Mulai 24 Desember, Seluruh Indonesia Berlaku PPKM Level 3

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 18 November 2021 16:00
Mulai 24 Desember, Seluruh Indonesia Berlaku PPKM Level 3
Masyarakat diimbau tidak bepergian memanfaatkan momen Nataru.

Dream - Untuk mengantisipasi terjadi lonjakan kasus Covid-19 dipicu libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Pemerintah menetapkan seluruh Indonesia berstatus PPKM Level 3. Ketetapan ini berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

" Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dikutip dari Kemenko PMK.

Muhadjir menyatakan ketetapan berlaku untuk seluruh daerah. Meskipun saat ini sejumlah daerah berstatus Level 1 dan 2 sehingga terjadi keseragaman.

" Sudah ada kesepakatan aturan yang berlaku di Jawa-Bali nanti diseragamkan," kata dia.

 

1 dari 6 halaman

Ketentuan PPKM Level 3

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri sebelumnya, terdapat sejumlah ketentuan yang bersifat pengetatan pada daerah Level 3. Seperti kapasitas pada fasilitas umum meliputi tempat ibadah, pusat perbelanjaan, restoran, dan lain sebagainya dibatasi maksimal 50 persen.

Demikian pula dengan tempat umum seperti alun-alun, taman kota, maupun lapangan ditutup. Sedangkan pusat perbelanjaan beroperasi maksimal pukul 21.00.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian ke luar kota jika tidak ada keperluan darurat selama libur Nataru. Aturan perjalanan dengan seluruh moda transportasi diperketat dan mewajibkan calon penumpang sudah divaksinasi minimal dosis pertama.

Sementara PNS, TNI, Polri, dilarang mengambil cuti. Sedangkan karyawan swasta diimbau tidak liburan ke luar kota memanfaatkan momen Nataru.

Pemerintah juga bakal memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Juga menggenjot tracing, testing, dan treatment serta vaksinasi hingga akhir tahun.

2 dari 6 halaman

Simak Aturan Terbaru Perjalanan Transportasi Darat, Laut dan Udara Saat PPKM

Dream - Pemerintah kembali membuat penyesuaian terkait aturan bagi pelaku perjalanan domestik atau perjalanan dalam negeri. Aturan baru ini dibuat merujuk pada aturan tiga instansi pemerintah.

Melalui Juru Bicara Satgas Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menjelaskan berbagai keputusan pelaku perjalanan melalui Surat Edaran (SE) Satgas No.21 tahun 2021, kemudian Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri No.53 dan No.54 Tahun 2021, dan Empat SE dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) No.86, 87, 88, dan 89 tahun 2021.

Dalam keterangan tersebut, Prof Wiku menyebutkan bahwa surat edaran tersebut berlaku untuk perjalanan menggunakan transportasi darat, laut, udara, maupun perkeretaapian yang efektif pada 21 Oktober 2021 sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

Berikut aturannya:

3 dari 6 halaman

Persyaratan Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri

1. Perjalanan Transportasi Udara

- Pelaku perjalanan transportasi udara dari dan ke daerah di wilayah Jawa-Bali, serta PPKM Level 3 dan 4, wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

- Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum waktu keberangkatan.

2. Perjalanan Transportasi Laut dan Darat

- Pelaku perjalanan laut dan darat di wilayah pulau Jawa-Bali, serta daerah PPKM Level 3 dan 4, wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

- Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid tes Antigen dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

3. Perjalanan Udara, Laut, Darat di Luar Wilayah Jawa-Bali dan PPKM Level 1 dan 2

- Pelaku perjalanan udara, laut, darat dengan daerah kategori PPKM Level 1 dan 2 wajib menunjukkan hasil tes RT-PCR negatif dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid tes Antigen dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

 

4 dari 6 halaman

4. Persyaratan Bagi Pelaku Perjalanan Rutin

Pelaku perjalanan rutin dengan transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan, tidak membutuhkan persyaratan khusus. Tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan ketat.

5. 3 Opsi Persyaratan Bagi Pelaku Perjalanan Logistik

- Menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif rapid test Antigen dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam sebelum keberangkatan.

- Menunjukkan kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif rapid test Antigen dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan.

- Apabila belum mendapatkan vaksinasi, menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test Antigen dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

5 dari 6 halaman

Persyaratan Pengecualian Penunjukkan Kartu Vaksin

Ketentuan penunjukkan kartu vaksin dikecualikan untuk:

- Anak berusia di bawah 12 tahun.

- Pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah luar Jawa dan Bali.

- Pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak bisa menerima vaksin, tetapi wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah setempat.

 

6 dari 6 halaman

Kapasitas Penumpang Transportasi

Adapun beberapa penyesuaian yang harus diketahui masyarakat saat melakukan perjalanan:

1. Transportasi Udara: Kapasitas penumpang bisa lebih dari 70 persen, tetapi penyelenggara angkutan udara wajib menyediakan tiga baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala Covid-19.

Lalu, kapasitas bandara udara paling banyak 70 persen dari jumlah penumpang waktu sibuk (PWS) pada masa normal.

2. Transportasi Darat: Jumlah penumpang paling banyak 70 persen (wilayah PPKM Level 3 dan Level 4), serta 100 persen (wilayah PPKM Level 1 dan Level 2).

3. Transportasi Laut: Kapasitas maksimal 50 persen (wilayah PPKM Level 4), 70 persen (wilayah PPKM Level 3), 100 persen (wilayah PPKM Level 1 dan Level 2).

4. Kereta Api: Kapasitas penumpang kereta api antarkota maksimal 70 persen untuk komuter dalam wilayah atau kawasan aglomerasi, maksimal 32 persen untuk kereta rel listrik (KRL), dan maksimal 50 persen untuk kereta api lokal perkotaan.

Sumber: liputan6.com

Beri Komentar