Sertifikasi Halal Jadi Peluang Inovasi Pengusaha

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Rabu, 10 Juli 2019 07:00
Sertifikasi Halal Jadi Peluang Inovasi Pengusaha
Ketua ISMI, Ilham Habibie, menilai sertifikasi halal justru memberikan jaminan bagi konsumen.

Dream - Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, Ilham Habibie, menyambut baik adanya kewajiban sertifikasi halal untuk produk industri. Dia menilai ketentuan tersebut menjadi peluang untuk mendorong munculnya inovasi.

" Bagi kami dari ISMI, ini suatu peluang karena ada ruang inovasi suatu produk atau jasa," ujar Ilham di Sekretariat Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Selasa 9 Juli 2019.

Komisaris Bank Muamalat Indonesia ini menuturkan para pengusaha seharusnya tidak mempersoalkan aturan sertifikasi produk halal. Sebab, sertifikasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang dipakai.

" Saya kira menyediakan sesuatu yang diinginkan, jadi lifestyle, sesuatu karena yang diinginkan oleh masyarakat," ucap dia.

Putra Presiden BJ Habibie ini pun yakin apabila produk lokal sudah menguasai pasar dalam negeri, maka pasti mampu bersaing di kancah internasional.

" Saya yakin kalau sudah kuat di Indonesia, bisa menang kompetisi di luar Indonesia," kata dia.

Aturan sertifikasi halal berlaku efektif pada 17 Oktober 2019. Saat itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga akan meluncurkan logo halal hingga mengumumkan biaya pengurusan sertifikasi.

" BPJPH resmi beroperasi pada 17 Oktober 2019," ujar Kepala BPJPH, Sukoso.

1 dari 5 halaman

Ada Potensi Rp39.527 T, Pebisnis Sedunia Berebut Masuk Pasar Halal

Dream – Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kadin Indonesia, Fachry Thaib mengimbau pengusaha tak takut takut dengan rencana kewajiban sertifikat halal. Sebaliknya, Kadin mendesak agar pelaku usaha segera mensertifikasi halal produknya sebelum disalip negara lain.

“ Persaingan ekspor produk halal dunia meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan pertumbuhan konsumen,” kata Fachry di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.

Mengutip data dari Sidang Tahunan Islamic Chamber of Commerce Industry and Agriculture (ICCIA) di Jakarta tahun lalu, Fachry mengatakan perdagangan produk halal di dunia mencapai US$ 2,8 triliun atau sekitar Rp39.527,04 triliun.

Nilai raksasa perdagangan produk halal itu terdiri dari US$1,4 triliun (Rp19.763,52 trilun) untuk perdagangan makanan dan minuman, US$506 miliar (Rp7.143,1 triliun) untuk obat dan farmasi, kosmetik US$230 miliar (Rp3.246,86 triliun) dan produk lain US$660 miliar (Rp9.317,09 triliun).

Kadin Indonesia juga mendorong para pengusaha untuk segera mensertifikasi produknya agar lebih mudah untuk ekspor. Sebab, negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mulai memperhatikan sertifikasi produk halal.

" Pernah ada yang ketahan karena tidak ada label halal, padahal itu sudah bertahun-tahun produk tersebut masuk," kata dia.(Sah)

2 dari 5 halaman

BPJPH Belum Aktif, Sertifikat Halal Masih Bisa Diajukan ke LPPOM MUI

Dream - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) masih bisa mengeluarkan sertifikat halal dan perpanjangan hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berfungsi sepenuhnya. 

Sejak dibentuknya BPJPH, masyarakat selama ini memang bertanya-tanya tentang instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Ada pula yang mencari informasi tentang perpanjangan sertifikat yang akan kedaluwarsa. 

Menjawab kebimbangan publik, Direktur Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, mengaku telah mengirim surat ke Kepala BPJPH, Sukoso.

" Alhamdulillah surat kami akhirnya dijawab oleh BPJPH," ujar Ikshan dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin, 7 Januari 2019.

Dalam surat tersebut, kata Ikshan, BPJPH menyatakan belum dapat menerima permohonan sertifikasi halal.

Dengan kondisi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ( UU JPH), MUI tetap menjalankan kewenanganya melakukan sertifikasi halal dan perpanjangan sertifikasi halal sampai BPJPH terbentuk dan berfungsi dengan baik.

