi, larangan ini berlaku untuk semua," ujar Zainut, dikutip dari Kemenag.

Zainut juga menegaskan larangan yang ditetapkan Pemerintah tidak ada tujuan lain selain mencegah penyebaran Covid-19. Dia juga meminta masyarakat untuk menjadikan kasus Covid-19 di sejumlah negara, khususnya di India, sebagai bahan pembelajaran.

" Larangan mudik pada 6-17 Mei diterapkan dalam konteks itu, sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19," kata dia.

 

3 dari 5 halaman

Dispensasi Bisa Saat Pengetatan Mobilitas

Dia juga menerangkan larangan tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga jiwa dari bahaya. Menurut dia, menjaga jiwa atau khifdhun-nafs adalah perintah agama.

Terkait permohonan dispensasi mudik, Zainut menyatakan hal itu bisa dilakukan sebelum masa larangan mudik berlaku. Tepatnya ketika berlakunya masa pengetatan jelang larangan mudik.

Lebih lanjut, Zainut meminta masyarakat yang akan mudik di masa pengetatan mobilitas untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

4 dari 5 halaman

Menag Tak Beri Dispensasi Mudik Untuk Santri: `Kami Mohon dengan sangat Hormat`

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan larangan mudik Lebaran berlaku untuk semua golongan. Pemerintah tidak akan memberlakukan dispensasi mudik bagi para santri yang hendak pulang dari tugasnya belajar.

Gus Yaqut menjelaskan larangan mudik diambil untuk menjaga keselamatan jiwa bersama dari ancaman Covid-19. Dia mengakui kebijakan ini sulit diterima terutama oleh kalangan pesantren yang sudah berakhir masa pembelajarannya.

" Kami meminta dengan sangat hormat kepada para pengasuh, santri maupun orangtua santri untuk bisa memahami aturan ini demi menjaga keselamatan jiwa kita bersama dari ancaman paparan virus Covid-19," ujar Gus Yaqut melalui keterangan tertulis.

Gus Yaqut mengatakan potensi lonjakan Covid-19 di Indonesia sangat tinggai saat Lebaran. Untuk mengantisipasinya, Pemerintah berikhtiar dengan membuat kebijakan pengetatan maupun pelarangan bagi seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

Dia berharap masyarakat termasuk para santri memahami larangan mudik Lebaran tahun ini. Terlebih, mudik bagi santri bukanlah soal ringan.

" Pergerakan jutaan santri ke berbagai daerah dalam waktu hampir bersamaan sangat rawan memunculkan klaster-klaster baru penularan virus," kata Gus Yaqut.

5 dari 5 halaman

Bahaya Besar di Balik Mudik

Bahaya lebih besar, kata dia, mengancam jika santri sampai rumah, virus itu turut memapar para anggota keluarganya. " Bahaya yang sama juga bakal terjadi pada arus balik, potensi penularan virus pada Kiai dan Ibu Nyai," ucap Gus Yaqut.

Upaya mengontrol santri saat di rumah juga bukan hal yang mudah. Sebab jumlah santri tak sebanding dengan petugas yang ada.

Di sisi lain, upaya pemulangan santri ke ponpes usai Lebaran juga memunculkan persoalan yang tak kalah ringan. Santri wajib menjalani pemeriksaan kesehatan, karantina dan sebagainya sebelum benar-benar bersih dari virus.

" Ini tentu membutuhkan banyak hal yang tidak mudah diselesaikan dalam tempo yang mepet," kata Gus Yaqut.

Meledaknya kasus Covid-19 seperti di India dan Thailand beberapa hari terakhir juga harus menjadi pelajaran berharga. Gus Yaqut kembali mengingatkan hukum mudik adalah sunah dan menjaga kesehatan diri adalah wajib.

" Untuk itu peniadaan mudik ini adalah upaya Pemerintah dalam melindungi warga dari Covid-19," terang dia.

Beri Komentar