Perempuan Berpendidikan Picu Angka Perceraian di Iran

Reporter : Ervina
Kamis, 23 Oktober 2014 08:00
Perempuan Berpendidikan Picu Angka Perceraian di Iran
Jika sebelumnya perceraian dianggap tabu di kalangan masyarakat Iran, hal tersebut justru kini tengah menjadi fenomena. Kabarnya perempuan yang kini lebih banyak menuntut berpisah dari pasangannya.

Dream - Pengaruh perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi ternyata membawa pengaruh pada meningkatnya angka perceraian di Iran. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir atau Maret hingga Mei 2014 jumlah pasangan yang memutuskan untuk bercerai terus melonjak.

Jika dibandingkan apa yang terjadi di tahun 2006, jumlah perceraian saat ini telah mencapai lebih dari 1,5 kali atau sekitar 20 persen. Hal yang sebelumnya dianggap tabu ini justru seakan menjadi sebuah fenomena di kalangan pasangan di Teheran dan sejumlah kota besar lainnya di Iran.

Hingga saat ini sudah ada lebih dari 21 ribu kasus perceraian yang terdaftar dan umumnya dilaporkan oleh kaum perempuan. Ada berbagai hal yang mendasari para istri menuntut cerai sang suami, mulai dari masalah ekonomi, perzinahan, kecanduan narkoba, hingga kekerasan fisik dalam rumah tangga.

" Ada peningkatan besar dalam diri individu di Iran, khususnya di kalangan perempuan. Kaum perempuan kini lebih berpendidikan dan telah memiliki penghasilan sendiri hingga mampu mandiri secara finansial," ungkap Hamid Reza Jalaipour, seorang sosiolog di Tehran University seperti dilansir CNN.

Menurutnya, jauh sebelum mencuatnya fenomena ini seorang perempuan akan menikah dan harus menerima kondisi apapun dalam pernikahannya tersebut. Sekarang jika seorang perempuan tidak menemukan kebahagiaan, maka ia akan memutuskan untuk berpisah.

Meningkatnya angka percerian di kalangan pasangan Iran meresahkan pejabat-pejabat di pemerintahan Iran. Kevan Harris, seorang sosiolog asal Amerika Serikat menyebut jika lonjakan angka perceraian ini sebagai akibat perubahan internal yang terjadi di tengah masyarakat Iran.

Meningkatnya angka perceraian di Iran tidak sebanding dengan jumlah angka kelahiran. Tahun lalu komite urusan sosial mengajukan anggaran senilai US$ 1,1 miliar untuk memfasilitasi pernikahan sebagai upaya mendongkrak angka kelahiran di Negeri Seribu Satu Malam tersebut.

Beri Komentar