Ikshan mengatakan, dengan jawaban itu, artinya MUI masih bisa mengeluarkan sertifikat produk halal.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, mengapresiasi inisatif dari IHW yang mengirim surat kepada BPJPH.

" Kami menyambut baik hal tersebut, demi kepastian hukum dan demi ketentraman masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen," ucap Lukman.

Lukman ingin, pelayanan sertifikasi halal tetap berjalan meski fungsi BPJPH belum optimalnya. Hingga kini, BPJPH masih menunggu turunan aturan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.(Sah)

3 dari 5 halaman

2019 Seluruh Produk Wajib Bersertifikat Halal, BPJPH Siap?

Dream - Memasuki awal 2019 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai bertugas. Meski sudah memasuki masa kerja, saat ini BPJPH masih menunggu ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014.

" Menag Lukman sudah memberikan paraf. Tinggal menunggu menteri lainnya dan kemudian PP ditandatangani Presiden untuk diundangkan," ujar Kepala BPJPH Sukoso dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Senin, 7 Januari 2018.

Sejak 2014, kata Sukoso, segala persiapan sudah dilakukan. Diantaranya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pembentukan BPJPH sebagai struktur eselon I baru di bawah Menteri Agama. Perpres ini menandai terbentuknya BPJPH sejak 2016.

Persiapan lainnya yakni menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

PMA ini menyebutkan BPJPH berada di bawah Kementerian Agama dengan kepalanya setingkat eselon. Meski demikian, turunan dari PMA ini masih belum selesai. Sukoso menjelaskan, BPJPH saat ini tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) itu.

" Semua dalam proses penyelesaian perumusan draf naskahnya, sudah hampir final," ucap dia.

Sukoso melanjutkan, BPJPH juga belum selesai membuat aturan mengenai regulasi penetapan tarif dan penyusunan daftar rincian tarif layanan BPJPH melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).

Hingga kini, BPJPH juga masih menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Bappena, Departemen Ekonomi, Keuangan Syariah Bank Indonesia.

" Penyusunan dan perumusan draf MoU dan PKS dengan Kementerian/Lembaga juga tengah dalam proses untuk dapat mencapai kesepakatan bersama," kata dia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, BPJPH diberi amanat menjalankan fungsinya setelah dua tahun berdiri, pada 2016, yakni 2019. (ism)

4 dari 5 halaman

Peraturan Menteri Jaminan Produk Halal Ditunggu Pengusaha

Dream – Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gappmi), Adhi Lukman berharap, Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal segera terbit.

Asosiasi pengusaha juga menanti cara registrasi jaminan produk halal. Gappmi terus melakukan sosialisasi ke seluruh anggotanya, mengenai semua produk yang mengandung bahan hewani harus mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Aturan tersebut mulai diterapkan pada 17 Oktober 2019.

" Sosialisasi terus menerus ke anggota supaya siap. Terutama ke UMKM. Kalau perusahaan besar rata-rata sudah tau, udah persiapan," kata dia di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat 28 Juni 2019.

Gapmmi juga masih menunggu mengenai cara registrasi untuk memperoleh jaminan produk halal. Selain itu, logo halal juga masih belum diketahui, rencananya logo tersebut baru akan dilaunching pada 17 Oktober 2019 mendatang.

" Kami komunikasi terus dengan BPJPH, karena kami masih menunggu PMA-nya. Mengenai logo, cara pendaftaran, biaya, ini kami terus menerus diskusi," kata dia. 

5 dari 5 halaman

Ada Sistem Informasi Manajemen?

Setelah ada PMA, BPJPH juga akan meluncurkan sistem informasi manajemen (SIM) jaminan produk halal. SIM ini nantinya berfungsi sebagai tempat pendaftaran pemilik produk untuk mengajukan Sertifikasi halal.

Menurut Adhi, sertifikat halal dari BPJPH ini akan berlaku selama empat tahun. Jauh lebih lama dibanding dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yakni dua tahun.

" Kalau sertifikat lama LPPOM MUI berlaku 2 tahun, ini BPJPH 4 tahun, meringankan," kata dia.

Beri Komentar
BJ Habibie Dimakamkan di Samping Ainun Habibie