Menanggapi pertanyaan terkait adanya dua surat keputusan yang berbeda mengenai jadwal pengangkatan, Rieke menegaskan bahwa arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto telah memperjelas bahwa tidak akan ada penundaan bertahap dalam pengangkatan pegawai. " Arahan Presiden sudah jelas, pengangkatan tidak ditunda bertahap. CPNS paling lambat 1 Juni, PPPK paling lambat Oktober, tetapi prosesnya berjalan bertahap dan tidak menunggu hingga bulan-bulan tersebut," jelasnya.
Dalam memastikan transparansi proses usulan dan pengangkatan, khususnya di daerah, Rieke meminta agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD, DPR RI, serta pemerintah daerah, turut mengawasi agar tidak ada praktik kecurangan seperti manipulasi data atau penggantian nama calon pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi. " Semoga semua pihak dapat mengawal di daerah masing-masing agar tidak ada yang kehilangan haknya atau namanya digantikan oleh pihak lain," ujarnya dengan tegas.
Selain memastikan kepastian hukum bagi CPNS dan PPPK 2024, Rieke juga menekankan perlunya sosialisasi lebih luas agar informasi ini dapat dipahami oleh semua calon pegawai. Oleh karena itu, ia mengajak media untuk turut serta dalam menyebarluaskan informasi mengenai jadwal serta mekanisme pengangkatan pegawai.
Sebagai penutup, Rieke berharap agar para calon pegawai tidak terpengaruh oleh berbagai spekulasi mengenai kemungkinan penundaan pengangkatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah dan DPR akan bekerja sama untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan, adil, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
" Oleh karena itu, kita memerlukan dukungan dari media serta berbagai platform komunikasi lainnya agar seluruh calon pegawai memahami hak dan kewajibannya," pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII tersebut.
